Sampit (ANTARA) - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Riskon Fabiansyah mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) meningkatkan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sistem jemput bola agar hasilnya maksimal.
"Kalau berharap masyarakat kita yang datang ke kantor Disdukcapil, saya rasa memerlukan waktu lama. Solusinya, ya pelayanan jemput bola harus ditingkatkan. Apalagi aktivasi identitas kependudukan digital itu hanya bisa dilakukan oleh petugas dan menggunakan perangkat milik Disdukcapil," kata Riskon di Sampit, Kamis.
Program Identitas Kependudukan Digital di Kotawaringin Timur diluncurkan pada Senin (20/3) lalu. Saat ini realisasinya masih rendah, padahal Kementerian Dalam Negeri menargetkan aktivasi IKD di setiap daerah hingga akhir tahun nanti minimal 25 persen dari jumlah wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di daerah masing-masing.
Data Disdukcapil, saat ini jumlah wajib KTP di Kotawaringin Timur sebanyak 308.309 jiwa. Artinya 25 persen dari jumlah itu sekitar 77.000 jiwa lebih. Hingga 1 Mei 2023, aktivasi IKD di kabupaten ini baru sebanyak 2.259 jiwa. Artinya masih ada 75.000 lebih yang ditargetkan sampai akhir 2023.
Identitas kependudukan digital juga akan memudahkan dalam hal pendataan pemilih pemilu serta mendukung pemilihan kepala desa serentak di Kotawaringin Timur. Bagi pegawai negeri, identitas kependudukan digital juga memuat kartu pegawai sehingga sangat membantu dalam berbagai keperluan.
Baca juga: Legislator Kotim tetap jalankan tugas meski tahapan pemilu mulai berjalan
Aktivasi IKD tidak memerlukan waktu lama. Hanya, proses aktivasi harus dilakukan oleh petugas dan menggunakan perangkat milik Disdukcapil sehingga warga harus datang ke kantor Disdukcapil maupun Mal Pelayanan Publik, atau mendatangi jika Disdukcapil sedang melaksanakan pelayanan jemput bola ke suatu tempat.
Riskon mengapresiasi Disdukcapil yang mulai gencar melakukan jemput bola pelayanan IKD. Seperti Selasa (2/5) lalu Disdukcapil memberikan pelayanan IKD di kantor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
Menurut politisi Partai Golkar ini, jemput bola menjadi solusi optimalisasi program IKD di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Bahkan di kota pun, pelayanan jemput bola ini juga perlu dioptimalkan sesuai kondisi di lapangan.
"Di sisi lain, saya mengimbau masyarakat juga aktif untuk datang mengaktivasi identitas kependudukan digital masing-masing, apalagi ini manfaatnya untuk diri kita juga. Terutama untuk warga kalangan milenial, diharapkan bisa aktif dan menjadi contoh bagi warga lainnya," demikian Riskon Fabiansyah.
Baca juga: Ketua DPRD Kotim dukung pemeriksaan kesehatan bacaleg
Baca juga: Arus balik di Pelabuhan Sampit mencapai puncak
Baca juga: Bacaleg DPRD Kotim padati RSUD Murjani
"Kalau berharap masyarakat kita yang datang ke kantor Disdukcapil, saya rasa memerlukan waktu lama. Solusinya, ya pelayanan jemput bola harus ditingkatkan. Apalagi aktivasi identitas kependudukan digital itu hanya bisa dilakukan oleh petugas dan menggunakan perangkat milik Disdukcapil," kata Riskon di Sampit, Kamis.
Program Identitas Kependudukan Digital di Kotawaringin Timur diluncurkan pada Senin (20/3) lalu. Saat ini realisasinya masih rendah, padahal Kementerian Dalam Negeri menargetkan aktivasi IKD di setiap daerah hingga akhir tahun nanti minimal 25 persen dari jumlah wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) di daerah masing-masing.
Data Disdukcapil, saat ini jumlah wajib KTP di Kotawaringin Timur sebanyak 308.309 jiwa. Artinya 25 persen dari jumlah itu sekitar 77.000 jiwa lebih. Hingga 1 Mei 2023, aktivasi IKD di kabupaten ini baru sebanyak 2.259 jiwa. Artinya masih ada 75.000 lebih yang ditargetkan sampai akhir 2023.
Identitas kependudukan digital juga akan memudahkan dalam hal pendataan pemilih pemilu serta mendukung pemilihan kepala desa serentak di Kotawaringin Timur. Bagi pegawai negeri, identitas kependudukan digital juga memuat kartu pegawai sehingga sangat membantu dalam berbagai keperluan.
Baca juga: Legislator Kotim tetap jalankan tugas meski tahapan pemilu mulai berjalan
Aktivasi IKD tidak memerlukan waktu lama. Hanya, proses aktivasi harus dilakukan oleh petugas dan menggunakan perangkat milik Disdukcapil sehingga warga harus datang ke kantor Disdukcapil maupun Mal Pelayanan Publik, atau mendatangi jika Disdukcapil sedang melaksanakan pelayanan jemput bola ke suatu tempat.
Riskon mengapresiasi Disdukcapil yang mulai gencar melakukan jemput bola pelayanan IKD. Seperti Selasa (2/5) lalu Disdukcapil memberikan pelayanan IKD di kantor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
Menurut politisi Partai Golkar ini, jemput bola menjadi solusi optimalisasi program IKD di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota. Bahkan di kota pun, pelayanan jemput bola ini juga perlu dioptimalkan sesuai kondisi di lapangan.
"Di sisi lain, saya mengimbau masyarakat juga aktif untuk datang mengaktivasi identitas kependudukan digital masing-masing, apalagi ini manfaatnya untuk diri kita juga. Terutama untuk warga kalangan milenial, diharapkan bisa aktif dan menjadi contoh bagi warga lainnya," demikian Riskon Fabiansyah.
Baca juga: Ketua DPRD Kotim dukung pemeriksaan kesehatan bacaleg
Baca juga: Arus balik di Pelabuhan Sampit mencapai puncak
Baca juga: Bacaleg DPRD Kotim padati RSUD Murjani