Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Tantawi Jauhari meminta pemerintah kota setempat, menjadikan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021, untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pegawai di setiap instansinya.
"Jika prestasi yang diraih pemkot sudah mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel, tertib, rapi dan sesuai dengan aturan. Tinggal ke depannya wajib dilakukan evaluasi, agar laporan keuangan daerah semakin bagus," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya itu berharap jajaran pemkot bisa terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Evaluasi kinerja birokrasi pemerintahan juga harus dilakukan agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan aturan serta wewenang di masing-masing instansinya.
"Jangan sampai kinerja pegawai pemkot setelah mendapatkan WTP, malah jumawa dan kinerjanya kendur hal-hal seperti ini yang harus diingatkan oleh kepala daerah setempat," ucapnya.
Baca juga: Kemenkumham Kalteng luncurkan program Krinov dan Rabu Humanis
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengapresiasi sistem pengelolaan dana non tunai, yang nilainya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Ini diharapkan mampu meminimalisir kesempatan dari oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan dana maupun praktik pungutan liar (pungli).
"Penatausahaan dan pencatatan aset di lingkup pemkot selama beberapa tahun ke belakang, sudah tertata sedemikian rupa. Apa yang kita kurang dalam laporan keuangan, harus diperhatikan untuk perbaikan ke depan," bebernya.
Dia menambahkan, DPRD setempat akan berkomitmen untuk menjalankan tri fungsi lembaga legislatif, salah satunya yaitu fungsi pengawasannya. Harapannya, predikat opini WTP bisa terus dipertahankan, berkat koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan yang baik.
"Dari sisi tupoksi kami melakukan pengawasan tentu akan terus kami jalankan, seraya bersinergi dengan pemkot untuk meraih tujuan bersama. Apapun tantangan serta opini yang dihadapi di masa yang akan datang, harus bisa berkorelasi untuk kesejahteraan masyarakat," demikian Tantawi.
Baca juga: MUI Palangka Raya izinkan shalat berjamaah tanpa masker di rumah ibadah
Baca juga: PDIP tertinggi, lima parpol di Palangka Raya terima bantuan keuangan Rp538 juta
Baca juga: Legislator sebut kebijakan pemerintah longgarkan pemakaian masker langkah tepat
"Jika prestasi yang diraih pemkot sudah mencerminkan tata kelola keuangan yang akuntabel, tertib, rapi dan sesuai dengan aturan. Tinggal ke depannya wajib dilakukan evaluasi, agar laporan keuangan daerah semakin bagus," katanya di Palangka Raya, Kamis.
Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya itu berharap jajaran pemkot bisa terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Evaluasi kinerja birokrasi pemerintahan juga harus dilakukan agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan aturan serta wewenang di masing-masing instansinya.
"Jangan sampai kinerja pegawai pemkot setelah mendapatkan WTP, malah jumawa dan kinerjanya kendur hal-hal seperti ini yang harus diingatkan oleh kepala daerah setempat," ucapnya.
Baca juga: Kemenkumham Kalteng luncurkan program Krinov dan Rabu Humanis
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengapresiasi sistem pengelolaan dana non tunai, yang nilainya sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Ini diharapkan mampu meminimalisir kesempatan dari oknum-oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan dana maupun praktik pungutan liar (pungli).
"Penatausahaan dan pencatatan aset di lingkup pemkot selama beberapa tahun ke belakang, sudah tertata sedemikian rupa. Apa yang kita kurang dalam laporan keuangan, harus diperhatikan untuk perbaikan ke depan," bebernya.
Dia menambahkan, DPRD setempat akan berkomitmen untuk menjalankan tri fungsi lembaga legislatif, salah satunya yaitu fungsi pengawasannya. Harapannya, predikat opini WTP bisa terus dipertahankan, berkat koordinasi dan kerjasama antar lembaga pemerintahan yang baik.
"Dari sisi tupoksi kami melakukan pengawasan tentu akan terus kami jalankan, seraya bersinergi dengan pemkot untuk meraih tujuan bersama. Apapun tantangan serta opini yang dihadapi di masa yang akan datang, harus bisa berkorelasi untuk kesejahteraan masyarakat," demikian Tantawi.
Baca juga: MUI Palangka Raya izinkan shalat berjamaah tanpa masker di rumah ibadah
Baca juga: PDIP tertinggi, lima parpol di Palangka Raya terima bantuan keuangan Rp538 juta
Baca juga: Legislator sebut kebijakan pemerintah longgarkan pemakaian masker langkah tepat