Jakarta (ANTARA) - TikTok memperketat aturan untuk unggahan politik berbayar di platform tersebut menjelang pemilihan umum sela di Amerika Serikat pada November mendatang.
TikTok, dikutip dari Reuters, Kamis, melarang kreator konten mengunggah pesan berbayar yang bermuatan politik di platform video singkat tersebut. Platform sebenarnya sudah melarang iklan berbayar politik sejak 2019, namun, masih ada celah.
Sejumlah juru kampanye membayar pemengaruh (influencer) untuk mempromosikan isu politik. Kepala keamanan TikTok di AS, Eric Han, mengatakan mereka mengadakan pertemuan dengan kreator konten dan agen bakat soal larangan konten berbayar tentang politik.
Sementara secara internal, TikTok akan memantau indikasi kreator yang dibayar untuk mengunggah konten bermuatan politik. Mereka juga mengandalkan laporan dari mitra dan media untuk konten politik.
"Kami melihat ini menjadi masalah pada 2020. Begitu kami temukan, kami akan hapus dari platform," kata Han.
Media sosial dituduh tidak banyak beraksi dalam menghentikan penyebaran misinformasi dan konten yang memecah belah di platform mereka.
Pekan lalu, Twitter berencana melakukan langkah yang selama ini mereka lakukan untuk periode pemilu sela, yaitu memberikan label pada cuitan yang dianggap menyesatkan dan memasukkan informasi terpercaya.
Baca juga: TikTok berencana hadirkan fitur 'streaming' musik
Baca juga: Tips dan trik pelaku UMKM jadi kreator dengan manfaatkan TikTok
Baca juga: TikTok hadirkan 'Follow Me', program khusus UKM
TikTok, dikutip dari Reuters, Kamis, melarang kreator konten mengunggah pesan berbayar yang bermuatan politik di platform video singkat tersebut. Platform sebenarnya sudah melarang iklan berbayar politik sejak 2019, namun, masih ada celah.
Sejumlah juru kampanye membayar pemengaruh (influencer) untuk mempromosikan isu politik. Kepala keamanan TikTok di AS, Eric Han, mengatakan mereka mengadakan pertemuan dengan kreator konten dan agen bakat soal larangan konten berbayar tentang politik.
Sementara secara internal, TikTok akan memantau indikasi kreator yang dibayar untuk mengunggah konten bermuatan politik. Mereka juga mengandalkan laporan dari mitra dan media untuk konten politik.
"Kami melihat ini menjadi masalah pada 2020. Begitu kami temukan, kami akan hapus dari platform," kata Han.
Media sosial dituduh tidak banyak beraksi dalam menghentikan penyebaran misinformasi dan konten yang memecah belah di platform mereka.
Pekan lalu, Twitter berencana melakukan langkah yang selama ini mereka lakukan untuk periode pemilu sela, yaitu memberikan label pada cuitan yang dianggap menyesatkan dan memasukkan informasi terpercaya.
Baca juga: TikTok berencana hadirkan fitur 'streaming' musik
Baca juga: Tips dan trik pelaku UMKM jadi kreator dengan manfaatkan TikTok
Baca juga: TikTok hadirkan 'Follow Me', program khusus UKM