Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah terus mendorong peningkatan implementasi Kurikulum Merdeka (IKM), salah satunya dengan menggelar Gebyar Merdeka yang difasilitasi Dinas Pendidikan setempat.
"Saya mengapresiasi Gebyar Merdeka, apalagi ini merupakan yang pertama digelar di Kalimantan Tengah. Saya salut atas komitmen dan keseriusan semua pihak dalam mendorong peningkatan penerapan Kurikulum Merdeka," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Selasa.
Gebyar Merdeka Implementasi Kurikulum Merdeka Kabupaten Kotawaringin Timur digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan diisi bazar serta berbagai penampilan ratusan peserta didik dan guru.
Kegiatan ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan IKM. Tujuan lainnya adalah mempublikasikan capaian serta terus mendorong penerapan Kurikulum Merdeka.
Wujud komitmen kuat pemerintah daerah tersebut disimbolkan melalui acara pelepasan burung merpati ke udara oleh bupati dan pejabat lainnya. Hal itu menggambarkan penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan berdasarkan kemampuan dan kreativitas peserta didik.
"Pendidikan urusan wajib yang harus didukung di semua tingkatan. Daerah kita di masa depan sangat tergantung anak didik kita saat ini dan bagaimana kualitas mereka. Sumber daya manusia yang unggul pasti akan membuat negara kuat dan sejahtera," harap Halikinnor.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Susiawati mengatakan, Kurikulum Merdeka lebih menitikberatkan pada pola pengajaran kepada peserta didik.
Dalam kurikulum Merdeka ada tiga pilihan kurikulum yang dibolehkan yaitu Kurikulum 2013 (K-13), K-13 dengan penyederhanaan dan Kurikulum Merdeka. Setiap sekolah diminta memilih kurikulum mana yang hendak dilaksanakan di sekolah mereka.
Sejak 2020 lalu pemerintah pusat mencanangkan seluruh satuan pendidikan sudah harus mengacu kepada Kurikulum Merdeka. Untuk itulah Kabupaten Kotawaringin Timur mencoba menggaungkan bahwa daerah ini sudah melaksanakan dan berkomitmen penuh terus melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Gebyar Merdeka ini sekaligus mempublikasikan capaian pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya dalam dua tahun terakhir ini.
Menurut Susiawati, IKM itu terbagi tiga, yakni ada yang mandiri belajar sehingga tidak ada lagi fasilitator. Guru langsung membuka platform Merdeka Belajar, semua serba digital dan tidak ada lagi buku pedoman atau modul.
Kedua, yaitu mandiri berubah yakni mengajak atau mengimbaskan orang lain untuk berubah. Ketiga, mandiri berbagi yaitu setelah melaksanakan belajar dan mengajak orang lain berubah dan mengimbaskan kepada orang lain untuk berbagi tentang Kurikulum Merdeka
Kotawaringin Timur sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka sejak 2021. Kurikulum Merdeka menitikberatkan kepada peserta didik untuk mencapai pola pendidikan yang baik sesuai minat, bakat dan karakter anak.
"Makanya tidak ada lagi ujian nasional. Yang benar adalah assessment untuk menilai dan memetakan sejauh mana serapan program pemerintah. Jadi tidak ada istilah tidak naik kelas. Anak-anak wajib semua naik kelas. Yang kurang saja yang didampingi. Jadi bahasanya didampingi. Ujian sekolah masih ada tergantung sekolahnya masing-masing," jelas Susiawati.
Dia menambahkan, total ada 800 lebih sekolah negeri dan swasta di Kotawaringin Timur. Untuk PAUD ada 323 sekolah swasta dan 4 negeri. Tingkat SD 347 sekolah negeri, SMP 212 sekolah negeri, serta SMA 25 sekolah negeri dan 24 swasta.
"Saat ini sudah di atas 30 persen sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, mulai jenjang PAUD sampai SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kita punya target pada 2023 seluruh satuan pendidikan kita yang tidak menggunakan kurikulum K-13 sudah memakai kurikulum Merdeka," demikian Susiawati.
Baca juga: PT Unggul Lestari sumbang pembangunan satu ruang kelas SMP Desa Bukit Indah
Baca juga: Bupati Kotim minta kepala desa perbarui informasi peraturan
Baca juga: Bupati Kotim ajak masyarakat tingkatkan toleransi beragama
"Saya mengapresiasi Gebyar Merdeka, apalagi ini merupakan yang pertama digelar di Kalimantan Tengah. Saya salut atas komitmen dan keseriusan semua pihak dalam mendorong peningkatan penerapan Kurikulum Merdeka," kata Bupati Halikinnor di Sampit, Selasa.
Gebyar Merdeka Implementasi Kurikulum Merdeka Kabupaten Kotawaringin Timur digelar di halaman kantor Dinas Pendidikan setempat. Kegiatan diisi bazar serta berbagai penampilan ratusan peserta didik dan guru.
Kegiatan ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan IKM. Tujuan lainnya adalah mempublikasikan capaian serta terus mendorong penerapan Kurikulum Merdeka.
Wujud komitmen kuat pemerintah daerah tersebut disimbolkan melalui acara pelepasan burung merpati ke udara oleh bupati dan pejabat lainnya. Hal itu menggambarkan penerapan Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pengembangan berdasarkan kemampuan dan kreativitas peserta didik.
"Pendidikan urusan wajib yang harus didukung di semua tingkatan. Daerah kita di masa depan sangat tergantung anak didik kita saat ini dan bagaimana kualitas mereka. Sumber daya manusia yang unggul pasti akan membuat negara kuat dan sejahtera," harap Halikinnor.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Susiawati mengatakan, Kurikulum Merdeka lebih menitikberatkan pada pola pengajaran kepada peserta didik.
Dalam kurikulum Merdeka ada tiga pilihan kurikulum yang dibolehkan yaitu Kurikulum 2013 (K-13), K-13 dengan penyederhanaan dan Kurikulum Merdeka. Setiap sekolah diminta memilih kurikulum mana yang hendak dilaksanakan di sekolah mereka.
Sejak 2020 lalu pemerintah pusat mencanangkan seluruh satuan pendidikan sudah harus mengacu kepada Kurikulum Merdeka. Untuk itulah Kabupaten Kotawaringin Timur mencoba menggaungkan bahwa daerah ini sudah melaksanakan dan berkomitmen penuh terus melaksanakan Kurikulum Merdeka.
Gebyar Merdeka ini sekaligus mempublikasikan capaian pelaksanaan implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya dalam dua tahun terakhir ini.
Menurut Susiawati, IKM itu terbagi tiga, yakni ada yang mandiri belajar sehingga tidak ada lagi fasilitator. Guru langsung membuka platform Merdeka Belajar, semua serba digital dan tidak ada lagi buku pedoman atau modul.
Kedua, yaitu mandiri berubah yakni mengajak atau mengimbaskan orang lain untuk berubah. Ketiga, mandiri berbagi yaitu setelah melaksanakan belajar dan mengajak orang lain berubah dan mengimbaskan kepada orang lain untuk berbagi tentang Kurikulum Merdeka
Kotawaringin Timur sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka sejak 2021. Kurikulum Merdeka menitikberatkan kepada peserta didik untuk mencapai pola pendidikan yang baik sesuai minat, bakat dan karakter anak.
"Makanya tidak ada lagi ujian nasional. Yang benar adalah assessment untuk menilai dan memetakan sejauh mana serapan program pemerintah. Jadi tidak ada istilah tidak naik kelas. Anak-anak wajib semua naik kelas. Yang kurang saja yang didampingi. Jadi bahasanya didampingi. Ujian sekolah masih ada tergantung sekolahnya masing-masing," jelas Susiawati.
Dia menambahkan, total ada 800 lebih sekolah negeri dan swasta di Kotawaringin Timur. Untuk PAUD ada 323 sekolah swasta dan 4 negeri. Tingkat SD 347 sekolah negeri, SMP 212 sekolah negeri, serta SMA 25 sekolah negeri dan 24 swasta.
"Saat ini sudah di atas 30 persen sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka, mulai jenjang PAUD sampai SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Kita punya target pada 2023 seluruh satuan pendidikan kita yang tidak menggunakan kurikulum K-13 sudah memakai kurikulum Merdeka," demikian Susiawati.
Baca juga: PT Unggul Lestari sumbang pembangunan satu ruang kelas SMP Desa Bukit Indah
Baca juga: Bupati Kotim minta kepala desa perbarui informasi peraturan
Baca juga: Bupati Kotim ajak masyarakat tingkatkan toleransi beragama