Sampit (ANTARA) - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong pemerintah kabupaten setempat berupaya lebih keras lagi menggali pendapatan agar lebih banyak anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.
"Salah satu variabel yang mempunyai fungsi vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang secara terus menerus kami ingatkan dan kami dorong adalah bagaimana semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali supaya mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kotawaringin Timur, Pardamean Gultom di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikannya saat membacakan laporan hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.
Dijelaskannya, kebijakan umum APBD merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan dan strategi pendapatan daerah.
Memperhatikan karakteristik perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di masa pasca pandemi COVID-19 seperti saat ini, secara keseluruhan tantangan utama yang dihadapi daerah ini pada 2023 nantinya yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk membangun daerah ini di masa sulit ini.
Menurutnya, pendapatan asli daerah yang saat ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Potensi dan keunggulan daerah serta usaha mikro kecil dan menengah diharapkan juga menjadi daya dorong
meningkatkan investasi dan lebih menggerakkan sektor ekonomi riil. Hal itu bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan.
Harapan Badan Anggaran DPRD sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 yakni "pemulihan perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat melalui akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan".
"Secara umum arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023 adalah menopang proses pembangunan yang berkelanjutan, walaupun kita ketahui bersama, dari gambaran yang terlihat dalam rancangan kebijakan umum anggaran, pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp51.679.563.953 atau 3 persen," ujar Gultom.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Kotim sepakati lima prioritas pembangunan 2023
Ditambahkannya, seperti tertuang dalam rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2023, ada lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lima prioritas tersebut adalah yaitu infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa, penguatan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari, dan berbudaya.
Badan Anggaran meminta pemerintah kabupaten memanfaatkan sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien.
"Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah harus betul-betul selektif dengan memperhitungkan ekonomis suatu kegiatan, dengan kata lain harus mempunyai dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur," tegas Gultom.
Sementara itu, rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 telah disepakati.
Komposisinya yaitu pendapatan Rp1.722.652.131.762, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp411.509.285.262, pendapatan transfer sebesar Rp1.232.283.216.420, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp78.859.630.080.
Total belanja Rp1.722.652.131.762 yang terdiri dari belanja operasi Rp1.295.261.474.061, belanja modal Rp204.319.589.654, belanja tidak terduga Rp5.000.000.000, belanja transfer Rp269.750.632.000.
Sementara itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp14.010.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp14.010.000.000.
Baca juga: Kemenkominfo apresiasi kesiapan Pemkab Kotim wujudkan Smart City
Baca juga: KONI Kotim promosikan kesiapan Porprov Kalteng
Baca juga: DPRD Kotim ikut meriahkan pawai pembangunan
"Salah satu variabel yang mempunyai fungsi vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, yang secara terus menerus kami ingatkan dan kami dorong adalah bagaimana semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali supaya mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah," kata anggota Badan Anggaran DPRD Kotawaringin Timur, Pardamean Gultom di Sampit, Senin.
Hal itu disampaikannya saat membacakan laporan hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.
Dijelaskannya, kebijakan umum APBD merupakan dokumen yang memuat gambaran kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan dan strategi pendapatan daerah.
Memperhatikan karakteristik perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur di masa pasca pandemi COVID-19 seperti saat ini, secara keseluruhan tantangan utama yang dihadapi daerah ini pada 2023 nantinya yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk membangun daerah ini di masa sulit ini.
Menurutnya, pendapatan asli daerah yang saat ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Potensi dan keunggulan daerah serta usaha mikro kecil dan menengah diharapkan juga menjadi daya dorong
meningkatkan investasi dan lebih menggerakkan sektor ekonomi riil. Hal itu bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan aturan.
Harapan Badan Anggaran DPRD sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 yakni "pemulihan perekonomian masyarakat dan sosial masyarakat melalui akselerasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan".
"Secara umum arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023 adalah menopang proses pembangunan yang berkelanjutan, walaupun kita ketahui bersama, dari gambaran yang terlihat dalam rancangan kebijakan umum anggaran, pada tahun 2023 mengalami defisit sebesar Rp51.679.563.953 atau 3 persen," ujar Gultom.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Kotim sepakati lima prioritas pembangunan 2023
Ditambahkannya, seperti tertuang dalam rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2023, ada lima prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lima prioritas tersebut adalah yaitu infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa, penguatan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari, dan berbudaya.
Badan Anggaran meminta pemerintah kabupaten memanfaatkan sumber-sumber pendapatan secara efektif dan efisien.
"Pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah harus betul-betul selektif dengan memperhitungkan ekonomis suatu kegiatan, dengan kata lain harus mempunyai dampak positif terhadap pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur," tegas Gultom.
Sementara itu, rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 telah disepakati.
Komposisinya yaitu pendapatan Rp1.722.652.131.762, yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp411.509.285.262, pendapatan transfer sebesar Rp1.232.283.216.420, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp78.859.630.080.
Total belanja Rp1.722.652.131.762 yang terdiri dari belanja operasi Rp1.295.261.474.061, belanja modal Rp204.319.589.654, belanja tidak terduga Rp5.000.000.000, belanja transfer Rp269.750.632.000.
Sementara itu pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp14.010.000.000 dan pengeluaran pembiayaan Rp14.010.000.000.
Baca juga: Kemenkominfo apresiasi kesiapan Pemkab Kotim wujudkan Smart City
Baca juga: KONI Kotim promosikan kesiapan Porprov Kalteng
Baca juga: DPRD Kotim ikut meriahkan pawai pembangunan