Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah menyoroti adanya pejabat di lingkup pemerintah kabupaten setempat yang dinilai lamban menanggapi dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.
"Ke depan kami berharap Bapak Bupati dapat mengingatkan para pembantu Bapak yang ada di SOPD masing-masing, agar bisa membangun komunikasi yang baik dengan anggota DPRD karena ada beberapa keluhan dari masyarakat yang terkadang perlu respons dengan cepat oleh SOPD terkait, tetapi sering kali ditanggapi dengan lamban oleh SOPD terkait," kata Riskon di Sampit.
Riskon tidak menyebut pejabat di satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang dimaksud. Namun dia berharap ini menjadi bahan evaluasi bagi bupati untuk melakukan perbaikan di internal pemerintah kabupaten.
Dia memaklumi, tidak mungkin semua keluhan masyarakat disampaikan langsung kepada bupati karena mengingat tugas dan jadwal bupati yang padat. Sudah seharusnya pejabat di jajaran SOPD yang cepat tanggap dalam menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan kepada DPRD.
Saat reses ke daerah pemilihan masing-masing pada pekan lalu, anggota DPRD Kotawaringin Timur banyak menemukan maupun menerima keluhan dari masyarakat. Untuk hal-hal yang mendesak, terkadang legislator berupaya menghubungi pejabat yang berkaitan masalah tersebut, namun sering terkendala karena lambannya respons pejabat terkait.
Riskon menegaskan, apa yang disampaikan DPRD merupakan aspirasi murni dari masyarakat. Diharapkan, usulan-usulan tersebut ditanggapi cepat oleh pejabat instansi terkait sehingga ada solusi yang dapat membantu masyarakat.
Untuk itu, bupati disarankan memilih pejabat yang gesit dan cepat tanggal sehingga mampu mengimbangi lajunya pembangunan di daerah ini. Pejabat-pejabat yang dipilih adalah orang yang mempunyai kemampuan menjabarkan program dan keinginan kepala daerah.
Riskon menyarankan bupati bisa mengevaluasi para pejabat di SOPD masing-masing. Hal ini untuk memastikan seluruh pejabat bisa mengikuti ritme perjuangan Harati dalam mewujudkan visi dan misi bupati untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Apalagi mengingat periode yang singkat dari pemerintahan Harati (Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati) perlu didukung oleh sumber daya manusia yang betul-betul punya kemampuan dalam pelayanan masyarakat," demikian Riskon Fabians
Sementara itu Bupati Halikinnor mengatakan, saat ini pemerintah daerah baru selesai melaksanakan "job fit" pejabat eselon II. Dia tidak menampik bahwa ini merupakan bagian dari tahapan rencana mutasi pejabat.
"Kalau waktunya sempat, pelantikan dilaksanakan akhir Februari. Tapi kalau tidak sempat, berarti awal Maret pelantikannya. Kita tunggu saja," demikian Halikinnor.
"Ke depan kami berharap Bapak Bupati dapat mengingatkan para pembantu Bapak yang ada di SOPD masing-masing, agar bisa membangun komunikasi yang baik dengan anggota DPRD karena ada beberapa keluhan dari masyarakat yang terkadang perlu respons dengan cepat oleh SOPD terkait, tetapi sering kali ditanggapi dengan lamban oleh SOPD terkait," kata Riskon di Sampit.
Riskon tidak menyebut pejabat di satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) yang dimaksud. Namun dia berharap ini menjadi bahan evaluasi bagi bupati untuk melakukan perbaikan di internal pemerintah kabupaten.
Dia memaklumi, tidak mungkin semua keluhan masyarakat disampaikan langsung kepada bupati karena mengingat tugas dan jadwal bupati yang padat. Sudah seharusnya pejabat di jajaran SOPD yang cepat tanggap dalam menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat, termasuk yang disampaikan kepada DPRD.
Saat reses ke daerah pemilihan masing-masing pada pekan lalu, anggota DPRD Kotawaringin Timur banyak menemukan maupun menerima keluhan dari masyarakat. Untuk hal-hal yang mendesak, terkadang legislator berupaya menghubungi pejabat yang berkaitan masalah tersebut, namun sering terkendala karena lambannya respons pejabat terkait.
Riskon menegaskan, apa yang disampaikan DPRD merupakan aspirasi murni dari masyarakat. Diharapkan, usulan-usulan tersebut ditanggapi cepat oleh pejabat instansi terkait sehingga ada solusi yang dapat membantu masyarakat.
Untuk itu, bupati disarankan memilih pejabat yang gesit dan cepat tanggal sehingga mampu mengimbangi lajunya pembangunan di daerah ini. Pejabat-pejabat yang dipilih adalah orang yang mempunyai kemampuan menjabarkan program dan keinginan kepala daerah.
Riskon menyarankan bupati bisa mengevaluasi para pejabat di SOPD masing-masing. Hal ini untuk memastikan seluruh pejabat bisa mengikuti ritme perjuangan Harati dalam mewujudkan visi dan misi bupati untuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.
"Apalagi mengingat periode yang singkat dari pemerintahan Harati (Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati) perlu didukung oleh sumber daya manusia yang betul-betul punya kemampuan dalam pelayanan masyarakat," demikian Riskon Fabians
Sementara itu Bupati Halikinnor mengatakan, saat ini pemerintah daerah baru selesai melaksanakan "job fit" pejabat eselon II. Dia tidak menampik bahwa ini merupakan bagian dari tahapan rencana mutasi pejabat.
"Kalau waktunya sempat, pelantikan dilaksanakan akhir Februari. Tapi kalau tidak sempat, berarti awal Maret pelantikannya. Kita tunggu saja," demikian Halikinnor.