Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian setempat mengancam mencabut izin operasional agen dan pangkalan elpiji 3 kg apabila menjual di luar harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya Samsul Rizal di Palangka Raya, Kamis, mengatakan, saat tim gabungan dari Pemkot dan perwakilan Pertamina di Palangka Raya mendapati harga gas elpiji 3 kg di eceran dengan harga cukup tinggi yakni Rp35-40 ribu per tabung.
"Mereka sebagian tidak mau mengaku mengambil gas elpiji 3 kg itu di agen atau pangkalan, mengakunya mendapatkan gas tersebut pengecer juga, sehingga harganya mahal," katanya.
Baca juga: Pertamina tambah pasokan elpiji di Kalteng hadapi Lebaran
Melihat persoalan tersebut, Samsul tidak segan-segan mencabut izin operasi agen atau pangkalan elpiji 3 kg yang menjual di atas HET yakni dengan harga Rp22 per tabungnya, sedangkan untuk harga HET di Kecamatan Rakumpit berada di angka Rp24 ribu per tabungnya.
Sidak yang dilakukan tim gabungan baik dari Satpol PP, DPKUKMP, Setda Kota Palangka Raya, Kelurahan Menteng dan Pertamina bertujuan untuk menekan tingginya harga jual gas elpiji 3kg dijual ditingkat pengecer.
Baca juga: Ketersediaan elpiji bersubsidi di Palangka Raya aman selama Ramadhan
"Minimal sidak ini bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk mencari tahu apa penyebab mahalnya gas elpiji di tingkat pengecer. Nantinya ini kami bahas dengan pihak Pertamina. Kemudian mana saja agen dan pangkalan yang 'nakal' pasti akan dicabut izin operasionalnya, agar mereka tidak bisa berusaha lagi," bebernya.
Di lokasi yang sama, Asisten SBM 1 Kalteng Pertamina Edi menegaskan, bahwa bagi agen dan pangkalan elpiji 3 kg yang kedapatan melakukan pelanggaran seperti menjual di atas HET serta lain sebagainya juga akan dikenakan sanksi.
Baca juga: Pencopotan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina bentuk pertanggungjawaban publik
Sanksi tersebut tidak langsung pemutusan hubungan usaha (PHU), melainkan dilihat dari kesalahannya dan diberikan sanksi yakni sanksi pertama, kedua dan ketiga sanksi paling berat yakni PHU.
"Pada 2022 Pertamina ada melakukan PHU pada empat agen atau pangkalan elpiji 3 kg di Kota Palangka Raya. Sedangkan untuk 2023 ini belum ada, namun apabila ada akan dilihat dari mana kesalahannya sesuai dengan aturan yang berlaku," demikian Edi.
Baca juga: 1.880 paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani di Kalteng
Baca juga: Pemkot diminta cari penyebab mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram
Baca juga: Diduga melanggar, Pertamina cabut izin dua pangkalan elpiji di Palangka Raya
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya Samsul Rizal di Palangka Raya, Kamis, mengatakan, saat tim gabungan dari Pemkot dan perwakilan Pertamina di Palangka Raya mendapati harga gas elpiji 3 kg di eceran dengan harga cukup tinggi yakni Rp35-40 ribu per tabung.
"Mereka sebagian tidak mau mengaku mengambil gas elpiji 3 kg itu di agen atau pangkalan, mengakunya mendapatkan gas tersebut pengecer juga, sehingga harganya mahal," katanya.
Baca juga: Pertamina tambah pasokan elpiji di Kalteng hadapi Lebaran
Melihat persoalan tersebut, Samsul tidak segan-segan mencabut izin operasi agen atau pangkalan elpiji 3 kg yang menjual di atas HET yakni dengan harga Rp22 per tabungnya, sedangkan untuk harga HET di Kecamatan Rakumpit berada di angka Rp24 ribu per tabungnya.
Sidak yang dilakukan tim gabungan baik dari Satpol PP, DPKUKMP, Setda Kota Palangka Raya, Kelurahan Menteng dan Pertamina bertujuan untuk menekan tingginya harga jual gas elpiji 3kg dijual ditingkat pengecer.
Baca juga: Ketersediaan elpiji bersubsidi di Palangka Raya aman selama Ramadhan
"Minimal sidak ini bisa menjadi bahan evaluasi kami untuk mencari tahu apa penyebab mahalnya gas elpiji di tingkat pengecer. Nantinya ini kami bahas dengan pihak Pertamina. Kemudian mana saja agen dan pangkalan yang 'nakal' pasti akan dicabut izin operasionalnya, agar mereka tidak bisa berusaha lagi," bebernya.
Di lokasi yang sama, Asisten SBM 1 Kalteng Pertamina Edi menegaskan, bahwa bagi agen dan pangkalan elpiji 3 kg yang kedapatan melakukan pelanggaran seperti menjual di atas HET serta lain sebagainya juga akan dikenakan sanksi.
Baca juga: Pencopotan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina bentuk pertanggungjawaban publik
Sanksi tersebut tidak langsung pemutusan hubungan usaha (PHU), melainkan dilihat dari kesalahannya dan diberikan sanksi yakni sanksi pertama, kedua dan ketiga sanksi paling berat yakni PHU.
"Pada 2022 Pertamina ada melakukan PHU pada empat agen atau pangkalan elpiji 3 kg di Kota Palangka Raya. Sedangkan untuk 2023 ini belum ada, namun apabila ada akan dilihat dari mana kesalahannya sesuai dengan aturan yang berlaku," demikian Edi.
Baca juga: 1.880 paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani di Kalteng
Baca juga: Pemkot diminta cari penyebab mahalnya harga gas elpiji 3 kilogram
Baca juga: Diduga melanggar, Pertamina cabut izin dua pangkalan elpiji di Palangka Raya