Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering mengingatkan sekaligus meminta kepada pemerintah provinsi, agar segera menyelesaikan berbagai rekomendasi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2023.
Secar umum seluruh fraksi pendukung DPRD Kalteng telah menerima pertanggungjawaban APBD 2023 dan segera ditetapkan dalam rapat paripurna, kata Freddy Ering di Palangka Raya, Senin.
"Tetapi tetap kami ingatkan berkenaan dengan rekomendasi BPK RI terhadap pertanggungjawaban APBD 2023 harus tetap diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan," tambah dia.
Legislator Kalteng itu pun kembali memastikan bahwa seluruh fraksi pendukung DPRD Kalteng, telah menerima dan menyetujui raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2023. Hanya saja kalangan fraksi juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang ditekankan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Dia mengatakan rekomendasi dan berbagai masukan tersebut, disampaikan langsung kepada pihak eksekutif atas dasar penggunaan anggaran dan perencanaan program di tahun 2023 kemarin. Adapun rekomendasi yang disampaikan beberapa diantaranya, yakni meminta pemerintah provinsi lebih proaktif menyelesaikan sejumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kemudian meminta pemerintah memerhatikan lagi soal penyerapan belanja daerah.
"Dalam hal kinerja keuangan, ya cukup baguslah karena pendapatan mencapai 102 persen. Hanya saja dalam sisi belanja yang kurang penyerapan karena hanya 86 persen, sehingga ini juga menjadi catatan untuk pemerintah daerah," kata Freddy Ering.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng ajak generasi muda dukung petani wujudkan ketahanan pangan
Sementara pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Freddy Ering menuntut pemerintah memperkuat SDM personel di pada badan pendapatan daerah ataupun samsat. Hal ini perlu diperhatikan mengingat target PAD pada tahun anggaran 2024 ini cukup besar, sehingga jangan sampai ada sektor yang bocor atau tidak tergali maksimal.
Politikus PDIP ini menyebutkan bahwa DPRD juga menyoroti penyimpangan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berdasarkan hasil survei nasional menempatkan Kalteng pada urutan ketiga penyalahgunaan dana tersebut.
"Personel di bagian pendapatan ini harus diperkuat, jangan sampai ada yang bolong lagi. Sama dengan dana BOS, biarpun katanya sudah sesuai SOP namun kami meminta SDM pengelolaannya dibenahi lagi," demikian Freddy Ering.
Baca juga: Waket DPRD Kalteng sebut pelaku usaha lokal masih memerlukan dukungan pemda
Baca juga: Legislator Kalteng minta potensi lokal dioptimalkan demi meningkatkan daya saing
Baca juga: DPRD Kalteng minta keberadaan BUMDes harus dimaksimalkan bantu potensi warga
