Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno berharap 10 penjabat Bupati dan satu penjabat Wali Kota yang telah dan akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri, dapat memberikan kesempatan kepada putra-putri daerah untuk mengisi ataupun menjabatnya.
Pemberian kesempatan itu karena memahami sekaligus menguasai wilayah Kalteng dan lebih memudahkan komunikasi maupun koordinasi dengan berbagai pihak, kata Wiyatno di Palangka Raya, kemarin.
"Jika pun tidak bisa semuanya, setidaknya setengah dari 11 pj bupati dan wali kota itu berasal dari putra daerah Kalteng," ucapnya.
Meski begitu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini tetap menyerahkan masalah PJ Bupati/Wali Kota si provinsi ini, sepenuhnya kepada Ketua DPRD Kabupaten/kota, Gubernur dan Mendagri. Sebab ketiga pihak tersebut yang berwenang untuk mengusulkan Pj.
Wiyatno mengakui bahwa bukan tidak mungkin nama PJ Bupati ataupun Wali Kota berasal dari Kemendagri. Di mana penunjukan nama tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat di Kalteng, khususnya kabupaten/kota yang akan ditunjuk Pj, harapannya dapat menerima dan mendukungnya.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Semua berpeluang terpilih di Pemilu 2024
"Terpenting itu kan bagaimana Pj Bupati ataupun Wali Kota dapat menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi, dapat melanjutkan program-program pembangunan, tidak berpihak pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, serta lainnya," kata dia.
Adapun daftar nama Pj Bupati yang telah dan akan diusulkan, yakni Kabupaten Seruyan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas, Katingam dan Kota Palangka Raya.
"Siapapun yang diusulkan oleh DPRD setempat maupun Gubernur Kalteng, kami di DPRD Kalteng tentunya selalu mendukung. Yang penting bisa menjalankan pemerintahan," demikian Wiyatno.
Baca juga: DPRD Kalteng mulai bahas KUPA dan PPAS APBD-P 2023
Baca juga: Tingkatkan layanan kesehatan ke masyarakat, DPRD Kalteng kunjungi Tangsel
Baca juga: Hadiri HUT ke-21 Lamandau, DPRD Kalteng minta pembangunan terus digencarkan
Pemberian kesempatan itu karena memahami sekaligus menguasai wilayah Kalteng dan lebih memudahkan komunikasi maupun koordinasi dengan berbagai pihak, kata Wiyatno di Palangka Raya, kemarin.
"Jika pun tidak bisa semuanya, setidaknya setengah dari 11 pj bupati dan wali kota itu berasal dari putra daerah Kalteng," ucapnya.
Meski begitu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini tetap menyerahkan masalah PJ Bupati/Wali Kota si provinsi ini, sepenuhnya kepada Ketua DPRD Kabupaten/kota, Gubernur dan Mendagri. Sebab ketiga pihak tersebut yang berwenang untuk mengusulkan Pj.
Wiyatno mengakui bahwa bukan tidak mungkin nama PJ Bupati ataupun Wali Kota berasal dari Kemendagri. Di mana penunjukan nama tersebut berdasarkan berbagai pertimbangan. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat di Kalteng, khususnya kabupaten/kota yang akan ditunjuk Pj, harapannya dapat menerima dan mendukungnya.
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Semua berpeluang terpilih di Pemilu 2024
"Terpenting itu kan bagaimana Pj Bupati ataupun Wali Kota dapat menjalankan roda pemerintahan selama masa transisi, dapat melanjutkan program-program pembangunan, tidak berpihak pada saat pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, serta lainnya," kata dia.
Adapun daftar nama Pj Bupati yang telah dan akan diusulkan, yakni Kabupaten Seruyan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, Sukamara, Lamandau, Gunung Mas, Pulang Pisau, Kapuas, Katingam dan Kota Palangka Raya.
"Siapapun yang diusulkan oleh DPRD setempat maupun Gubernur Kalteng, kami di DPRD Kalteng tentunya selalu mendukung. Yang penting bisa menjalankan pemerintahan," demikian Wiyatno.
Baca juga: DPRD Kalteng mulai bahas KUPA dan PPAS APBD-P 2023
Baca juga: Tingkatkan layanan kesehatan ke masyarakat, DPRD Kalteng kunjungi Tangsel
Baca juga: Hadiri HUT ke-21 Lamandau, DPRD Kalteng minta pembangunan terus digencarkan