Sampit (ANTARA) - Capaian penerapan Kurikulum Merdeka di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah masih rendah, namun pemerintah daerah tetap optimistis menuntaskannya pada 2024 nanti.
Jadi secara keseluruhan kita ada 856 satuan pendidikan, namun di Kurikulum Merdeka pelaksanaannya baru mencapai 39 persen atau 356 satuan pendidikan. Jadi masih jalan panjang bagi kabupaten Kotawaringin Timur, kata Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Muhammad Noor Akbar di Sampit, Jumat.
"Harapan kita di tahun 2024 di mana Kurikulum Merdeka sudah menjadi kurikulum nasional, Kabupaten Kotawaringin Timur sudah mencapai 100 persen satuan pendidikannya semua melaksanakan Kurikulum Merdeka," harap Akbar.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Gebyar Gelar Karya Siswa Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 3 Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.
Akbar menjelaskan, Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kami konsep dan menguatkan kompetensi.
Baca juga: Pemkab Kotim berharap keberadaan pabrik kelapa tingkatkan kesejahteraan petani
Untuk mendorong lebih banyak lagi sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, Dinas Pendidikan bersama pihak terkait akan menyusun regulasi Peraturan Bupati terkait program sekolah penggerak implementasi Kurikulum Merdeka dan perencanaan berbasis data.
Peraturan Bupati tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi panduan untuk memudahkan setiap satuan menerapkan Kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing sehingga capaian kurikulum ini semakin cepat.
"Nanti insya Allah begitu Peraturan Bupati itu sudah jadi, kita akan sosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan. Harapannya semua sekolah bisa menerapkan Kurikulum Merdeka," ujar Akbar.
Kepala SDN 3 Mentawa Baru Hulu, Wates Salim mengatakan, pihaknya melakukan persiapan sekitar satu tahun. Tahun ini merupakan tahun pertama penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah tersebut.
"Alhamdulillah hari ini kita sudah membuktikan, walaupun masih perlu perbaikan-perbaikan. Kita berharap SDN 3 Mentawa Baru Hulu ini selalu terdepan dalam berbagai kegiatan, termasuk pelaksanaan P5 sehingga menjadi poin lebih dari sekolah-sekolah yang lain," demikian Wates Salim.
Baca juga: Opini WTP kesembilan kali berturut-turut diraih Pemkab Kotim
Baca juga: RSUD Murjani jadi pusat layanan empat penyakit
Baca juga: KONI Kotim berharap segera ada keputusan pelaksanaan Porprov Kalteng
Jadi secara keseluruhan kita ada 856 satuan pendidikan, namun di Kurikulum Merdeka pelaksanaannya baru mencapai 39 persen atau 356 satuan pendidikan. Jadi masih jalan panjang bagi kabupaten Kotawaringin Timur, kata Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur, Muhammad Noor Akbar di Sampit, Jumat.
"Harapan kita di tahun 2024 di mana Kurikulum Merdeka sudah menjadi kurikulum nasional, Kabupaten Kotawaringin Timur sudah mencapai 100 persen satuan pendidikannya semua melaksanakan Kurikulum Merdeka," harap Akbar.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri Gebyar Gelar Karya Siswa Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 3 Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Projek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis projek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.
Akbar menjelaskan, Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami kami konsep dan menguatkan kompetensi.
Baca juga: Pemkab Kotim berharap keberadaan pabrik kelapa tingkatkan kesejahteraan petani
Untuk mendorong lebih banyak lagi sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka, Dinas Pendidikan bersama pihak terkait akan menyusun regulasi Peraturan Bupati terkait program sekolah penggerak implementasi Kurikulum Merdeka dan perencanaan berbasis data.
Peraturan Bupati tersebut nantinya diharapkan bisa menjadi panduan untuk memudahkan setiap satuan menerapkan Kurikulum Merdeka di sekolah masing-masing sehingga capaian kurikulum ini semakin cepat.
"Nanti insya Allah begitu Peraturan Bupati itu sudah jadi, kita akan sosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan. Harapannya semua sekolah bisa menerapkan Kurikulum Merdeka," ujar Akbar.
Kepala SDN 3 Mentawa Baru Hulu, Wates Salim mengatakan, pihaknya melakukan persiapan sekitar satu tahun. Tahun ini merupakan tahun pertama penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah tersebut.
"Alhamdulillah hari ini kita sudah membuktikan, walaupun masih perlu perbaikan-perbaikan. Kita berharap SDN 3 Mentawa Baru Hulu ini selalu terdepan dalam berbagai kegiatan, termasuk pelaksanaan P5 sehingga menjadi poin lebih dari sekolah-sekolah yang lain," demikian Wates Salim.
Baca juga: Opini WTP kesembilan kali berturut-turut diraih Pemkab Kotim
Baca juga: RSUD Murjani jadi pusat layanan empat penyakit
Baca juga: KONI Kotim berharap segera ada keputusan pelaksanaan Porprov Kalteng