Tamiang Layang (ANTARA) - Ketua DPRD Barito Timur, Kalimantan Tengah, Nur Sulistio ingin mendorong optimalisasi penggalian berbagai potensi daerah untuk menunjang pembangunan seperti halnya yang diterapkan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sana besar dan APBD-nya juga besar di atas Rp2 triliun. Jadi kita juga ingin belajar ke sana," kata Nur Sulistio di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, Kutai Barat dinilai berhasil menggali potensi-potensi daerah menjadi sebuah pendapatan yang selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk menunjang, serta meningkatkan pembangunan daerah.
Untuk itu, kata dia, DPRD Barito Timur berencana melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan yang diterapkan di Kutai Barat.
Kunjungan kerja itu juga akan melibatkan beberapa instansi teknis Pemerintah Kabupaten Barito Timur, sehingga nantinya bisa melihat kondisi daerah yang bermanfaat di sana untuk bisa diaplikasikan di Barito Timur.
"Kita dewan ingin mengetahui kontribusi retribusi daerah apa saja yang bisa didapat dan bisa meningkatkan PAD di sana sehingga kita juga bisa melaksanakannya," terangnya.
Baca juga: Lanjutkan regenerasi, KONI Bartim persiapkan Musorkablub
Dipaparkan politisi Partai Golongan Karya itu, keinginan tersebut muncul ketika menerima kunjungan DPRD Kutai Barat mempelajari pembentukan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau 'corporate social responsibility (CSR) Rabu (9/11).
Walaupun dengan APBD di atas Rp2 triliun, jajaran DPRD Kutai Barat tetap gigih menggali potensi-potensi yang bisa menunjang pembangunan. Hal ini perlu diapresiasi dan juga ditiru.
Sebelumnya, Ketua Tim Rombongan DPRD Kutai Barat Syaparuddin mengatakan, mereka ingin mengadopsi Perda CSR agar semua perusahaan tambang dan perkebunan di Kutai Barat bisa memberikan kontribusi berupa CSR untuk menunjang pembangunan daerah.
Baca juga: Bupati Bartim rancang pembentukan dua puskesmas jadi BLUD
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sana besar dan APBD-nya juga besar di atas Rp2 triliun. Jadi kita juga ingin belajar ke sana," kata Nur Sulistio di Tamiang Layang, Kamis.
Menurutnya, Kutai Barat dinilai berhasil menggali potensi-potensi daerah menjadi sebuah pendapatan yang selanjutnya dikelola dan dipergunakan untuk menunjang, serta meningkatkan pembangunan daerah.
Untuk itu, kata dia, DPRD Barito Timur berencana melakukan kunjungan kerja untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan yang diterapkan di Kutai Barat.
Kunjungan kerja itu juga akan melibatkan beberapa instansi teknis Pemerintah Kabupaten Barito Timur, sehingga nantinya bisa melihat kondisi daerah yang bermanfaat di sana untuk bisa diaplikasikan di Barito Timur.
"Kita dewan ingin mengetahui kontribusi retribusi daerah apa saja yang bisa didapat dan bisa meningkatkan PAD di sana sehingga kita juga bisa melaksanakannya," terangnya.
Baca juga: Lanjutkan regenerasi, KONI Bartim persiapkan Musorkablub
Dipaparkan politisi Partai Golongan Karya itu, keinginan tersebut muncul ketika menerima kunjungan DPRD Kutai Barat mempelajari pembentukan Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau 'corporate social responsibility (CSR) Rabu (9/11).
Walaupun dengan APBD di atas Rp2 triliun, jajaran DPRD Kutai Barat tetap gigih menggali potensi-potensi yang bisa menunjang pembangunan. Hal ini perlu diapresiasi dan juga ditiru.
Sebelumnya, Ketua Tim Rombongan DPRD Kutai Barat Syaparuddin mengatakan, mereka ingin mengadopsi Perda CSR agar semua perusahaan tambang dan perkebunan di Kutai Barat bisa memberikan kontribusi berupa CSR untuk menunjang pembangunan daerah.
Baca juga: Bupati Bartim rancang pembentukan dua puskesmas jadi BLUD