Buntok, Kalteng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di wilayah setempat.
"Pemutakhiran itu sebagai upaya pembenahan DTKS, karena data yang ada merupakan data tahun 2015 lalu," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada DSPMD Barito Selatan, Rudianto, di Buntok, Selasa.
Dikatakannya, pemutakhiran data ini sangat penting dilakukan agar datanya bisa lebih akurat, sehingga dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dicanangkan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bisa lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemutakhiran DTKS ini juga kata dia, merupakan tindak lanjut dari arahan penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana dalam berbagai kesempatan yang meminta semua lini bergerak cepat, tepat dan akurat dalam melayani masyarakat terutama dalam penyaluran bansos.
"Pemutakhiran DTKS yang sedang kita laksanakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan penjabat Bupati Barito Selatan," terang Rudianto.
Dikatakannya, untuk pemutakhiran data mulai dilaksanakan sejak akhir 2022 lalu dan saat ini, pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data tersebut di wilayah Kecamatan Dusun Selatan. Pemutakhiran akan terus dilanjutkan ke kecamatan lainnya di Barito Selatan.
"DTKS ini merupakan data 40 persen penduduk klaster terendah disuatu daerah atau wilayah yang menjadi penerima bantuan sosial dari sejumlah program, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten," jelas Rudianto.
Dalam pemutakhiran ini kata Rudianto, pihaknya melakukan penyisiran terhadap data yang sudah tidak relevan lagi dalam DTKS tersebut seperti yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili dan lainnya.
Baca juga: Pemkab ambil sejumlah tindakan atasi abrasi di Desa Baru dan Muara Talang
"Penyisiran data itu kita lakukan bersama Lurah, Kepala Desa dan Rukun Tetangga (RT). Hingga saat ini pemutakhiran sudah dilaksanakan pada 11 desa dan dua kelurahan di Kecamatan Dusun Selatan dan ke depan akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan kepada pemerintahan desa dan kelurahan lainnya yang ada di daerah ini agar dapat membantu pihaknya dalam pemutakhiran DTKS tersebut.
"Karena, kita sudah memberikan data DTKS tersebut dalam bentuk hardcopy kepada masing-masing desa dan kelurahan untuk menelitinya," bebernya.
Menurut dia, kalau memang data pada hardcopy yang diserahkan tersebut ada yang sudah tidak relevan seperti sudah meninggal dunia dan berpindah domisili serta lainnya supaya dilakukan penyortiran. Apabila ada warga yang masuk kriteria, namun belum terdata pada DTKS supaya dilakukan pendataan.
"Jika ada warga yang memenuhi kriteria dan belum terdata dalam DTKS diharapkan kepada pemerintahan desa memasukan datanya dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan setempat," demikian Rudianto.
Baca juga: Disnakertrans Barsel: Perusahaan wajib sesuaikan standar pengupahan sesuai UMK
Baca juga: Pemkab Barito Selatan salurkan bantuan korban abrasi di Desa Baru
Baca juga: Usai dilantik, Wakil Ketua diharap semakin mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Buntok
"Pemutakhiran itu sebagai upaya pembenahan DTKS, karena data yang ada merupakan data tahun 2015 lalu," kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada DSPMD Barito Selatan, Rudianto, di Buntok, Selasa.
Dikatakannya, pemutakhiran data ini sangat penting dilakukan agar datanya bisa lebih akurat, sehingga dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang dicanangkan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bisa lebih akurat dan tepat sasaran.
Pemutakhiran DTKS ini juga kata dia, merupakan tindak lanjut dari arahan penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana dalam berbagai kesempatan yang meminta semua lini bergerak cepat, tepat dan akurat dalam melayani masyarakat terutama dalam penyaluran bansos.
"Pemutakhiran DTKS yang sedang kita laksanakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan penjabat Bupati Barito Selatan," terang Rudianto.
Dikatakannya, untuk pemutakhiran data mulai dilaksanakan sejak akhir 2022 lalu dan saat ini, pihaknya sedang melakukan pemutakhiran data tersebut di wilayah Kecamatan Dusun Selatan. Pemutakhiran akan terus dilanjutkan ke kecamatan lainnya di Barito Selatan.
"DTKS ini merupakan data 40 persen penduduk klaster terendah disuatu daerah atau wilayah yang menjadi penerima bantuan sosial dari sejumlah program, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten," jelas Rudianto.
Dalam pemutakhiran ini kata Rudianto, pihaknya melakukan penyisiran terhadap data yang sudah tidak relevan lagi dalam DTKS tersebut seperti yang sudah meninggal dunia, berpindah domisili dan lainnya.
Baca juga: Pemkab ambil sejumlah tindakan atasi abrasi di Desa Baru dan Muara Talang
"Penyisiran data itu kita lakukan bersama Lurah, Kepala Desa dan Rukun Tetangga (RT). Hingga saat ini pemutakhiran sudah dilaksanakan pada 11 desa dan dua kelurahan di Kecamatan Dusun Selatan dan ke depan akan dilanjutkan ke kecamatan lainnya," ucapnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan kepada pemerintahan desa dan kelurahan lainnya yang ada di daerah ini agar dapat membantu pihaknya dalam pemutakhiran DTKS tersebut.
"Karena, kita sudah memberikan data DTKS tersebut dalam bentuk hardcopy kepada masing-masing desa dan kelurahan untuk menelitinya," bebernya.
Menurut dia, kalau memang data pada hardcopy yang diserahkan tersebut ada yang sudah tidak relevan seperti sudah meninggal dunia dan berpindah domisili serta lainnya supaya dilakukan penyortiran. Apabila ada warga yang masuk kriteria, namun belum terdata pada DTKS supaya dilakukan pendataan.
"Jika ada warga yang memenuhi kriteria dan belum terdata dalam DTKS diharapkan kepada pemerintahan desa memasukan datanya dengan melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Kartu Keluarga (KK) serta surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan setempat," demikian Rudianto.
Baca juga: Disnakertrans Barsel: Perusahaan wajib sesuaikan standar pengupahan sesuai UMK
Baca juga: Pemkab Barito Selatan salurkan bantuan korban abrasi di Desa Baru
Baca juga: Usai dilantik, Wakil Ketua diharap semakin mengoptimalkan kinerja Pengadilan Negeri Buntok