Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Achmad Rasyid menyatakan bahwa berbagai upaya dan keseriusan pemerintah perovinsi bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) provinsi, dalam menekan inflasi beberapa bulan terakhir ini, patut mendapat apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat.
Menekan inflasi tersebut tidak mudah karena berkaitan langsung dengan pengendalian harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan lainnya, kata Achmad Rasyid di Palangka Raya, kemarin.
"Jika angka inflasi bisa ditekan, tentunya membuat harga sejumlah bahan pokok terkendali. Tidak lagi terlalu mahal atau naiknya berlebihan," tambahnya.
Legislator Kalteng itu pun berharap berbagai langkah yang telah dilaksanakan pemprov bersama sejumlah instansi vertikal yang tergabung di TPID, dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Terutama pasar penyeimbang dan operasi pasar, harus terus dilaksanakan.
Achmad Rasyid mengatakan langkah Dinas Perikanan dan Kelautan (Dislutkan) Kalteng yang berupaya memperpendek umur panen ikan peliharaan pihaknya, pemberian subsidi kepada para nelayan, dan hasil panen usaha perikanan nelayan dijual secara berkala, harus juga dipertahankan bahkan lebih dioptimalkan.
"Ada banyak lagai langkah-langkah menekan inflasi yang telah dilakukan pemprov bersama TPID Kalteng. Itu semua kami dukung dan harus ditingkatkan. Kami melihat cukup efektif menekan inflasi di provinsi ini," kata dia.
Baca juga: DPRD Kalteng berupaya dana operasional RSUD Hanau tersedia di APBD-P 2023
Politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu pun menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalteng, agar semakin proaktif dalam mengendalikan inflasi. Sebab, upaya mengendalikan atau menekan inflasi memerlukan keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah kabupaten/kota melalui dinas terkait.
DIa mengatakan, cara yang dapat dan harus terus dilakukan pemkab dan pemkot se-Kalteng adalah rutin memantau ketersediaan maupun harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebab, bila ketersediaannya kurang, berdampak pada naiknya harga-harga, dan itu berpengaruh besar terhadap angka inflasi.
"Jadi, apa yang bisa diperbuat untuk membantu masyarakat, maka pemerintah harus berbuatlah. Jangan menunggu harga melonjak, baru melakukan langkah-langkah. Jelas itu akan membuat inflasi di Kalteng akan kembali tinggi," demikian Achmad Rasyid.
Baca juga: Ketua DPRD: Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng harapannya dijabat putra daerah
Baca juga: DPRD dorong Pemda se-Kalteng buat program Ikatan Dinas bagi Dokter
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Semua berpeluang terpilih di Pemilu 2024
Menekan inflasi tersebut tidak mudah karena berkaitan langsung dengan pengendalian harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat dan lainnya, kata Achmad Rasyid di Palangka Raya, kemarin.
"Jika angka inflasi bisa ditekan, tentunya membuat harga sejumlah bahan pokok terkendali. Tidak lagi terlalu mahal atau naiknya berlebihan," tambahnya.
Legislator Kalteng itu pun berharap berbagai langkah yang telah dilaksanakan pemprov bersama sejumlah instansi vertikal yang tergabung di TPID, dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Terutama pasar penyeimbang dan operasi pasar, harus terus dilaksanakan.
Achmad Rasyid mengatakan langkah Dinas Perikanan dan Kelautan (Dislutkan) Kalteng yang berupaya memperpendek umur panen ikan peliharaan pihaknya, pemberian subsidi kepada para nelayan, dan hasil panen usaha perikanan nelayan dijual secara berkala, harus juga dipertahankan bahkan lebih dioptimalkan.
"Ada banyak lagai langkah-langkah menekan inflasi yang telah dilakukan pemprov bersama TPID Kalteng. Itu semua kami dukung dan harus ditingkatkan. Kami melihat cukup efektif menekan inflasi di provinsi ini," kata dia.
Baca juga: DPRD Kalteng berupaya dana operasional RSUD Hanau tersedia di APBD-P 2023
Politisi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu pun menghimbau kepada pemerintah kabupaten/kota di Kalteng, agar semakin proaktif dalam mengendalikan inflasi. Sebab, upaya mengendalikan atau menekan inflasi memerlukan keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah kabupaten/kota melalui dinas terkait.
DIa mengatakan, cara yang dapat dan harus terus dilakukan pemkab dan pemkot se-Kalteng adalah rutin memantau ketersediaan maupun harga bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sebab, bila ketersediaannya kurang, berdampak pada naiknya harga-harga, dan itu berpengaruh besar terhadap angka inflasi.
"Jadi, apa yang bisa diperbuat untuk membantu masyarakat, maka pemerintah harus berbuatlah. Jangan menunggu harga melonjak, baru melakukan langkah-langkah. Jelas itu akan membuat inflasi di Kalteng akan kembali tinggi," demikian Achmad Rasyid.
Baca juga: Ketua DPRD: Pj Bupati dan Wali Kota se-Kalteng harapannya dijabat putra daerah
Baca juga: DPRD dorong Pemda se-Kalteng buat program Ikatan Dinas bagi Dokter
Baca juga: Ketua DPRD Kalteng: Semua berpeluang terpilih di Pemilu 2024