Hulu Sungai Utara (ANTARA) - Sebanyak 2.693 anak usia bawah lima tahun di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan mengalami gangguan tumbuh kembang atau stunting.
"Dari 3.099 ibu hamil mendapat pendampingan dan 80 balita mendapat bantuan bapak asuh anak stunting," ujar pejabat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Vivi Suprihatini di Amuntai, Jumat.
Data dari Dinas Kesehatan HSU per Februari 2023 ada 2.693 anak mengalami stunting atau 19, 77 dari total jumlah 13.639 anak yang ditimbang melalui kegiatan posyandu dan lainnya.
Baca juga: Pemkab Murung Raya lakukan penanganan stunting hingga tingkat desa
Ada 1.454 anak juga mengalami sasting atau mengalami penurunan berat badan hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan.
Ke-119 balita Stuting dari keluarga kurang mampu telah diverifikasi untuk mendapat bantuan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Sedangkan 80 anak sudah mendapatkan bantuan dari 41 bapak asuh melalui Program BAAS sebesar Rp450.000 perbulan. Sedangkan 39 anak belum mendapatkan bapak asuh.
Baca juga: Legislator Kalteng minta pencegahan stunting dilakukan lintas OPD
Vivi juga menyampaikan 3.099 bumil mendapat pendampingan hingga 2022 oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari sasaran sebanyak 4338 bumil yang ditetapkan pemerintah untuk Kabupaten. HSU.
Belum lama ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten HSU juga menyalurkan bantuan bagi anak Stunting di Kecamatan Babirik melalui Program BAAS.
Paket bantuan diberikan kepada sebanyak 119 anak berupa susu, telur, gula, kacang hijau, beras serta multi vitamin yang diharapkan bisa memberikan asupan gizi untuk anak.
Baca juga: Pelayanan pemantauan stunting sejak di kandungan
"Baznas HSU hanya menganggarkan sekitar Rp45000 per anak setiap bulannya, di mana tahap pertama di bantu penanganan selama enam bulan kedepan," ujar Wakil Ketua II Baznas HSU, Jahri Saleh.
Baznas berharap seluruh masyarakat juga ikut terlibat dalam membantu program BAAS ini seperti para pengusaha.
Sementara itu, Pemkab setempat melakukan upaya bantuan dan pencegahan diantaranya melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Tim Pendampingan Keluarga.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di wilayah setempat pada 2023 ini.
"Untuk menurunkan angka stunting tersebut kita akan melaksanakan sejumlah kegiatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana, di Buntok, Sabtu.
Ia mengatakan, adapun sejumlah kegiatan dalam menurunkan angka stunting di antaranya dengan memanfaatkan makanan olahan lokal, melaksanakan kegiatan pemeriksaan ibu hamil, melaksanakan gerakan keposyanduan serta mencegah pernikahan dini.
Baca juga: Ketua TP PKK Bartim terima dua penghargaan BKKBN RI
Ia mengatakan, penurunan angka stunting merupakan atensi bersama serta prioritas nasional, dan angka stunting di Barito Selatan masih tergolong tinggi.
Hal ini disebabkan beberapa hal, yakni rendahnya kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan, serta rendahnya tingkat kunjungan balita ke posyandu dan tingginya tingkat pernikahan dini.
Baca juga: Pemprov Kalteng kolaborasikan tiga program cegah stunting dari hulu
"Saya telah menerbitkan SK Bupati mewajibkan setiap perangkat daerah menjadi pembina satu posyandu, khusus yang berada di tiga kelurahan di Kecamatan Dusun Selatan," ucap dia.
Sementara bagi kelurahan dan desa lainnya, langsung berada di bawah binaan lurah ataupun kepala desa, dengan pengawasan langsung dari camat sebagai kepala wilayah.
Menurut dia, meski telah ada SK bupati, namun hal itu tidak akan bisa terwujud apabila tidak didukung oleh semua pegawai dan aparatur di daerah ini.
Baca juga: Bupati Pulang Pisau: Penanganan stunting harus saling terintegrasi
"Saya mengharapkan sekaligus memerintahkan seluruh PNS maupun tenaga kontrak, agar mendukung kepala perangkat daerah melakukan pembinaan terhadap posyandu yang telah ditentukan," jelasnya.
Termasuk memberdayakan Dharma Wanita masing-masing perangkat daerah dan juga melalui TP-PKK desa dan kelurahan se-Barito Selatan.
Lebih lanjut dia menjelaskan, selama tiga triwulan tugas yang telah dirinya laksanakan, sudah banyak program dan kegiatan yang dilakukan guna menekan dan mengurangi angka kemiskinan.
Baca juga: Kader perempuan PDIP diminta bantu Jokowi atasi stunting
Adapun program tersebut seperti pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, bazar pangan murah, pembinaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja untuk semakin membuka lapangan kerja.
Ia mengharapkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) melalui perangkat daerah serta kepala desa dengan seluruh perangkat termasuk BPD, mendukung dan terus melakukan kegiatan yang dapat meringankan serta membantu masyarakat.
"Sebab, kesejahteraan masyarakat, adalah tujuan yang ingin dicapai. Apalagi pada saat ini, inflasi masih mengancam masyarakat," demikian Lisda Arriyana.
Baca juga: Kader posyandu di Palangka Raya diminta bergerak aktif cegah stunting
Baca juga: Satpol PP Kalteng dukung percepatan penurunan stunting dengan Posyandu Praja Wibawa
Baca juga: Tekan stunting, Wabup Gumas berharap media massa bantu edukasi masyarakat
"Dari 3.099 ibu hamil mendapat pendampingan dan 80 balita mendapat bantuan bapak asuh anak stunting," ujar pejabat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Vivi Suprihatini di Amuntai, Jumat.
Data dari Dinas Kesehatan HSU per Februari 2023 ada 2.693 anak mengalami stunting atau 19, 77 dari total jumlah 13.639 anak yang ditimbang melalui kegiatan posyandu dan lainnya.
Baca juga: Pemkab Murung Raya lakukan penanganan stunting hingga tingkat desa
Ada 1.454 anak juga mengalami sasting atau mengalami penurunan berat badan hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan.
Ke-119 balita Stuting dari keluarga kurang mampu telah diverifikasi untuk mendapat bantuan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Sedangkan 80 anak sudah mendapatkan bantuan dari 41 bapak asuh melalui Program BAAS sebesar Rp450.000 perbulan. Sedangkan 39 anak belum mendapatkan bapak asuh.
Baca juga: Legislator Kalteng minta pencegahan stunting dilakukan lintas OPD
Vivi juga menyampaikan 3.099 bumil mendapat pendampingan hingga 2022 oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dari sasaran sebanyak 4338 bumil yang ditetapkan pemerintah untuk Kabupaten. HSU.
Belum lama ini, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten HSU juga menyalurkan bantuan bagi anak Stunting di Kecamatan Babirik melalui Program BAAS.
Paket bantuan diberikan kepada sebanyak 119 anak berupa susu, telur, gula, kacang hijau, beras serta multi vitamin yang diharapkan bisa memberikan asupan gizi untuk anak.
Baca juga: Pelayanan pemantauan stunting sejak di kandungan
"Baznas HSU hanya menganggarkan sekitar Rp45000 per anak setiap bulannya, di mana tahap pertama di bantu penanganan selama enam bulan kedepan," ujar Wakil Ketua II Baznas HSU, Jahri Saleh.
Baznas berharap seluruh masyarakat juga ikut terlibat dalam membantu program BAAS ini seperti para pengusaha.
Sementara itu, Pemkab setempat melakukan upaya bantuan dan pencegahan diantaranya melalui Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan Tim Pendampingan Keluarga.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di wilayah setempat pada 2023 ini.
"Untuk menurunkan angka stunting tersebut kita akan melaksanakan sejumlah kegiatan," kata Penjabat Bupati Barito Selatan, Lisda Arriyana, di Buntok, Sabtu.
Ia mengatakan, adapun sejumlah kegiatan dalam menurunkan angka stunting di antaranya dengan memanfaatkan makanan olahan lokal, melaksanakan kegiatan pemeriksaan ibu hamil, melaksanakan gerakan keposyanduan serta mencegah pernikahan dini.
Baca juga: Ketua TP PKK Bartim terima dua penghargaan BKKBN RI
Ia mengatakan, penurunan angka stunting merupakan atensi bersama serta prioritas nasional, dan angka stunting di Barito Selatan masih tergolong tinggi.
Hal ini disebabkan beberapa hal, yakni rendahnya kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kesehatan, serta rendahnya tingkat kunjungan balita ke posyandu dan tingginya tingkat pernikahan dini.
Baca juga: Pemprov Kalteng kolaborasikan tiga program cegah stunting dari hulu
"Saya telah menerbitkan SK Bupati mewajibkan setiap perangkat daerah menjadi pembina satu posyandu, khusus yang berada di tiga kelurahan di Kecamatan Dusun Selatan," ucap dia.
Sementara bagi kelurahan dan desa lainnya, langsung berada di bawah binaan lurah ataupun kepala desa, dengan pengawasan langsung dari camat sebagai kepala wilayah.
Menurut dia, meski telah ada SK bupati, namun hal itu tidak akan bisa terwujud apabila tidak didukung oleh semua pegawai dan aparatur di daerah ini.
Baca juga: Bupati Pulang Pisau: Penanganan stunting harus saling terintegrasi
"Saya mengharapkan sekaligus memerintahkan seluruh PNS maupun tenaga kontrak, agar mendukung kepala perangkat daerah melakukan pembinaan terhadap posyandu yang telah ditentukan," jelasnya.
Termasuk memberdayakan Dharma Wanita masing-masing perangkat daerah dan juga melalui TP-PKK desa dan kelurahan se-Barito Selatan.
Lebih lanjut dia menjelaskan, selama tiga triwulan tugas yang telah dirinya laksanakan, sudah banyak program dan kegiatan yang dilakukan guna menekan dan mengurangi angka kemiskinan.
Baca juga: Kader perempuan PDIP diminta bantu Jokowi atasi stunting
Adapun program tersebut seperti pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu, bazar pangan murah, pembinaan UMKM dan pelatihan keterampilan kerja untuk semakin membuka lapangan kerja.
Ia mengharapkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) melalui perangkat daerah serta kepala desa dengan seluruh perangkat termasuk BPD, mendukung dan terus melakukan kegiatan yang dapat meringankan serta membantu masyarakat.
"Sebab, kesejahteraan masyarakat, adalah tujuan yang ingin dicapai. Apalagi pada saat ini, inflasi masih mengancam masyarakat," demikian Lisda Arriyana.
Baca juga: Kader posyandu di Palangka Raya diminta bergerak aktif cegah stunting
Baca juga: Satpol PP Kalteng dukung percepatan penurunan stunting dengan Posyandu Praja Wibawa
Baca juga: Tekan stunting, Wabup Gumas berharap media massa bantu edukasi masyarakat