Sampit (ANTARA) - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Hairis Salamad mendukung jemput bola penagihan pajak daerah karena diyakini akan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
"Penagihan sistem jemput bola ini bisa memaksimalkan pelayanan dan penagihan pajak daerah. Saya yakin masyarakat selalu wajib pajak juga akan sangat terbantu dan PAD kita akan meningkat," kata Hairis di Sampit, Kamis.
Hairis mendukung rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menempatkan petugas di setiap desa. Terobosan ini dinilai sangat bagus karena akan berdampak positif terhadap peningkatan pemungutan pajak daerah.
Potensi pajak daerah tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Potensi itu seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak sarang burung walet, maupun potensi lainnya yang bisa digali.
Keberadaan petugas pajak di daerah nantinya diharapkan akan mempermudah masyarakat mendaftarkan aset mereka menjadi objek pajak. Selain itu, petugas tersebut juga diharapkan bisa membantu dalam upaya penagihan pajak.
Baca juga: DPRD Kotim pertanyakan keseriusan pemkab menertibkan truk masuk kota
Selama ini dinilai banyak objek pajak di perdesaan yang belum terdata. Masyarakat kesulitan jika harus pergi ke Sampit untuk mendaftarkan aset mereka seperti tanah sebagai objek pajak.
Jika Bapenda sudah mempunyai petugas di desa maka bisa membantu warga dalam hal memenuhi kewajiban mengurus dan membayar pajak daerah. Kemudahan itu diharapkan akan menarik minat dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.
Menurutnya, tidak masalah jika pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya untuk merekrut petugas pajak daerah. Namun dia yakin, hasil yang akan didapat nantinya juga akan lebih besar bagi pendapatan asli daerah.
"Nanti kita bahas bersama seperti apa regulasinya. Tapi saya yakin ini nanti akan sangat bagus untuk menggali dan meningkatkan pemasukan pajak daerah kita," kata Hairis.
DPRD juga terus mendorong Bapenda memperbarui data objek pajak secara rutin. Tujuannya supaya lebih mudah dalam pemetaan potensi dan target pajak daerah.
Baca juga: Legislator Kotim berharap pendataan pemilih di pelosok lebih teliti
Baca juga: Kotim perlu regulasi pencegahan pencemaran air limbah domestik
Baca juga: Siti Fauziah jadi perempuan pertama memimpin PWI Kotim
"Penagihan sistem jemput bola ini bisa memaksimalkan pelayanan dan penagihan pajak daerah. Saya yakin masyarakat selalu wajib pajak juga akan sangat terbantu dan PAD kita akan meningkat," kata Hairis di Sampit, Kamis.
Hairis mendukung rencana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menempatkan petugas di setiap desa. Terobosan ini dinilai sangat bagus karena akan berdampak positif terhadap peningkatan pemungutan pajak daerah.
Potensi pajak daerah tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di perdesaan. Potensi itu seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak sarang burung walet, maupun potensi lainnya yang bisa digali.
Keberadaan petugas pajak di daerah nantinya diharapkan akan mempermudah masyarakat mendaftarkan aset mereka menjadi objek pajak. Selain itu, petugas tersebut juga diharapkan bisa membantu dalam upaya penagihan pajak.
Baca juga: DPRD Kotim pertanyakan keseriusan pemkab menertibkan truk masuk kota
Selama ini dinilai banyak objek pajak di perdesaan yang belum terdata. Masyarakat kesulitan jika harus pergi ke Sampit untuk mendaftarkan aset mereka seperti tanah sebagai objek pajak.
Jika Bapenda sudah mempunyai petugas di desa maka bisa membantu warga dalam hal memenuhi kewajiban mengurus dan membayar pajak daerah. Kemudahan itu diharapkan akan menarik minat dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah.
Menurutnya, tidak masalah jika pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya untuk merekrut petugas pajak daerah. Namun dia yakin, hasil yang akan didapat nantinya juga akan lebih besar bagi pendapatan asli daerah.
"Nanti kita bahas bersama seperti apa regulasinya. Tapi saya yakin ini nanti akan sangat bagus untuk menggali dan meningkatkan pemasukan pajak daerah kita," kata Hairis.
DPRD juga terus mendorong Bapenda memperbarui data objek pajak secara rutin. Tujuannya supaya lebih mudah dalam pemetaan potensi dan target pajak daerah.
Baca juga: Legislator Kotim berharap pendataan pemilih di pelosok lebih teliti
Baca juga: Kotim perlu regulasi pencegahan pencemaran air limbah domestik
Baca juga: Siti Fauziah jadi perempuan pertama memimpin PWI Kotim