Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak meminta pemerintah provinsi agar dapat meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah agar mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini sudah tercapai berturut-turut.
"Karena penghargaan ini merupakan bentuk dari komitmen pemerintah untuk dapat menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan bersih," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Razak menjelaskan, bahwa penghargaan opini WTP dari BPK RI yang selama ini didapatkan pemerintah provinsi harus menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat.
Saat kegiatan penyampaian pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dilaksanakan di Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memberi banyak penekanan, yang salah satunya mengingatkan agar APBD dipergunakan secara cermat dan bertanggung jawab karena merupakan uang rakyat.
“Kita bersyukur Pemerintah Provinsi Kalteng selama ini selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI, dan diharapkan juga pemerintah berkomitmen mempertahankannya dengan meningkatkan pengelolaan keuangan,” ucapnya.
Ditambahkannya, untuk mempertahankan prestasi opini WTP yang selama ini diraih berturut-turut tentu harus disertai dengan komitmen dari semua pihak. Intinya anggaran dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat.
Baca juga: Legislator Palangka Raya soroti kerusakan jalan menuju IAKN
Dirinya menilai, bahwa pengelolaan keuangan yang turut berdampak positif terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan daerah, karena itu setiap rupiah anggaran yang dipergunakan harus terencana, terukur dan bertanggung jawab.
"Karena kan tentu masyarakat juga akan bertanya-tanya, pajak serta APBD yang dikelola oleh pemerintah ini bagaimana pengelolaannya selama ini, apakah sudah benar untuk membangun daerah atau tidak," ujarnya.
Oleh sebab itu, politisi dari Golkar ini mengungkapkan, sudah menjadi keharusan bagi pemerintah provinsi memerhatikan hal-hal penting terkait pengelolaan keuangan.
Tidak sekadar berupaya meraih opini WTP, namun harus memiliki komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kalteng.
“Dengan pengelolaan keuangan yang baik akan turut mendorong pembangunan yang baik pula dan membawa kesejahteraan masyarakat,” demikian Abdul Razak.
Baca juga: Pemprov Kalteng diminta segera selesaikan rekomendasi pertanggungjawaban APBD 2023
Baca juga: Waket DPRD Kalteng sebut pelaku usaha lokal masih memerlukan dukungan pemda
Baca juga: Legislator Kalteng minta potensi lokal dioptimalkan demi meningkatkan daya saing
