Sampit (ANTARA) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat se-Kotim berdemonstrasi di gedung DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) seraya menyampaikan empat tuntutan.
"Kami sepakat menolak kenaikan harga BBM karena menimbulkan dampak yang luas, seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan lainnya. Kami minta DPRD juga menyuarakan aspirasi kami ini," kata Koordinator Lapangan Aksi Demo Damai, Rabbani di Sampit, Selasa.
Mahasiswa dari berbagai kampus serta organisasi kemahasiswaan di Kotawaringin Timur itu memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Sekretariat HMI di Jalan Achmad Yani menuju gedung DPRD di Jalan Jenderal Sudirman.
Mereka bergantian berorasi di halaman gedung DPRD. Para pendemo diterima anggota dewan setempat yakni Wakil Ketua I DPRD Rudianur, Ketua Fraksi PAN Dadang Siswanto, Ketua Fraksi PKB Muhammad Abadi, anggota Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah serta anggota Fraksi Demokrat Handoyo H Wibowo.
Peserta aksi damai yang berjumlah sekitar 30 orang tersebut kemudian diterima berdiskusi di ruang rapat paripurna DPRD setempat. Turut hadir perwakilan dari pihak eksekutif yaitu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Pintar Simbolon.
Dalam pertemuan itu, pendemo kembali menyampaikan aspirasinya bergantian. Mereka diterima dengan baik oleh anggota DPRD setempat, termasuk saat penyampaian tuntutan.
Baca juga: Warga berebut beras dan minyak goreng murah di stan DKP Kalteng
Ada empat poin tuntutan yang disampaikan peserta aksi yakni meminta kepada DPRD Kotim mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM.
Tuntutan kedua adalah meminta DPRD Kotim mendesak pemerintah pusat mencabut ketetapan kenaikan harga BBM yang diberlakukan sejak 3 September 2022. Tuntutan ketiga, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur mengusut tuntas, membuktikan serta menindaklanjuti dugaan adanya mafia penimbunan BBM.
Tuntutan keempat yaitu meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Baamang Tengah dan membuat zona gerbang pelajar dan mahasiswa di simpang empat Jalan Kihajar Dewantara.
"Kami berharap empat poin yang kami sampaikan tadi bisa ditindaklanjuti dan dipenuhi DPRD Kotim selalu wakil dan penyambung aspirasi masyarakat," demikian Rabbani.
Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur Rudianur menyambut positif aksi damai para mahasiswa. Dia menilai ini hal wajar sebagai bentuk sikap kritis mahasiswa selalu intelektual yang peduli terhadap nasib bangsa dan aspirasi rakyat.
"Aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa kami terima dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait. Kami di DPRD bukan pengambil keputusan, tapi kami juga akan menyuarakan aspirasi ini," demikian Rudianur.
Baca juga: Pemprov Kalteng berharap pasar murah di Sampit turut tekan inflasi
Baca juga: Perputaran uang di Pekan Raya Sampit tembus Rp15 miliar meski hujan
Baca juga: Pemkab Kotim siap distribusikan 2.000 paket sembako melalui pasar murah
"Kami sepakat menolak kenaikan harga BBM karena menimbulkan dampak yang luas, seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan lainnya. Kami minta DPRD juga menyuarakan aspirasi kami ini," kata Koordinator Lapangan Aksi Demo Damai, Rabbani di Sampit, Selasa.
Mahasiswa dari berbagai kampus serta organisasi kemahasiswaan di Kotawaringin Timur itu memulai aksinya dengan berjalan kaki dari Sekretariat HMI di Jalan Achmad Yani menuju gedung DPRD di Jalan Jenderal Sudirman.
Mereka bergantian berorasi di halaman gedung DPRD. Para pendemo diterima anggota dewan setempat yakni Wakil Ketua I DPRD Rudianur, Ketua Fraksi PAN Dadang Siswanto, Ketua Fraksi PKB Muhammad Abadi, anggota Fraksi Golkar Riskon Fabiansyah serta anggota Fraksi Demokrat Handoyo H Wibowo.
Peserta aksi damai yang berjumlah sekitar 30 orang tersebut kemudian diterima berdiskusi di ruang rapat paripurna DPRD setempat. Turut hadir perwakilan dari pihak eksekutif yaitu Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kotawaringin Timur Pintar Simbolon.
Dalam pertemuan itu, pendemo kembali menyampaikan aspirasinya bergantian. Mereka diterima dengan baik oleh anggota DPRD setempat, termasuk saat penyampaian tuntutan.
Baca juga: Warga berebut beras dan minyak goreng murah di stan DKP Kalteng
Ada empat poin tuntutan yang disampaikan peserta aksi yakni meminta kepada DPRD Kotim mendesak pemerintah pusat untuk mengaudit Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dalam mengawasi regulasi penyaluran BBM.
Tuntutan kedua adalah meminta DPRD Kotim mendesak pemerintah pusat mencabut ketetapan kenaikan harga BBM yang diberlakukan sejak 3 September 2022. Tuntutan ketiga, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur mengusut tuntas, membuktikan serta menindaklanjuti dugaan adanya mafia penimbunan BBM.
Tuntutan keempat yaitu meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Baamang Tengah dan membuat zona gerbang pelajar dan mahasiswa di simpang empat Jalan Kihajar Dewantara.
"Kami berharap empat poin yang kami sampaikan tadi bisa ditindaklanjuti dan dipenuhi DPRD Kotim selalu wakil dan penyambung aspirasi masyarakat," demikian Rabbani.
Wakil Ketua I DPRD Kotawaringin Timur Rudianur menyambut positif aksi damai para mahasiswa. Dia menilai ini hal wajar sebagai bentuk sikap kritis mahasiswa selalu intelektual yang peduli terhadap nasib bangsa dan aspirasi rakyat.
"Aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa kami terima dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait. Kami di DPRD bukan pengambil keputusan, tapi kami juga akan menyuarakan aspirasi ini," demikian Rudianur.
Baca juga: Pemprov Kalteng berharap pasar murah di Sampit turut tekan inflasi
Baca juga: Perputaran uang di Pekan Raya Sampit tembus Rp15 miliar meski hujan
Baca juga: Pemkab Kotim siap distribusikan 2.000 paket sembako melalui pasar murah