Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah disarankan lebih serius membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), misalnya menjadi penjamin dalam pinjaman modal di bank.
"Kami rasa itu bisa dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah daerah dengan bank. Jadi, pelaku UMKM bisa mendapatkan modal tanpa harus menyerahkan agunan karena sudah ada pemerintah daerah selaku penjamin dan pemberi subsidi," kata Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah di Sampit, Rabu.
Menurut Juliansyah, sektor UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Sektor ini juga bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.
Saat ini pelaku UMKM sangat bersemangat untuk bangkit di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Semangat ini perlu didukung oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah.
Kendala klasik yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah permodalan. Pemerintah daerah diharapkan hadir membantu kemudahan pelaku UMKM mengakses permodalan dari perbankan.
Politisi yang merupakan Sekretaris Fraksi Gerindra dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini mengatakan, hasil kunjungan kerja mereka ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ada beberapa hal positif yang bisa diambil, salah satunya terkait UMKM.
Baca juga: Pantai Ujung Pandaran langsung diserbu wisatawan saat libur Lebaran
Pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan perbankan. Pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman modal maksimal Rp10 juta tanpa agunan karena sudah ada pemerintah daerah sebagai penjamin.
Bahkan pemerintah daerah bisa membantu subsidi modal sehingga pelaku UMKM tidak perlu dibebani bunga oleh bank. Jika ini bisa ditetapkan di Kotawaringin Timur maka diyakini akan sangat membantu pelaku UMKM.
"Artinya, pelaku UMKM hanya membayar biaya pokok saja. Ini akan sangat membantu pelaku UMKM karena bisa meringankan beban mereka dalam hal mendapatkan permodalan," tambah Juliansyah.
Juliansyah berharap pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi dan UKM membuat terobosan-terobosan dalam membantu pelaku UMKM. Jangan sampai kendala-kendala klasik terus menjadi penghambat berkembangnya sektor UMKM di Kotawaringin Timur.
Baca juga: BGA Group Regional Mentaya salurkan ribuan liter minyak goreng murah untuk masyarakat
Baca juga: 672 warga binaan Lapas Sampit terima remisi Idul Fitri
Baca juga: Malam takbiran di Sampit disambut haru
"Kami rasa itu bisa dilakukan dengan kerja sama antara pemerintah daerah dengan bank. Jadi, pelaku UMKM bisa mendapatkan modal tanpa harus menyerahkan agunan karena sudah ada pemerintah daerah selaku penjamin dan pemberi subsidi," kata Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur Juliansyah di Sampit, Rabu.
Menurut Juliansyah, sektor UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian daerah. Sektor ini juga bersentuhan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil.
Saat ini pelaku UMKM sangat bersemangat untuk bangkit di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Semangat ini perlu didukung oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah.
Kendala klasik yang sering dihadapi pelaku UMKM adalah permodalan. Pemerintah daerah diharapkan hadir membantu kemudahan pelaku UMKM mengakses permodalan dari perbankan.
Politisi yang merupakan Sekretaris Fraksi Gerindra dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kotawaringin Timur ini mengatakan, hasil kunjungan kerja mereka ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ada beberapa hal positif yang bisa diambil, salah satunya terkait UMKM.
Baca juga: Pantai Ujung Pandaran langsung diserbu wisatawan saat libur Lebaran
Pemerintah daerah bisa bekerjasama dengan perbankan. Pelaku UMKM bisa mendapatkan pinjaman modal maksimal Rp10 juta tanpa agunan karena sudah ada pemerintah daerah sebagai penjamin.
Bahkan pemerintah daerah bisa membantu subsidi modal sehingga pelaku UMKM tidak perlu dibebani bunga oleh bank. Jika ini bisa ditetapkan di Kotawaringin Timur maka diyakini akan sangat membantu pelaku UMKM.
"Artinya, pelaku UMKM hanya membayar biaya pokok saja. Ini akan sangat membantu pelaku UMKM karena bisa meringankan beban mereka dalam hal mendapatkan permodalan," tambah Juliansyah.
Juliansyah berharap pemerintah daerah, khususnya melalui Dinas Koperasi dan UKM membuat terobosan-terobosan dalam membantu pelaku UMKM. Jangan sampai kendala-kendala klasik terus menjadi penghambat berkembangnya sektor UMKM di Kotawaringin Timur.
Baca juga: BGA Group Regional Mentaya salurkan ribuan liter minyak goreng murah untuk masyarakat
Baca juga: 672 warga binaan Lapas Sampit terima remisi Idul Fitri
Baca juga: Malam takbiran di Sampit disambut haru