Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Sigit Karyawan Yunianto meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas pada Pilkada 2024 nanti.
"Kita tau ASN rawan bersikap tidak netral apalagi pada saat pilkada nanti," ujar Sigit K Yunianto, Senin di Palangka Raya.
Sigit menjelaskan, netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Khususnya dalam Pasal 9 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pegawai atau ASN harus bebas dari pengaruh intervensi dan golongan dan parpol.
"Netralitas di sini dalam artian bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun pada pilkada nanti," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, maka dengan itu, segala hal yang bisa menjadi pelanggaran pada pesta demokrasi tersebut harus bisa ditekan dan dihindari.
Baca juga: Legislator ingatkan tempat usaha wajib miliki APAR
"Tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi ASN yang melanggar aturan,” tandasnya.
Maka dengan itu, Sigit berharap berharap pada 2024 mendatang para ASN khususnya di Pemerintah Kota Palangka Raya bisa ikut menciptakan suasana Pemilu yang jujur, adil, dan netral. Apabila ada ASN yang melanggar, untuk diberikan tindakan tegas.
"Sanksi dan hukuman berat harus diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang," ucapnya.
Sigit juga meminta agar masyarakat sama-sama menjaga Kota Palangka Raya agar kondusif dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 nanti, dengan tidak mudah terhasut dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan keharmonisan.
"Pemilu yang jujur dan adil merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas," demikian Sigit K Yunianto.
Baca juga: Bhayangkara Polda Kalteng juara pertama voli tingkat nasional 2023
Baca juga: Porprov Kalteng di Sampit pertandingkan 28 cabang olahraga
Baca juga: Pemkot Palangka Raya sediakan ratusan sembako murah untuk masyarakat jelang Idul Adha
"Kita tau ASN rawan bersikap tidak netral apalagi pada saat pilkada nanti," ujar Sigit K Yunianto, Senin di Palangka Raya.
Sigit menjelaskan, netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Khususnya dalam Pasal 9 undang-undang tersebut disebutkan bahwa pegawai atau ASN harus bebas dari pengaruh intervensi dan golongan dan parpol.
"Netralitas di sini dalam artian bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun pada pilkada nanti," ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengingatkan agar terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas, maka dengan itu, segala hal yang bisa menjadi pelanggaran pada pesta demokrasi tersebut harus bisa ditekan dan dihindari.
Baca juga: Legislator ingatkan tempat usaha wajib miliki APAR
"Tentu akan ada sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi ASN yang melanggar aturan,” tandasnya.
Maka dengan itu, Sigit berharap berharap pada 2024 mendatang para ASN khususnya di Pemerintah Kota Palangka Raya bisa ikut menciptakan suasana Pemilu yang jujur, adil, dan netral. Apabila ada ASN yang melanggar, untuk diberikan tindakan tegas.
"Sanksi dan hukuman berat harus diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pemilu 2024 mendatang," ucapnya.
Sigit juga meminta agar masyarakat sama-sama menjaga Kota Palangka Raya agar kondusif dalam menghadapi Pemilu serentak 2024 nanti, dengan tidak mudah terhasut dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan keharmonisan.
"Pemilu yang jujur dan adil merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin yang berkualitas," demikian Sigit K Yunianto.
Baca juga: Bhayangkara Polda Kalteng juara pertama voli tingkat nasional 2023
Baca juga: Porprov Kalteng di Sampit pertandingkan 28 cabang olahraga
Baca juga: Pemkot Palangka Raya sediakan ratusan sembako murah untuk masyarakat jelang Idul Adha