Pemkab siapkan langkah atasi kendala distribusi BBM di Gumas

Rabu, 6 Mei 2026 15:18 WIB

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Gumas Baryen saat memimpin rapat di Kuala Kurun, Rabu (6/5/2026). ANTARA/HO-Diskominfosantik Gumas.

Kuala Kurun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menyiapkan sejumlah langkah mengatasi kendala pendistribusian bahan bakar minyak (BBM), yang belakangan dikeluhkan masyarakat di wilayah setempat.

"Secara prinsip, mungkin tidak bisa disebut BBM langka, tetapi ada indikasi kendala dalam distribusi dan pemerataannya," kata Bupati Gumas Jaya S Monong melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Baryen, usai memimpin rapat di Kuala Kurun, Rabu.

Diketahui, antrean berkepanjangan terjadi di SPBU Kuala Kurun dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini diduga tidak hanya dipicu pelangsir, tetapi juga praktik pembelian BBM di SPBU untuk dijual kembali ke kios dengan harga lebih tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Gumas menggelar rapat pembahasan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM dan LPG di Kuala Kurun, yang diikuti oleh sejumlah kepala perangkat daerah serta perwakilan Pemerintah Kecamatan Kurun.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus mencegah penimbunan dan kenaikan harga yang tidak wajar di tingkat pedagang maupun pengecer.

Melalui rapat tersebut, Pemkab Gumas berupaya mencari solusi terbaik untuk memastikan masyarakat tidak terkendala dalam memperoleh BBM, sekaligus mengendalikan harga agar tidak melonjak berlebihan.

Pemerintah daerah masih membahas dan mempertimbangkan berbagai variabel sebelum menetapkan kebijakan, termasuk membandingkan harga dan distribusi BBM dengan daerah lain.

Baca juga: Gumas komitmen wujudkan SPMB transparan dan akuntabel

Selain itu, sejumlah formulasi masih didiskusikan dengan harapan kebijakan yang diambil dapat diterima semua pihak, tanpa merugikan pedagang maupun membebani masyarakat.

Masyarakat juga diimbau tetap bijak menyikapi kondisi tersebut, tidak panik, serta menggunakan BBM secara efisien agar ketersediaannya di kabupaten bermoto ‘Habangkalan Penyang Karuhei Tatau’ tetap terjaga.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemda akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk memberi masukan, sebelum menerbitkan surat edaran atau penegasan Bupati Gumas terkait tata kelola dan distribusi BBM di kabupaten setempat.

"Nanti kita akan mengundang seluruh pihak terkait agar ada kesepakatan bersama, baik dari sisi pengusaha, pedagang, maupun masyarakat," demikian Baryen.

Baca juga: SMAN 1 Sepang dipercaya jadi Sekolah Model PM dan KKA

Baca juga: Ibunda Guru figur strategis dukung kiprah pendidik di Gunung Mas

Baca juga: DPRD Gunung Mas uji publik dua raperda