Sampit (ANTARA) - Kunjungan kerja sejumlah legislator dari DPR RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah ke Kabupaten Kotawaringin Timur dimanfaatkan Bupati Halikinnor untuk menyampaikan usulan dan harapan masyarakat, diantaranya terkait pembangunan desa tertinggal. 

"Kami berharap para wakil kita di legislatif ini bisa turut memperjuangkan pembangunan daerah, khususnya desa tertinggal melalui program di tingkat provinsi maupun pusat karena anggaran kita di daerah cukup terbatas," kata Halikinnor di Sampit, Selasa. 

Hal itu disampaikan Halikinnor usai menerima kunjungan sejumlah anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Ini momen berharga bagi pemerintah kabupaten untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. 

Hadir dalam kesempatan tersebut yakni anggota DPR RI Iwan Kurniawan, serta Willy M Yoseph yang mengikuti secara virtual. Kemudian Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno, beserta anggota DPRD Provinsi Kalteng lainnya yakni Fajar Hariady, Jainudin Karim, Sinar Kamala, Sudarsono, Rizki Amalia Darwan Ali, Ferry Khadir dan Yenni Maria Marselina Kahta.

Menurut Halikinnor, selain peningkatan infrastruktur, yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sambungan jaringan listrik PLN serta internet. Sesuai kewenangannya, legislator provinsi dan pusat mempunyai peluang besar untuk membantu memperjuangkan itu. 

Dalam kesempatan itu Halikinnor memaparkan kondisi secara umum Kabupaten Kotawaringin Timur. Pihaknya juga sudah menyampaikan hasil inventarisasi usulan masyarakat dengan harapan ada solusi dari para legislator untuk membantu memperjuangkannya. 

Halikinnor mengaku sengaja mengundang anggota DPR RI dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah daerah pemilihan Kotim-Seruyan untuk duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi di Kotawaringin Timur ini. 

Bantuan para legislator diharapkan mampu mendorong agar semua permasalahan yang ada dapat segera dituntaskan dengan diprioritaskan melalui bantuan pemerintah provinsi dan pusat. 

Baca juga: DPRD Kotim terancam stagnan akibat konflik internal

Halikinnor juga menyampaikan untuk perbaikan jalan provinsi di lingkar selatan dirinya sudah mengajukan anggaran kepada Pemprov Kalteng sebesar Rp50 miliar. Namun ternyata tampaknya tahun ini perbaikan jalan tersebut belum bisa dilakukan karena anggaran yang diusulkan tidak disetujui oleh Gubernur Kalteng.

"Ternyata ajuan ini dicoret, padahal kita sangat memerlukan perbaikan jalan tersebut agar bisa segera fungsional dan juga truk besar tidak lagi masuk kekota dan merusak jalan yang telah diperbaiki," keluhnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kalteng Wiyatno menyambut baik pertemuan tersebut karena merupakan hal yang positif dalam rangka sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Terkait usulan perbaikan jalan, dia memberikan saran kepada bupati dan wakil bupati untuk dapat maksimal dan sering membangun komunikasi dengan beberapa balai yang ada.

"Untuk balai ini kan ada balai jalan, pengairan, perhubungan, perumahan dan permukiman. Ini Bupati dan Wabup sebaiknya intens berkomunikasi dengan harapan kegiatan program yang masuk dapat meningkat," sarannya.

Sementara itu, anggota DPR RI Iwan Kurniawan mengapresiasi langkah Bupati dalam menjalin silahturahmi dengan anggota DPR RI dan Anggota DPRD Kalteng yang mengumpulkan mereka secara bersama-sama.

"Ini sangat bagus. Melalui acara ini kita dapat berembuk tentang permasalahan yang terjadi di Kotim dan juga berupaya mencarikan solusi terkait dengan usulan pembangunan yang dipaparkan oleh bupati," demikian Iwan Kurniawan. 

Baca juga: Imigrasi Sampit kenalkan aplikasi M-Paspor dan layanan keimigrasian di Pangkalan Bun

Baca juga: Legislator Kotim sarankan data penerima bantuan sosial diperbarui

Baca juga: Pemkab Kotim diminta antisipasi dampak penghapusan tenaga kontrak

Pewarta : Norjani
Uploader : Admin 2
Copyright © ANTARA 2024