Palangka Raya (ANTARA) - Legislator Kalimantan Tengah Bryan Iskandar mendukung sekaligus meminta pemerintah pusat segera merealisasikan rencana membangun Balai Kerja Terpusat di tiap provinsi ini seluruh Indonesia.
Keberadaan Balai Terpusat itu akan membuat penyaluran dana bantuan bergulir dari pemerintah pusat diterima daerah setiap tahun, kata kata Bryan di Palangka Raya, kemarin.
"Dana itu bisa digunakan untuk mengadakan pelatihan dan lainnya. Dengan begitu, pengembangan ketenagakerjaan di tiap daerah dapat lebih berkelanjutan," ucapnya.
Menurut Anggota Komisi IV bidang ketenagakerjaan DPRD Kalteng itu, apabila hanya mengharapkan dana dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) peningkatan ketenagakerjaan, akan lambat dan kurang optimal. Sebab, APBD yang dimiliki daerah, terkhusus Kalteng, sangat terbatas dan perlu dibagi ke program prioritas lainnya.
Untuk itulah, lanjut Bryan, keberadaan Balai Kerja Terpusat memberikan banyak manfaat dan dampak bagi daerah dalam meningkatkan upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan memiliki skill.
"Jadi memang memerlukan dukungan dan bantuan dari APBN dalam meningkatkan ketenagakerjaan di tiap provinsi, termasuk Kalteng," kata dia.
Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng III Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara itu menyebut, adanya program food estate di provinsi ini, juga membutuhkan banyak tenaga kerja terampil, sehingga peranan balai tenaga kerja terpusat ini sangat di perlukan.
Dia mengatakan Balai tenaga kerja sementara ini hanya ada di wilayah Barito, sehingga kurang maksimal dalam peningkatan dan pelatihan tenaga kerja di seluruh Kalteng. Sementara, dengan adanya balai tenaga kerja terpusat, akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan ketenagakerjaan yang terampil dan berdaya saing kedepan.
"Balai pelatihan tenagakerjaan terpusat ini sangat penting bagi Kalteng dalam menjawab kebutuhan dan tantangan dunia kerja. Di mana sekarang ini diperlukan tenaga kerja yang terampil, yakni memiliki skill dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal dan nasional," demikian Bryan.
Baca juga: Legislator Kalteng berharap kawasan industri terpadu dikaji mendalam
Baca juga: DPRD Kalteng anggap Permenaker terkait pencairan JHT sudah tepat
Baca juga: Jadi obat herbal, DPRD Kalteng tak setuju larangan memanfaatkan Kratom
Keberadaan Balai Terpusat itu akan membuat penyaluran dana bantuan bergulir dari pemerintah pusat diterima daerah setiap tahun, kata kata Bryan di Palangka Raya, kemarin.
"Dana itu bisa digunakan untuk mengadakan pelatihan dan lainnya. Dengan begitu, pengembangan ketenagakerjaan di tiap daerah dapat lebih berkelanjutan," ucapnya.
Menurut Anggota Komisi IV bidang ketenagakerjaan DPRD Kalteng itu, apabila hanya mengharapkan dana dari Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) peningkatan ketenagakerjaan, akan lambat dan kurang optimal. Sebab, APBD yang dimiliki daerah, terkhusus Kalteng, sangat terbatas dan perlu dibagi ke program prioritas lainnya.
Untuk itulah, lanjut Bryan, keberadaan Balai Kerja Terpusat memberikan banyak manfaat dan dampak bagi daerah dalam meningkatkan upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan memiliki skill.
"Jadi memang memerlukan dukungan dan bantuan dari APBN dalam meningkatkan ketenagakerjaan di tiap provinsi, termasuk Kalteng," kata dia.
Wakil rakyat asal pemilihan Kalteng III Kabupaten Kobar, Lamandau dan Sukamara itu menyebut, adanya program food estate di provinsi ini, juga membutuhkan banyak tenaga kerja terampil, sehingga peranan balai tenaga kerja terpusat ini sangat di perlukan.
Dia mengatakan Balai tenaga kerja sementara ini hanya ada di wilayah Barito, sehingga kurang maksimal dalam peningkatan dan pelatihan tenaga kerja di seluruh Kalteng. Sementara, dengan adanya balai tenaga kerja terpusat, akan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan ketenagakerjaan yang terampil dan berdaya saing kedepan.
"Balai pelatihan tenagakerjaan terpusat ini sangat penting bagi Kalteng dalam menjawab kebutuhan dan tantangan dunia kerja. Di mana sekarang ini diperlukan tenaga kerja yang terampil, yakni memiliki skill dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal dan nasional," demikian Bryan.
Baca juga: Legislator Kalteng berharap kawasan industri terpadu dikaji mendalam
Baca juga: DPRD Kalteng anggap Permenaker terkait pencairan JHT sudah tepat
Baca juga: Jadi obat herbal, DPRD Kalteng tak setuju larangan memanfaatkan Kratom