Palangka Raya (ANTARA) - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan, pengembangan komoditi durian wilayah setempat dilakukan di ribuan hektare lahan.

"Berdasarkan rekap data tahun 2021, luas lahan pengembangan durian mencapai 3.274, 85 hektare," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebagaimana disampaikan Kepala DTPHP Kalteng Riza Rahmadi di Palangka Raya, Rabu.

Keseluruhan lahan pengembangan durian tersebut tersebar di 13 kabupaten dan satu kota di Kalteng. Terbanyak berada di Murung Raya yakni 1.809,22 hektare.

Kemudian Lamandau 351,05 hektare, Katingan 181,25 hektare, Barito Timur 151,05 hektare, Kapuas 130,17 hektare, Pulang Pisau 124 hektare, Kotawaringin Timur 109,57 hektare, Barito Utara 104,49 hektare, Kotawaringin Barat 104,13 hektare, Seruyan 91,61 hektare, Sukamara 70 hektare, Palangka Raya 15,5 hektare, serta Barito Selatan 8,23 hektare.

"Pengembangan komoditi durian cukup potensial di Kalteng, bahkan sejumlah daerah dikenal sebagai penghasil durian dengan kualitas unggul, salah satunya Katingan yang biasa masyarakat sebut durian Kasongan," jelasnya.

Ia menjabarkan pada 2022 ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) pemprov, direncanakan perluasan pengembangan komoditi durian di Kotawaringin Timur seluas 15 hektare dan Seruyan 18 hektare.

"Tak hanya durian, namun juga komoditi lain seperti jeruk, lengkeng, pisang, alpukat, mangga hingga manggis," tambahnya.

Pemprov Kalteng terus mendorong agar pengembangan komoditi durian maupun buah lainnya bisa terus dipacu di masing-masing daerah, menyesuaikan kecocokan lahan.

"Kami ingin sektor pertanian dan hortikultura ini bisa dimaksimalkan di Kalteng untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat," kata Riza.

DTPHP melalui Bidang Hortikultura sedang menggalakkan kampung hortikultura, yakni lahan-lahan tidur digarap melalui kelompok tani untuk pengembangan buah-buahan, sayuran dan tanaman obat.

Ia mengatakan, pemprov juga berupaya membantu menyediakan sarana prasrana penunjang, serta kerja sama dengan korporasi atau investor untuk menampung atau membeli hasil usaha pertanian.