Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pembiayaan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap disiplin sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Pernyataan Menkeu merespons tanggapan Fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola.
“Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di Jakarta, Selasa.
Bendahara Negara juga mengatakan dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga.
Baca juga: Kementerian PUPR: Konstruksi Rusun ASN IKN ditargetkan selesai akhir 2024
Dalam konteks itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.
Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk 2024 sebesar Rp40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan.. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52 persen. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), berencana membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.
Kantor Presiden merupakan bagian dari Kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan Lapangan Upacara.
Baca juga: Keberadaan IKN jangan sampai hilangkan bahasa daerah
Adapun untuk akses jalan, Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023.
Untuk Seksi 2 Jalan Tol IKN adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan di Seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek.
Baca juga: Seluruh pekerja di kawasan IKN terlindung dari Malaria
Baca juga: Jokowi : Upacara 17 Agustus 2024 dilaksanakan di IKN
Baca juga: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar IKN dipastikan padam
Pernyataan Menkeu merespons tanggapan Fraksi Demokrat, PDIP, dan PKS mengenai pembangunan IKN yang menyoroti pentingnya kesinambungan fiskal dan tata kelola.
“Pemerintah terus disiplin dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai tahapan yang tercantum dalam Rencana Induk IKN,” kata Sri Mulyani saat Rapat Paripurna DPR RI tentang Tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2024 beserta Nota Keuangan di Jakarta, Selasa.
Bendahara Negara juga mengatakan dukungan dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi beberapa instrumen yang kreatif namun tetap terjaga.
Baca juga: Kementerian PUPR: Konstruksi Rusun ASN IKN ditargetkan selesai akhir 2024
Dalam konteks itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta untuk memberdayakan sovereign fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif dalam pengelolaan dan pembangunan IKN.
Pemerintah menganggarkan dana pembangunan IKN untuk 2024 sebesar Rp40,6 triliun untuk memprioritaskan kemajuan infrastruktur, hingga pembangunan kompleks pemerintahan.. Dari nilai tersebut, Rp35 triliun di antaranya diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR menargetkan pembangunan infrastruktur dasar selesai pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi pembangunan fisik Kantor Presiden di IKN Nusantara per 17 Agustus mencapai 27,52 persen. Kementerian PUPR, melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), berencana membawa dan memasang bilah Garuda di Kantor Presiden secara bertahap di IKN Nusantara pada September 2023.
Kantor Presiden merupakan bagian dari Kawasan Istana Kepresidenan bersama dengan Istana Negara dan Lapangan Upacara.
Baca juga: Keberadaan IKN jangan sampai hilangkan bahasa daerah
Adapun untuk akses jalan, Seksi 1 ruas Bandara Sepinggan-Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) akan dilakukan lelang pada Oktober 2023 dengan target kontrak pada Desember 2023 dan Seksi 5B-1 Segmen Jembatan Pulau Balang - Simpang Rencana Bandara VVIP serta Seksi 5B-2 Simpang Rencana Bandara VVIP – Riko akan mulai lelang pada September 2023 dengan target kontrak November 2023.
Untuk Seksi 2 Jalan Tol IKN adalah bagian dari Tol Balsam. Sedangkan untuk di Seksi 4 disiapkan pembangunan terowongan bawah laut (immersed tunnel) untuk menjaga lingkungan, dan di Seksi 4 juga disediakan dua lintasan untuk satwa, jadi ada semacam terowongan pendek.
Baca juga: Seluruh pekerja di kawasan IKN terlindung dari Malaria
Baca juga: Jokowi : Upacara 17 Agustus 2024 dilaksanakan di IKN
Baca juga: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar IKN dipastikan padam