Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar perusahaan-perusahaan kelapa sawit besar dapat memperkuat kemitraan dengan petani.

"Perkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat. Kemitraan merupakan kata kunci dalam industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan dengan aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan," kata Wapres, di Istana Wapres, Jakarta, Jumat.

Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tahun 2023 yang juga dihadiri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono, dan pejabat terkait lainnya.

"Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan. Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat," ujar Wapres.

Hal kedua yang diminta untuk dilakukan adalah pendampingan dan bimbingan Sertifikasi "Indonesian Sustainable Palm Oil" atau ISPO lahan sawit rakyat.

"Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan," kata Wapres.

ISPO seharusnya dipenuhi oleh petani sawit rakyat pada tahun 2025. Namun, faktanya, sertifikasi ISPO untuk lahan kelapa sawit rakyat sejak 2020 masih jauh dari realisasi.

"Kita juga ingin membangun kepercayaan dunia atas kualitas tata kelola kelapa sawit Indonesia," ujar Wapres.

Ketiga, perusahaan diminta untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program "Corporate Social Responsibility" (CSR) untuk masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

"Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit," kata Wapres pula.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan agar ditingkatkan. Menurut Wapres, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren untuk melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.

Terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan maupun vokasional.

"Saya juga berharap pola kemitraan antara petani kelapa sawit rakyat dan perusahaan akan dapat berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di perdesaan," kata Wapres.

Data menunjukkan, per September 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57 persen penduduk, di mana jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibandingkan di wilayah perkotaan.

"Terakhir, saya minta jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, utamanya untuk penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target," kata Wapres lagi.