Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rinie memuji semangat pemerintah desa di daerah ini dalam mewujudkan transparansi pemerintahan, salah satunya melalui website desa masing-masing yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat.
"Ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk terbuka. Melalui website itu masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan, memantau program pembangunan, bahkan bisa ikut mengawasi capaian pembangunan dan penggunaan anggaran," kata Rinie di Sampit, Sabtu.
Menurut Rinie, saat ini sudah era keterbukaan. Masyarakat atau publik berhak tahu tahapan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, termasuk di tingkat desa.
Informasi terkait kondisi keuangan desa juga menjadi hal yang berhak diketahui masyarakat. Masyarakat berhak tahu ke mana saja anggaran digunakan dan sejauh mana aspirasi mereka direspons dan diwujudkan dalam pembangunan.
Setiap desa mewujudkan keterbukaan itu dengan membuat baliho yang dipasang di depan kantor desa yang berisi laporan keuangan desa. Selain itu, kini desa di Kotawaringin Timur beramai-ramai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu dengan membuat website untuk meningkatkan layanan dan keterbukaan.
Melalui website, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi maupun layanan yang disediakan pemerintah desa. Masyarakat juga bisa memberikan masukan dan mengawasi jika ada hal yang dinilai perlu diluruskan.
"Kami melihat ini sebagai bentuk keseriusan aparatur desa kita menjalankan pemerintahan yang bersih. Kita harus dukung itu," demikian Rinie.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi opini WTP pertanggungjawaban bantuan parpol
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Raihansyah mengatakan, dari 168 desa, 17 kelurahan dan 17 kecamatan di kabupaten ini, saat ini sudah ada 63 desa yang sudah membuat website desa yang mereka gunakan untuk penyampaian informasi program pembangunan, kemudahan layanan, hingga laporan kondisi keuangan desa.
"Setelah desa-desa di Kecamatan Tualan Hulu, kemarin giliran desa-desa di Kecamatan Parenggean yang mengikuti pelatihan membuat website. Itu atas inisiatif mereka sendiri, bahkan dengan biaya dari desa masing-masing. Kami hanya memfasilitasi," kata Raihansyah.
Raihansyah mengaku salut karena semangat aparatur desa sangat tinggi untuk meningkatkan pelayanan. Mereka sangat ramai-ramai memanfaatkan sistem online, mulai dari membuat website, pelaporan sistem keuangan desa (siskeudes) serta layanan lainnya.
Pemerintah desa menyadari bahwa digitalisasi menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan. Perubahan ini harus dilakukan karena cepat atau lambat perkembangan pelayanan harus mengikut kemajuan teknologi.
Keterbukaan ini untuk mencegah munculnya prasangka tidak baik terhadap pemerintah desa. Masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan keuangan dan pembangunan desa, sementara aparatur desa juga akan selalu berupaya menjalankan pemerintahan dengan baik dan lurus sesuai aturan.
Pembuatan website desa sebagai bentuk transparansi karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait perkembangan program dan realisasi pembangunan, laporan keuangan atau APBDes dan informasi lainnya.
Baca juga: Bupati Kotim minta pedagang makanan hargai orang berpuasa
Baca juga: KSOP Sampit sebut armada angkutan mudik dinyatakan laik laut
Baca juga: KSOP Sampit sebut armada angkutan mudik dinyatakan laik laut
"Ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk terbuka. Melalui website itu masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan, memantau program pembangunan, bahkan bisa ikut mengawasi capaian pembangunan dan penggunaan anggaran," kata Rinie di Sampit, Sabtu.
Menurut Rinie, saat ini sudah era keterbukaan. Masyarakat atau publik berhak tahu tahapan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, termasuk di tingkat desa.
Informasi terkait kondisi keuangan desa juga menjadi hal yang berhak diketahui masyarakat. Masyarakat berhak tahu ke mana saja anggaran digunakan dan sejauh mana aspirasi mereka direspons dan diwujudkan dalam pembangunan.
Setiap desa mewujudkan keterbukaan itu dengan membuat baliho yang dipasang di depan kantor desa yang berisi laporan keuangan desa. Selain itu, kini desa di Kotawaringin Timur beramai-ramai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yaitu dengan membuat website untuk meningkatkan layanan dan keterbukaan.
Melalui website, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi maupun layanan yang disediakan pemerintah desa. Masyarakat juga bisa memberikan masukan dan mengawasi jika ada hal yang dinilai perlu diluruskan.
"Kami melihat ini sebagai bentuk keseriusan aparatur desa kita menjalankan pemerintahan yang bersih. Kita harus dukung itu," demikian Rinie.
Baca juga: DPRD Kotim apresiasi opini WTP pertanggungjawaban bantuan parpol
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Raihansyah mengatakan, dari 168 desa, 17 kelurahan dan 17 kecamatan di kabupaten ini, saat ini sudah ada 63 desa yang sudah membuat website desa yang mereka gunakan untuk penyampaian informasi program pembangunan, kemudahan layanan, hingga laporan kondisi keuangan desa.
"Setelah desa-desa di Kecamatan Tualan Hulu, kemarin giliran desa-desa di Kecamatan Parenggean yang mengikuti pelatihan membuat website. Itu atas inisiatif mereka sendiri, bahkan dengan biaya dari desa masing-masing. Kami hanya memfasilitasi," kata Raihansyah.
Raihansyah mengaku salut karena semangat aparatur desa sangat tinggi untuk meningkatkan pelayanan. Mereka sangat ramai-ramai memanfaatkan sistem online, mulai dari membuat website, pelaporan sistem keuangan desa (siskeudes) serta layanan lainnya.
Pemerintah desa menyadari bahwa digitalisasi menjadi hal penting untuk meningkatkan pelayanan. Perubahan ini harus dilakukan karena cepat atau lambat perkembangan pelayanan harus mengikut kemajuan teknologi.
Keterbukaan ini untuk mencegah munculnya prasangka tidak baik terhadap pemerintah desa. Masyarakat bisa turut mengawasi penggunaan keuangan dan pembangunan desa, sementara aparatur desa juga akan selalu berupaya menjalankan pemerintahan dengan baik dan lurus sesuai aturan.
Pembuatan website desa sebagai bentuk transparansi karena masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan maupun mendapatkan informasi terkait perkembangan program dan realisasi pembangunan, laporan keuangan atau APBDes dan informasi lainnya.
Baca juga: Bupati Kotim minta pedagang makanan hargai orang berpuasa
Baca juga: KSOP Sampit sebut armada angkutan mudik dinyatakan laik laut
Baca juga: KSOP Sampit sebut armada angkutan mudik dinyatakan laik laut