Penajam, Kaltim (ANTARA) - Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, saat bertemu Presiden Joko Widodo di lokasi kemah pada kawasan Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, mengusulkan memperoleh redistribusi tanah objek reforma agraria.
"Kami kemarin sempat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara. Ada tiga hal penting yang saya sampaikan ke Pak Presiden kemarin," ujar Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten PPU Helena Samuel Legi di Penajam, Selasa.
Tiga hal tersebut adalah terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal yang harus diperhatikan, kemudian mengusulkan agar warga Dayak di Kabupaten PPU memperoleh redistribusi tanah objek reforma agraria.
Baca juga: Kemah Presiden Jokowi di IKN bisa picu tren wisata baru
Selama ini, lanjutnya, warga Dayak tidak memperoleh jatah redistribusi tanah objek reforma agraria, sehingga mereka terpaksa menduduki lahan yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, serta ke depan dijadikan Kampung Budaya Dayak.
"Kami terpaksa menduduki lahan karena selama ini tidak memperoleh jatah redistribusi tanah objek reforma agraria. Ada dua lokasi yang kami duduki, yakni di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam dan di kawasan Bukit Tengkorak, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku," ujar Helena.
Menanggapi hal itu, lanjut dia, presiden langsung merespon dan menanyakan berapa jumlah kepala keluarga (KK) yang menduduki dua kawasan tersebut, bahkan presiden juga meminta DAD Kabupaten PPU secepatnya membuat permohonan secara tertulis.
Baca juga: Kalteng petakan daerah strategis penyangga IKN
Baca juga: Kalimantan bukan penyangga IKN Nusantara, kata Teras Narang
"Saya sampaikan ke Pak Jokowi bahwa yang menduduki lahan di Pantai Lango ada 150 KK, kemudian yang di Desa Suko Mulyo ada sekitar 200 KK. Besok permohonan secara tertulis saya sampaikan," ujar Helena.
Sedangkan terkait peningkatan SDM warga setempat yang juga disampaikan ke Presiden, ia berharap agar pemerintah tidak hanya membangun fisik, tapi juga perlu memperhatikan pembangunan manusia, agar warga PPU bisa bersaing dengan warga dari luar.
Untuk itu, Pemerintah Pusat diharapkan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai bidang keterampilan, sehingga dari balai ini warga PPU khususnya bisa mengikuti berbagai jenis pelatihan keterampilan untuk meningkatkan potensi diri agar memiliki daya saing.
Baca juga: Presiden dan Ibu Negara berkemah di IKN Nusantara hingga Selasa siang
Baca juga: IKN akan gunakan kendaraan listrik dan otonom yang lebih ramah lingkungan
Baca juga: Jokowi dijadwalkan kemah di titik nol IKN Nusantara
Baca juga: Wagub berangkatkan sampel utama tanah dan air Kalteng ke IKN
"Kami kemarin sempat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Titik Nol IKN Nusantara. Ada tiga hal penting yang saya sampaikan ke Pak Presiden kemarin," ujar Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten PPU Helena Samuel Legi di Penajam, Selasa.
Tiga hal tersebut adalah terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal yang harus diperhatikan, kemudian mengusulkan agar warga Dayak di Kabupaten PPU memperoleh redistribusi tanah objek reforma agraria.
Baca juga: Kemah Presiden Jokowi di IKN bisa picu tren wisata baru
Selama ini, lanjutnya, warga Dayak tidak memperoleh jatah redistribusi tanah objek reforma agraria, sehingga mereka terpaksa menduduki lahan yang digunakan untuk lahan pertanian dan perkebunan, serta ke depan dijadikan Kampung Budaya Dayak.
"Kami terpaksa menduduki lahan karena selama ini tidak memperoleh jatah redistribusi tanah objek reforma agraria. Ada dua lokasi yang kami duduki, yakni di Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam dan di kawasan Bukit Tengkorak, Desa Suko Mulyo, Kecamatan Sepaku," ujar Helena.
Menanggapi hal itu, lanjut dia, presiden langsung merespon dan menanyakan berapa jumlah kepala keluarga (KK) yang menduduki dua kawasan tersebut, bahkan presiden juga meminta DAD Kabupaten PPU secepatnya membuat permohonan secara tertulis.
Baca juga: Kalteng petakan daerah strategis penyangga IKN
Baca juga: Kalimantan bukan penyangga IKN Nusantara, kata Teras Narang
"Saya sampaikan ke Pak Jokowi bahwa yang menduduki lahan di Pantai Lango ada 150 KK, kemudian yang di Desa Suko Mulyo ada sekitar 200 KK. Besok permohonan secara tertulis saya sampaikan," ujar Helena.
Sedangkan terkait peningkatan SDM warga setempat yang juga disampaikan ke Presiden, ia berharap agar pemerintah tidak hanya membangun fisik, tapi juga perlu memperhatikan pembangunan manusia, agar warga PPU bisa bersaing dengan warga dari luar.
Untuk itu, Pemerintah Pusat diharapkan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai bidang keterampilan, sehingga dari balai ini warga PPU khususnya bisa mengikuti berbagai jenis pelatihan keterampilan untuk meningkatkan potensi diri agar memiliki daya saing.
Baca juga: Presiden dan Ibu Negara berkemah di IKN Nusantara hingga Selasa siang
Baca juga: IKN akan gunakan kendaraan listrik dan otonom yang lebih ramah lingkungan
Baca juga: Jokowi dijadwalkan kemah di titik nol IKN Nusantara
Baca juga: Wagub berangkatkan sampel utama tanah dan air Kalteng ke IKN