Sampit (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong seluruh desa di daerah itu segera membuat situs web atau 'website' desa untuk mendukung pelayanan dan transparansi.
"Khususnya desa-desa yang sudah terjangkau listrik dan internet. Ini mudah dan murah. Tinggal kemauan pemerintah desa masing-masing. Kami dari Diskominfo siap memberikan pendampingan," kata Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur Multazam di Sampit, Sabtu.
Menurut Multazam, menyediakan website desa merupakan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka transparansi. Pemerintah Desa diminta mempublikasikan secara terbuka APBDes desa dan pertanggungjawabannya karena masyarakat berhak mengetahuinya.
Multazam menyebut, saat ini sudah ada beberapa desa yang memiliki website desa. Dua diantaranya adalah Desa Beringin Tinggal Jaya dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean. Dua desa ini mempublikasikan secara terbuka perkembangan APBDes serta layanan mereka.
Hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan sehingga Desa Beringin Tinggal Jaya dan Desa Mekar Jaya diusulkan menjadi percontohan Desa Antikorupsi. Kemajuan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya.
Baca juga: Pemkab Kotim optimalkan operasi pasar tekan harga elpiji 3 kg
Menurut Multazam, keberadaan website desa juga untuk sosialisasi dan memudahkan pelayanan oleh pemerintah desa. Ini sekaligus untuk mendukung Program Kota Cerdas atau Smart City yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dia meyakinkan bahwa pengelolaan website desa tidak rumit. Bahkan, biayanya sangat murah yaitu hanya Rp55.500 per tahun untuk pengelolaan domain.
Dia optimistis program ini akan berjalan sesuai harapan. Hasil pertemuan, rata-rata sekretaris desa di daerah ini berusia muda dan paham dengan digitalisasi sehingga bisa dengan cepat memahami dan menguasai pengoperasian website desa.
"Nanti website desa tersebut terintegrasi karena menggunakan saluran resmi yang disiapkan pemerintah dengan domain 'desa.id'. Jadi bukan domain bikinan sendiri," jelas Multazam.
Multazam yakin tidak akan sulit mengoperasikan website desa karena perangkat desa umumnya sudah melek teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itulah Diskominfo mendorong agar setiap desa dan kelurahan membuat website desa terwujud.
Baca juga: Tolak RUU Sisdiknas, Aptisi Kotawaringin Raya mengadu ke DPRD Kotim
Baca juga: Legislator Kotim prihatin petani gagal panen akibat banjir
Baca juga: Kotim Smart City prioritaskan pemulihan ekonomi
"Khususnya desa-desa yang sudah terjangkau listrik dan internet. Ini mudah dan murah. Tinggal kemauan pemerintah desa masing-masing. Kami dari Diskominfo siap memberikan pendampingan," kata Kepala Diskominfo Kotawaringin Timur Multazam di Sampit, Sabtu.
Menurut Multazam, menyediakan website desa merupakan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka transparansi. Pemerintah Desa diminta mempublikasikan secara terbuka APBDes desa dan pertanggungjawabannya karena masyarakat berhak mengetahuinya.
Multazam menyebut, saat ini sudah ada beberapa desa yang memiliki website desa. Dua diantaranya adalah Desa Beringin Tinggal Jaya dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean. Dua desa ini mempublikasikan secara terbuka perkembangan APBDes serta layanan mereka.
Hal itu pula yang menjadi salah satu pertimbangan sehingga Desa Beringin Tinggal Jaya dan Desa Mekar Jaya diusulkan menjadi percontohan Desa Antikorupsi. Kemajuan ini juga diharapkan menjadi contoh bagi desa lainnya.
Baca juga: Pemkab Kotim optimalkan operasi pasar tekan harga elpiji 3 kg
Menurut Multazam, keberadaan website desa juga untuk sosialisasi dan memudahkan pelayanan oleh pemerintah desa. Ini sekaligus untuk mendukung Program Kota Cerdas atau Smart City yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Dia meyakinkan bahwa pengelolaan website desa tidak rumit. Bahkan, biayanya sangat murah yaitu hanya Rp55.500 per tahun untuk pengelolaan domain.
Dia optimistis program ini akan berjalan sesuai harapan. Hasil pertemuan, rata-rata sekretaris desa di daerah ini berusia muda dan paham dengan digitalisasi sehingga bisa dengan cepat memahami dan menguasai pengoperasian website desa.
"Nanti website desa tersebut terintegrasi karena menggunakan saluran resmi yang disiapkan pemerintah dengan domain 'desa.id'. Jadi bukan domain bikinan sendiri," jelas Multazam.
Multazam yakin tidak akan sulit mengoperasikan website desa karena perangkat desa umumnya sudah melek teknologi komunikasi dan informasi. Untuk itulah Diskominfo mendorong agar setiap desa dan kelurahan membuat website desa terwujud.
Baca juga: Tolak RUU Sisdiknas, Aptisi Kotawaringin Raya mengadu ke DPRD Kotim
Baca juga: Legislator Kotim prihatin petani gagal panen akibat banjir
Baca juga: Kotim Smart City prioritaskan pemulihan ekonomi