Pangkalan Bun (ANTARA) - Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Anang Dirjo mengatakan, pihaknya segera membentuk tim yang akan bertugas melakukan pengawasan dalam pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di daerah itu.
"Kita akan melakukan pengawasan ketat ke SPBU yang ada di Kobar," ujar Anang Dirjo usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kobar, Kamis.
Dijelaskannya, terjadinya keluhan dan kegaduhan masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan BBM, khususnya solar, menjadi perhatian pihaknya. Untuk itu perlu adanya pengawasan ketat untuk mengantisipasi adanya SPBU nakal.
"Sebenarnya kegaduhan ini sudah sering terjadi dan menjadi hal yang biasa. Hal tersebut dikarenakan adanya karut marut rencana kenaikan harga BBM dari pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara, untuk rencana pembentukan tim pengawas tersebut, dikatakan Anang Dirjo, akan dilakukan pembicaraan dan pembahasan yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah.
"Akan kita bahas nanti, pihak mana saja yang akan masuk dalam tim pengawas pendistribusian BBM di SPBU tersebut," ujarnya lagi.
Baca juga: Seorang ibu di Pangkalan Bun olah bawang Dayak jadi permen herbal
Ia pun berharap, ada peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan tersebut. Apabila ada terjadi penyalahgunaan seperti penimbunan, diharapkan segera dilaporkan kepada pihak berwajib.
"Apabila nanti ada temuan SPBU nakal dalam pendistribusian BBM, tentu akan tindak tegas," demikian Anang Dirjo.
Sementara itu, antrean panjang truk di sekitar SPBU disebabkan sulitnya warga mendapatkan BBM, khususnya jenis solar di wilayah Kota Pangkalan Bun menjadi pemandangan setiap hari, seperti yang terlihat di SPBU sekitar tugu Pancasila.
Herman salah satu sopir truk mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di Kota Pangkalan Bun. Anehnya, solar cukup mudah ditemukan di penjual eceran.
"Kalau di eceran tentu lebih mahal, perliter bisa mencapai harga perliternya Rp 7.500 bahkan bisa lebih. Kalau di SPBU kan kita bisa mendapatkan dengan harga Rp 5.150 perliternya," ujarnya.
Herman pun berharap adanya perhatian pemerintah atas sulitnya mendapatkan BBM, khususnya jenis solar bersubsidi. Bahkan jika memungkinkan, diharapkan ada penambahan kuota solar bersubsidi di Pangkalan Bun.
Baca juga: Meriahkan hari jadi Kobar ke-63, Diskominfo gelar lomba desain logo
Baca juga: Masyarakat sadar konservasi, Desa Sei Sekonyer Kobar masuk 50 Desa Wisata ADWI 2022
Baca juga: Pj Bupati: Pemkab Kobar siap dukung pembangunan Masjid Darul Mubarok
"Kita akan melakukan pengawasan ketat ke SPBU yang ada di Kobar," ujar Anang Dirjo usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kobar, Kamis.
Dijelaskannya, terjadinya keluhan dan kegaduhan masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan BBM, khususnya solar, menjadi perhatian pihaknya. Untuk itu perlu adanya pengawasan ketat untuk mengantisipasi adanya SPBU nakal.
"Sebenarnya kegaduhan ini sudah sering terjadi dan menjadi hal yang biasa. Hal tersebut dikarenakan adanya karut marut rencana kenaikan harga BBM dari pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara, untuk rencana pembentukan tim pengawas tersebut, dikatakan Anang Dirjo, akan dilakukan pembicaraan dan pembahasan yang dikoordinasikan Sekretaris Daerah.
"Akan kita bahas nanti, pihak mana saja yang akan masuk dalam tim pengawas pendistribusian BBM di SPBU tersebut," ujarnya lagi.
Baca juga: Seorang ibu di Pangkalan Bun olah bawang Dayak jadi permen herbal
Ia pun berharap, ada peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengawasan tersebut. Apabila ada terjadi penyalahgunaan seperti penimbunan, diharapkan segera dilaporkan kepada pihak berwajib.
"Apabila nanti ada temuan SPBU nakal dalam pendistribusian BBM, tentu akan tindak tegas," demikian Anang Dirjo.
Sementara itu, antrean panjang truk di sekitar SPBU disebabkan sulitnya warga mendapatkan BBM, khususnya jenis solar di wilayah Kota Pangkalan Bun menjadi pemandangan setiap hari, seperti yang terlihat di SPBU sekitar tugu Pancasila.
Herman salah satu sopir truk mengeluhkan sulitnya mendapatkan solar bersubsidi di Kota Pangkalan Bun. Anehnya, solar cukup mudah ditemukan di penjual eceran.
"Kalau di eceran tentu lebih mahal, perliter bisa mencapai harga perliternya Rp 7.500 bahkan bisa lebih. Kalau di SPBU kan kita bisa mendapatkan dengan harga Rp 5.150 perliternya," ujarnya.
Herman pun berharap adanya perhatian pemerintah atas sulitnya mendapatkan BBM, khususnya jenis solar bersubsidi. Bahkan jika memungkinkan, diharapkan ada penambahan kuota solar bersubsidi di Pangkalan Bun.
Baca juga: Meriahkan hari jadi Kobar ke-63, Diskominfo gelar lomba desain logo
Baca juga: Masyarakat sadar konservasi, Desa Sei Sekonyer Kobar masuk 50 Desa Wisata ADWI 2022
Baca juga: Pj Bupati: Pemkab Kobar siap dukung pembangunan Masjid Darul Mubarok