Palangka Raya (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengendalian dan mitigasi dampak inflasi hingga ke tingkat desa maupun kelurahan, di antaranya dengan memperkuat koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
"Terkait inflasi di perdesaan, agar Dana Desa tepat sasaran untuk mengendalikan dan memitigasi dampak inflasi," kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di sela rakor penyelenggaraan pemerintahan desa di Palangka Raya, Kamis.
Diketahui berdasarkan rilis BPS, Inflasi Kalimantan Tengah triwulan II 2022 mengalami peningkatan menjadi 6,40 persen (yoy) dari 4,33 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi Kalimantan Tengah pada triwulan II 2022 lebih tinggi dari rata-rata capaian inflasi di periode yang sama tiga tahun terakhir, yakni sebesar 1,91 persen (yoy).
Adapun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mengeluarkan Kepmendesa Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat desa, sehingga kepala desa juga diharuskan melakukan sejumlah langkah strategis.
Di antaranya pemerintah desa agar dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, karena pada masing-masing pemda sudah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
"TPID pun agar segera melakukan langkah-langkah komprehensif terkait penanganan dampak inflasi di daerah yang terjadi pada tingkat desa," jelasnya.
Baca juga: Gubernur Kalteng dukung Kebijakan Satu Peta, bantu penyelesaian masalah batas wilayah
Baca juga: Gubernur Kalteng dukung Kebijakan Satu Peta, bantu penyelesaian masalah batas wilayah
Selanjutnya dalam proses koordinasi, pemerintah desa diminta menyediakan data dan informasi terkait hasil produksi dan harga komoditas di desa, terutama pangan maupun energi.
Kemudian pemerintah desa agar melakukan kegiatan ekonomi terpadu mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi dan pengelolaan ketersediaan komoditas di desa, serta lainnya.
"Kami berharap melalui penyelenggaraan rakor pemerintahan desa ini, upaya pengendalian dan mitigasi dampak inflasi bisa semakin optimal termasuk hingga tingkatan desa," tuturnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut, diikuti ribuan peserta yang terdiri dari para kepala desa, lurah, camat, ketua TP PKK, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas se-Kalteng.
Sementara itu Sekda Kalteng Nuryakin menambahkan, melalui rakor ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan program maupun kegiatan yang dimiliki.
"Materi dan ruang lingkup kegiatan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa ini di antaranya kebijakan teknis dan strategis pemprov dalam pengendalian inflasi dan mitigasi di tingkat desa," katanya.
Baca juga: Nuryakin terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kalteng
Baca juga: Pemprov Kalteng upayakan FOLU Net Sink bisa diimplementasikan masyarakat
Baca juga: Pemprov Kalteng: Lembaga adat turut berperan bantu selesaikan konflik lahan
Baca juga: Nuryakin terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Korpri Kalteng
Baca juga: Pemprov Kalteng upayakan FOLU Net Sink bisa diimplementasikan masyarakat
Baca juga: Pemprov Kalteng: Lembaga adat turut berperan bantu selesaikan konflik lahan