Rimbun laporkan orator aksi damai atas pencemaran nama baik

Sabtu, 14 Februari 2026 15:30 WIB

Politisi asal Kotim, Rimbun, melaporkan korlap aksi damai atas dugaan pencemaran nama baik, Sabtu (14/2/2026). ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Politisi asal Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Rimbun melaporkan penanggung jawab atau orator aksi damai berinisial W ke Kepolisian Resor (Polres) setempat atas dugaan pencemaran nama baik.

“Saya datang dengan kapasitas pribadi karena yang saya laporkan ini adalah keberatan atas aksi kemarin yang saya rasa masuk indikasi pencemaran nama baik dan menyerang pribadi saya,” kata Rimbun di Sampit, Sabtu.

Pelaporan ini sehubungan aksi damai yang digelar sehari sebelumnya di depan Gedung DPRD Kotim, oleh kelompok Tantara Lawung Adat Mandau Talawang yang menuntut kejelasan mengenai beberapa rekomendasi KSO ke PT Agrinas Palma Nusantara (APN) yang dicabut.

Adapun berkas yang diserahkan ke kepolisian meliputi surat laporan resmi, lampiran dokumen pendukung, daftar saksi, serta rekaman video orasi saat aksi damai berlangsung sebagai bukti utama dalam perkara ini.

Rimbun menegaskan kehadirannya di kantor polisi adalah atas nama pribadi, bukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Kotim. Ia merasa keberatan dengan tudingan yang dilontarkan orator aksi dalam video yang kini menjadi bukti laporannya.

Dalam orasinya, terlapor W menuding Rimbun sebagai Ketua DPRD yang berwenang mengeluarkan surat rekomendasi pengurusan KSO maupun Surat Perintah Kerjasama (SPK) menerima uang sebesar Rp200 juta dari setiap koperasi, dengan jumlah total 24 koperasi.

Tudingan itu dibantah keras oleh Rimbun. Ia menjelaskan bahwa sejak Mei 2025, dirinya justru berjuang mendampingi 10 koperasi dan dua kelompok tani agar bisa bekerja sama dengan APN yang mendapat hak pengelolaan aset negara sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD, yakni agar bisa memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Saya dengan kapasitas sebagai bapak rakyat, saya membantu dan menjadi penjamin supaya APN mempercayakan pengelolaan lahan kepada koperasi lama yang dulu bermitra dengan perusahaan perkebunan lewat skema plasma, agar masyarakat sejahtera sesuai keinginan Presiden,” jelasnya.

Baca juga: Ketua DPRD Kotim jelaskan alasan penarikan beberapa rekomendasi KSO

Rimbun merinci, perjuangannya telah membuahkan hasil berupa terbitnya KSO untuk 3 koperasi dan 1 kelompok tani, serta SPK untuk 7 koperasi dan 1 kelompok tani lainnya. Ia pun bersyukur karena dapat membantu masyarakat mencapai kerjasama tersebut.

Adapun, terkait penarikan rekomendasi terhadap dua koperasi dan satu kelompok tani sebelumnya, Rimbun menegaskan hal itu memiliki dasar hukum yang kuat. Ia menyebut pihak-pihak tersebut melanggar regulasi internal APN dan aturan hukum negara.

Namun, kemudian datang protes dari kelompok tertentu yang membawa nama masyarakat adat, dengan objek koperasi maupun kebun perorangan yang berbeda dengan rekomendasi yang ia tarik.

“Penarikan itu ada dasarnya karena tidak memenuhi syarat dan melanggar aturan. Jadi saya bingung objek yang diprotes kemarin berbeda dengan kenyataan yang ada," tambah politisi PDI Perjuangan tersebut.

Rimbun meminta pihak kepolisian bertindak profesional dalam menangani kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk bagi organisasi atau aliansi yang membawa nama masyarakat Dayak untuk kepentingan tertentu.

Selain orator, ia juga meminta pertanggungjawaban dari pengurus inti aliansi tersebut, termasuk ketua dan sekretarisnya. Ia menilai aksi kemarin sudah tidak lagi murni menyuarakan aspirasi lembaga, melainkan lebih kepada penyerangan terhadap pribadi.

Terlebih, kelompok tersebut membawa nama masyarakat adat Dayak, sedangkan Rimbun juga asli Dayak. Jika memang aksi tersebut membawa kepentingan masyarakat adat, ia pun ingin kejelasan masyarakat mana tepatnya yang diperjuangkan.

“Kalau aspirasi mengarah ke lembaga DPRD, kami wajib menerima sesuai aturan. Tetapi kalau sudah menyerang pribadi dengan tuduhan menerima uang, ini sudah beda hal dan saya sangat keberatan,” tegasnya.

Baca juga: DPRD Kotim minta kantor Desa Basawang segera diperbaiki

Rimbun mengaku tidak mengetahui motif di balik tudingan tersebut, apakah bersifat sentimen pribadi atau pesanan pihak tertentu. Ia menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada penyidik Polres Kotim untuk memanggil semua pihak terkait.

Dampak dari tuduhan tersebut diakui Rimbun sangat merugikan nama baiknya sebagai politisi karena hal ini sudah sampai ke tingkat pusat. Banyak pihak yang menghubunginya untuk mengonfirmasi kebenaran video aksi damai yang beredar di media sosial.

“Saya merasa sangat dirugikan. Sampai hari ini banyak yang menghubungi saya lewat HP bertanya masalah ini. Apalagi dalam statemen saat orasi itu bukan hanya menduga, tetapi meminta pertanggungjawaban saya atas uang yang dimaksud. Sekarang pertanyaan, kapan saya menerima itu? siapa yang memberikan? koperasi mana?” lanjutnya.

Ia menambahkan, saat aksi damai berlangsung di depan kantor DPRD Kotim, Jumat (13/2) pagi, ia memang belum sempat berdialog dengan massa. Tetapi, bukan karena ia takut atau menghindar.

Rimbun mengungkapkan, pihak legislatif bahkan sudah stand by (bersiaga) di kantor sejak pukul 07:30 WIB, sekitar setengah jam sebelum jadwal aksi damai berdasarkan surat pemberitahuan dari pihak terkait.

Namun, pihaknya menunggu kehadiran Panglima Tantara Lawung Adat Mandau Talawang Ricko Kristolelu, supaya ia sebagai pimpinan lembaga DPRD dan pimpinan kelompok adat tersebut bisa saling berkomunikasi.

“Karena situasi kemarin itu banyak masyarakat juga yang memantau dan aksi tersebut sudah berjalan tidak sebagaimana mestinya, banyak juga yang ingin membubarkan tapi saya tahan,” imbuhnya.

Akan tetapi, yang ia sesalkan kehadiran Panglima Tantara Lawung Adat Mandau Talawang terlalu singkat dan hanya untuk meminta massa aksi membubarkan diri, sebelum ia sempat keluar untuk berdialog.

“Saudara Ricko datang hanya lima menit lalu minta membubarkan massa aksi, saya mau keluar tidak sempat, itu yang jadi kendala kami. Bukan kami menghindar atau takut. Saya pribadi mau berdiskusi di atas aspal pun tidak masalah, yang penting aksi itu berlangsung secara manusiawi dan saling menghormati,” demikian Rimbun.