Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah Indonesia merancang percepatan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara sebagai bagian mekanisme transisi energi yang lebih bersih.
“Mekanisme ini ditujukan untuk mengakselerasi transisi ke energi bersih,” kata Sri Mulyani dalam Simposium Asian Development Bank (ADB) di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Dia menjelaskan skema mekanisme transisi energi (ETM) dirancang bersama dengan ADB yang diluncurkan di sela konferensi terkait perubahan iklim atau COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021.
Baca juga: Menkeu: Rp476 triliun dikucurkan untuk program perlindungan sosial
Ada pun dua skema ETM itu yakni fasilitas pengurangan emisi yakni skema pensiun dini memanfaatkan pembangkit listrik bertenaga batu bara.
Skema kedua yakni, fasilitas energi bersih dengan menginvestasikan pembangunan fasilitas energi ramah lingkungan.
Pada pertemuan G20 di Nusa Dua, Bali, November 2022, pemerintah telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan ADB terkait pensiun dini PLTU Batu Bara.
Baca juga: THR 2023 cair mulai H-10 Idul Fitri bagi ASN dan pensiunan
"Kami harap ini menjadi contoh baik untuk semua negara untuk mewujudkan komitmen dalam lingkungan dan ekosistem yang kompleks," imbuh Sri Mulyani.
Salah satu PLTU batu bara yang rencananya akan dipensiunkan adalah PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat dengan kapasitas 660 megawatt.
“Jadi Indonesia tidak hanya berbicara kerangka kerja tapi benar-benar ingin menguji formula kebijakan ini dan komitmen kami menjadi nyata dengan mempensiunkan 660 megawatt PLTU Batu Bara di Jawa Barat,” katanya.
Baca juga: Sri Mulyani paparkan transaksi mencurigakan Rp349 triliun
Sri Mulyani sebelumnya telah menunjuk BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengembangkan dan melanjutkan kerja sama terkait ETM.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan dalam ETM, akan dimobilisasi pembiayaan patungan dan model konvensional.
“Ini menjadi sangat menantang karena bunga saat ini mahal sehingga kami perlu memobilisasi paket pembiayaan berbiaya rendah yang memberi insentif dan percepatan pensiun dini batu bara,” imbuhnya.
Baca juga: PPATK diminta buka data transaksi janggal Rp300 T
Baca juga: Menkeu ungkap dana bersama bencana telah terkumpul Rp7,4 triliun
Baca juga: Menkeu imbau masyarakat tetap bayar pajak dan lapor SPT
Baca juga: Dividen interim BUMN Rp4,6 triliun topang peningkatan PNBP
“Mekanisme ini ditujukan untuk mengakselerasi transisi ke energi bersih,” kata Sri Mulyani dalam Simposium Asian Development Bank (ADB) di Nusa Dua, Bali, Kamis.
Dia menjelaskan skema mekanisme transisi energi (ETM) dirancang bersama dengan ADB yang diluncurkan di sela konferensi terkait perubahan iklim atau COP26 di Glasgow, Skotlandia pada 2021.
Baca juga: Menkeu: Rp476 triliun dikucurkan untuk program perlindungan sosial
Ada pun dua skema ETM itu yakni fasilitas pengurangan emisi yakni skema pensiun dini memanfaatkan pembangkit listrik bertenaga batu bara.
Skema kedua yakni, fasilitas energi bersih dengan menginvestasikan pembangunan fasilitas energi ramah lingkungan.
Pada pertemuan G20 di Nusa Dua, Bali, November 2022, pemerintah telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan ADB terkait pensiun dini PLTU Batu Bara.
Baca juga: THR 2023 cair mulai H-10 Idul Fitri bagi ASN dan pensiunan
"Kami harap ini menjadi contoh baik untuk semua negara untuk mewujudkan komitmen dalam lingkungan dan ekosistem yang kompleks," imbuh Sri Mulyani.
Salah satu PLTU batu bara yang rencananya akan dipensiunkan adalah PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat dengan kapasitas 660 megawatt.
“Jadi Indonesia tidak hanya berbicara kerangka kerja tapi benar-benar ingin menguji formula kebijakan ini dan komitmen kami menjadi nyata dengan mempensiunkan 660 megawatt PLTU Batu Bara di Jawa Barat,” katanya.
Baca juga: Sri Mulyani paparkan transaksi mencurigakan Rp349 triliun
Sri Mulyani sebelumnya telah menunjuk BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mengembangkan dan melanjutkan kerja sama terkait ETM.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan dalam ETM, akan dimobilisasi pembiayaan patungan dan model konvensional.
“Ini menjadi sangat menantang karena bunga saat ini mahal sehingga kami perlu memobilisasi paket pembiayaan berbiaya rendah yang memberi insentif dan percepatan pensiun dini batu bara,” imbuhnya.
Baca juga: PPATK diminta buka data transaksi janggal Rp300 T
Baca juga: Menkeu ungkap dana bersama bencana telah terkumpul Rp7,4 triliun
Baca juga: Menkeu imbau masyarakat tetap bayar pajak dan lapor SPT
Baca juga: Dividen interim BUMN Rp4,6 triliun topang peningkatan PNBP