Sampit (ANTARA) - Sedikitnya 300 sopir truk di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berunjuk rasa menuntut pemerintah mencabut subsidi solar karena mereka mengaku tidak merasakan manfaatnya akibat distribusi kurang tepat.
"Cabut saja subsidi solar karena tidak ada kami rasakan. Lebih baik solar satu harga supaya distribusinya jelas dan tidak ada penyimpangan sehingga distribusi angkutan lancar dan perekonomian juga semakin lancar," teriak Sekretaris yang juga Pelaksana Harian DPD ALFI Kalimantan Tengah, Budi Hariono di Sampit, Selasa.
Aksi ratusan sopir yang merupakan anggota ALFI Kalimantan Tengah, memulai titik aksi di Jalan Samekto. Mereka berkumpul membawa truk mereka, kemudian berkonvoi berangkat menuju ke kantor DPRD Kotawaringin Timur di Jalan Jenderal Sudirman.
Iring-iringan ratusan truk menjadi perhatian masyarakat. Polisi pun harus menutup sementara arus di persimpangan selama iring-iringan truk selesai melintas menuju kantor DPRD.
Mereka kemudian berorasi di atas truk yang diparkir di depan kantor DPRD. Mereka menumpahkan kegelisahan selama ini karena kesulitan mendapatkan solar.
Pemerintah menyediakan solar bersubsidi dengan harga Rp5.150/liter, namun untuk mendapatkannya sopir harus antre hingga lebih dari satu hari. Bahkan tidak sedikit yang mengaku dipungut ratusan ribu oleh oknum tertentu agar bisa masuk antrean di SPBU.
Kondisi ini membuat sopir kehilangan waktu untuk mengangkut barang, selain pengeluaran juga akhirnya membengkak. Kondisi ini membuat sopir akhirnya memilih membeli solar non subsidi jenis Dexlite dengan harga Rp18.150/liter.
Untuk itulah sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam ALFI Kalimantan Tengah mendesak subsidi solar dicabut. Kebijakan itu diharapkan membuat distribusi solar menjadi lancar, serta uang pemerintah bisa dihemat dengan berkurangnya subsidi sehingga dialihkan untuk biaya pembangunan.
Para sopir juga menduga terjadi penyelewengan yang memperparah kondisi saat ini. Untuk itu pemerintah dan aparat diminta turun tangan menertibkan penyelewengan tersebut.
"Negara harus hadir untuk menertibkan dan membenahi. Gunakan wewenang untuk menertibkan. Ditertibkan jangan hanya saat ada aksi. Kota Sampit Kota Mentaya. Supaya tidak sakit, BBM satu harga," ujar Budi.
Siwon, perwakilan sopir dan pengusaha juga mendesak pemerintah memperhatikan derita sopir dan pengusaha angkutan akibat sengkarut distribusi solar bersubsidi tersebut.
"Lebih baik subsidi solar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur karena pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin Timur masih tertinggal dibanding di kota-kota di Jawa. Ini jangan dibiarkan karena bisa menyebabkan inflasi tinggi, bahkan bisa memicu resesi," demikian Siwon.
Baca juga: Badan Anggaran DPRD Kotim dorong pemkab lebih optimal gali pendapatan
Baca juga: Perubahan APBD Kotim diprioritaskan untuk percepatan pemulihan ekonomi
Baca juga: DPRD dan Pemkab Kotim sepakati lima prioritas pembangunan 2023
"Cabut saja subsidi solar karena tidak ada kami rasakan. Lebih baik solar satu harga supaya distribusinya jelas dan tidak ada penyimpangan sehingga distribusi angkutan lancar dan perekonomian juga semakin lancar," teriak Sekretaris yang juga Pelaksana Harian DPD ALFI Kalimantan Tengah, Budi Hariono di Sampit, Selasa.
Aksi ratusan sopir yang merupakan anggota ALFI Kalimantan Tengah, memulai titik aksi di Jalan Samekto. Mereka berkumpul membawa truk mereka, kemudian berkonvoi berangkat menuju ke kantor DPRD Kotawaringin Timur di Jalan Jenderal Sudirman.
Iring-iringan ratusan truk menjadi perhatian masyarakat. Polisi pun harus menutup sementara arus di persimpangan selama iring-iringan truk selesai melintas menuju kantor DPRD.
Mereka kemudian berorasi di atas truk yang diparkir di depan kantor DPRD. Mereka menumpahkan kegelisahan selama ini karena kesulitan mendapatkan solar.
Pemerintah menyediakan solar bersubsidi dengan harga Rp5.150/liter, namun untuk mendapatkannya sopir harus antre hingga lebih dari satu hari. Bahkan tidak sedikit yang mengaku dipungut ratusan ribu oleh oknum tertentu agar bisa masuk antrean di SPBU.
Kondisi ini membuat sopir kehilangan waktu untuk mengangkut barang, selain pengeluaran juga akhirnya membengkak. Kondisi ini membuat sopir akhirnya memilih membeli solar non subsidi jenis Dexlite dengan harga Rp18.150/liter.
Untuk itulah sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam ALFI Kalimantan Tengah mendesak subsidi solar dicabut. Kebijakan itu diharapkan membuat distribusi solar menjadi lancar, serta uang pemerintah bisa dihemat dengan berkurangnya subsidi sehingga dialihkan untuk biaya pembangunan.
Para sopir juga menduga terjadi penyelewengan yang memperparah kondisi saat ini. Untuk itu pemerintah dan aparat diminta turun tangan menertibkan penyelewengan tersebut.
"Negara harus hadir untuk menertibkan dan membenahi. Gunakan wewenang untuk menertibkan. Ditertibkan jangan hanya saat ada aksi. Kota Sampit Kota Mentaya. Supaya tidak sakit, BBM satu harga," ujar Budi.
Siwon, perwakilan sopir dan pengusaha juga mendesak pemerintah memperhatikan derita sopir dan pengusaha angkutan akibat sengkarut distribusi solar bersubsidi tersebut.
"Lebih baik subsidi solar dialihkan untuk pembangunan infrastruktur karena pembangunan di Kalimantan Tengah, khususnya Kotawaringin Timur masih tertinggal dibanding di kota-kota di Jawa. Ini jangan dibiarkan karena bisa menyebabkan inflasi tinggi, bahkan bisa memicu resesi," demikian Siwon.
Baca juga: Badan Anggaran DPRD Kotim dorong pemkab lebih optimal gali pendapatan
Baca juga: Perubahan APBD Kotim diprioritaskan untuk percepatan pemulihan ekonomi
Baca juga: DPRD dan Pemkab Kotim sepakati lima prioritas pembangunan 2023