Pemkab Bartim dan DJP berkolaborasi optimalkan pemungutan pajak
Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh (enam kanan) memperlihatkan perjanjian kerjasama optimalisasi pajak pusat dan daerah dengan disaksikan KPK bersama dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta sejumlah kepala daerah lainnya di Aula Cakti Buddhi Bhakti (CBB), Gedung Marie Muhammad, Kantor Direktorat Jenderal Pajak Jakarta di Jakarta, Selasa (22/08/2023). (ANTARA/HO-Diskominfosantik Bartim)
“Yang kita harapkan ke depan dengan adanya perjanjian itu, pendapatan daerah Kabupaten Barito Timur meningkat,” kata Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh di Tamiang Layang, Jumat.
Menurutnya, pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi menjadi penting bagi daerah yakni sebagai penggerak dalam roda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur, Suma Wara Maharati menambahkan, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kabupaten Barito Timur merupakan langkah konkret dalam optimalisasi pajak.
“Perjanjian kerja sama ini bertujuan memfasilitasi pertukaran data dan informasi perpajakan antara pihak-pihak terkait," jelasnya.
Baca juga: Diduga ODGJ, seorang anak di Bartim pukul ayah pakai kayu balok hingga tewas
Dia memaparkan hal ini mencakup pemanfaatan data dan informasi perpajakan, analisis data, pengawasan wajib pajak bersama, sosialisasi perpajakan, serta berbagai kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan.
Dijelaskannya, salah satu aspek penting dari PKS ini adalah pemantauan dan analisis data yang lebih komprehensif yang diharapkan menghasilkan peningkatan dalam pemungutan pendapatan secara keseluruhan.
Perjanjian kerja sama itu diharap memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah. Perjanjian itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memitigasi risiko korupsi.
Dengan kerja sama ini, diharapkan akan ada perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak, mengurangi peluang penyimpangan, serta memperkuat mekanisme pencegahan korupsi yang lebih baik di sektor perpajakan.
Baca juga: Tekan stunting, Pemkab Bartim kembali evaluasi program TPPS
Baca juga: KPHP Barito Hilir ingin wujudkan pengelolaan hutan secara efektif dan efisien
Baca juga: Pemkab Barito Timur ingatkan kontraktor bekerja tepat waktu
Pewarta : Habibullah
Editor : Muhammad Arif Hidayat
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Bupati Bartim tandatangani verifikasi IPPR dan RDTR di Kementerian ATR/BPN
12 February 2026 22:34 WIB
Musrenbangcam Patangkep Tutui hasilkan 50 usulan prioritas pembangunan 2027
12 February 2026 16:56 WIB
Penghargaan ke PT Bartim Coalindo berpolemik, BPBD Damkar Bartim minta maaf
11 February 2026 16:45 WIB
Perkuat dasar perencanaan anggaran 2027, Pemkab Bartim susun SHS dan HSPK
09 February 2026 13:37 WIB
Bupati Bartim ingin kolam renang Patianom dikelola secara efektif dan berkesinambungan
05 February 2026 17:22 WIB
Terpopuler - Barito Timur
Lihat Juga
Bupati Bartim tandatangani verifikasi IPPR dan RDTR di Kementerian ATR/BPN
12 February 2026 22:34 WIB
Musrenbangcam Patangkep Tutui hasilkan 50 usulan prioritas pembangunan 2027
12 February 2026 16:56 WIB
Penghargaan ke PT Bartim Coalindo berpolemik, BPBD Damkar Bartim minta maaf
11 February 2026 16:45 WIB
Perkuat dasar perencanaan anggaran 2027, Pemkab Bartim susun SHS dan HSPK
09 February 2026 13:37 WIB
Bupati Bartim ingin kolam renang Patianom dikelola secara efektif dan berkesinambungan
05 February 2026 17:22 WIB