Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran program bantuan sosial (bansos) per 29 Februari 2024 mencapai Rp22,5 triliun.
“Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp9,6 triliun tahun lalu ke Rp22,5 triliun, atau naik 135,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, peningkatan realisasi belanja bansos utamanya dipengaruhi oleh penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I pada Januari dan penyaluran program Kartu Sembako pada Februari.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan sebesar Rp12,8 triliun untuk kedua program tersebut yang diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program PKH dan 18,7 juta KPM untuk program Kartu Sembako.
Kemudian, anggaran bansos juga disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp7,7 triliun untuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) kepada 96,7 juta peserta.
Bansos juga digunakan untuk bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi seribu siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 105,1 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp0,9 miliar yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Baca juga: KPK hadirkan Eks Mensos Juliari P Batubara dan Rudijanto Tanoesoedibjo di sidang Tipikor bansos
Bansos PIP dan KIP juga disalurkan melalui Kementerian Agama (Kemenag) dengan jumlah penerima manfaat masing-masing 1,4 juta siswa dan 11,1 ribu mahasiswa dengan anggaran Rp1,1 triliun.
Realisasi berikutnya yaitu untuk tanggap darurat bencana sebesar Rp0,8 miliar yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, baik dari risiko perlambatan ekonomi global maupun situasi ekonomi domestik.
Baca juga: Erick Thohir merasa bingung program bansos diributkan akhir-akhir ini
Bansos merupakan salah satu intervensi APBN dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah volatilitas harga pangan bergejolak, di mana anggarannya termasuk dalam program perlindungan sosial (perlinsos) bersamaan dengan kebijakan subsidi. Untuk 2024, anggaran perlinsos ditetapkan senilai Rp493,5 triliun.
Sri Mulyani mengatakan intervensi APBN dalam mengendalikan harga pangan bergejolak tidak hanya melalui program bansos. Intervensi juga dilakukan melalui anggaran ketahanan pangan, yang tercatat sebesar Rp104,2 triliun pada tahun lalu dan Rp114,3 triliun pada tahun ini.
Baca juga: Ganjar sebut data bansos saat ini tidak valid, ini faktanya!
Baca juga: Mahfud: Bansos bukan milik orang-perorangan, tapi kewajiban negara
Baca juga: Debat terakhir, Ganjar banyak sebut soal bansos hingga 'stunting'
