Palangka Raya (ANTARA) - Manajemen Kalteng Putra meminta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menjadi penengah soal sengketa antara klub Kalteng Putra dengan pemain yang direkrut pada musim lalu.
Manajer Kalteng Putra Sigit Widodo di Palangka Raya, Selasa, mengatakan manajemen telah menerima surat dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) terkait penyelesaian sengketa klub dengan pemain, terutama gaji. Berdasarkan surat dari APPI utang Kalteng Putra sekitar Rp600 juta dari 19 pemain.
"Persoalan sengketa klub dengan pemain ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, itu terjadi karena tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 dan kemudian kompetisi berhenti. Saat itu tidak ada informasi apapun dari PT LIB terkait kelanjutan kompetisi," kata Sigit Widodo.
Dengan terhentinya dan ketidakjelasan kompetisi kala itu, klub meliburkan seluruh pemain.
"Kalteng Putra meliburkan pemain pada Oktober 2021 dan seluruh pemain pulang ke rumah masing-masing," ucapnya.
Penghentian kompetisi Liga 2 Indonesia secara resmi baru diumumkan pada Januari 2023. Atas kejadian tersebut, tentu klub dirugikan karena tidak ada pemasukan dari sponsor.
"Atas kejadian itu yang dirugikan adalah pihak klub. Apalagi kita kontrak pemain 1 musim, kerjasama sponsor 1 musim dan pertandingan home juga 1 musim. Kita juga dirugikan karena sponsor minta dana dikembalikan dan tidak ada pemasukan dari tidak ada karena kompetisi terhenti dan resmi dihentikan pada Januari 2023," ucapnya.
Baca juga: LLDIKTI XI dorong peningkatan implementasi MBKM mandiri perguruan tinggi
Sigit menegaskan, manajemen telah mengambil jalan terbaik atau jalan tengah dalam mengatasi persoalan gaji tersebut. Padahal saat itu, pemain pernah mogok latihan dan tuntutan sangat tidak masuk akal di tengah kondisi kompetisi yang tidak jelas.
"Kami sudah ambil jalan tengah dan kita bayar gaji sebesar 50 persen pada Oktober. Selanjutnya, pada November dan Desember kita bayarkan sebesar 25 persen. Pembayaran itu, juga sudah sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, karena adanya insiden Kanjuruhan yang berdampak pada semua kompetisi sepak bola," ungkap Sigit.
Ia menambahkan, kondisi itu seolah dibiarkan sehingga yang menanggung beban adalah klub dan pemain. Bahkan, klub dihujat oleh netizen yang tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya.
"Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau 'family football'. Kami juga berharap PSSI bisa menjadi penengah sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik," tegasnya.
Kalteng Putra juga telah memberikan hak jawab kepada National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia. Tinggal selanjutnya menunggu putusan dari NDRC Indonesia.
"Harapan kami, NDRC Indonesia dapat memberikan putusan yang adil dan tepat karena persoalan gaji ini, bukan tanpa sebab," demikian Sigit Widodo.
Baca juga: Cegah karhutla, warga Palangka Raya diminta gencarkan gerakan PLTB
Baca juga: Karhutla terjadi di Palangka Raya tanggung jawab bersama
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya benahi fasilitas pasar tradisional
Manajer Kalteng Putra Sigit Widodo di Palangka Raya, Selasa, mengatakan manajemen telah menerima surat dari Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) terkait penyelesaian sengketa klub dengan pemain, terutama gaji. Berdasarkan surat dari APPI utang Kalteng Putra sekitar Rp600 juta dari 19 pemain.
"Persoalan sengketa klub dengan pemain ini terjadi karena beberapa sebab. Pertama, itu terjadi karena tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 dan kemudian kompetisi berhenti. Saat itu tidak ada informasi apapun dari PT LIB terkait kelanjutan kompetisi," kata Sigit Widodo.
Dengan terhentinya dan ketidakjelasan kompetisi kala itu, klub meliburkan seluruh pemain.
"Kalteng Putra meliburkan pemain pada Oktober 2021 dan seluruh pemain pulang ke rumah masing-masing," ucapnya.
Penghentian kompetisi Liga 2 Indonesia secara resmi baru diumumkan pada Januari 2023. Atas kejadian tersebut, tentu klub dirugikan karena tidak ada pemasukan dari sponsor.
"Atas kejadian itu yang dirugikan adalah pihak klub. Apalagi kita kontrak pemain 1 musim, kerjasama sponsor 1 musim dan pertandingan home juga 1 musim. Kita juga dirugikan karena sponsor minta dana dikembalikan dan tidak ada pemasukan dari tidak ada karena kompetisi terhenti dan resmi dihentikan pada Januari 2023," ucapnya.
Baca juga: LLDIKTI XI dorong peningkatan implementasi MBKM mandiri perguruan tinggi
Sigit menegaskan, manajemen telah mengambil jalan terbaik atau jalan tengah dalam mengatasi persoalan gaji tersebut. Padahal saat itu, pemain pernah mogok latihan dan tuntutan sangat tidak masuk akal di tengah kondisi kompetisi yang tidak jelas.
"Kami sudah ambil jalan tengah dan kita bayar gaji sebesar 50 persen pada Oktober. Selanjutnya, pada November dan Desember kita bayarkan sebesar 25 persen. Pembayaran itu, juga sudah sesuai dengan yang tertera dalam kontrak, karena adanya insiden Kanjuruhan yang berdampak pada semua kompetisi sepak bola," ungkap Sigit.
Ia menambahkan, kondisi itu seolah dibiarkan sehingga yang menanggung beban adalah klub dan pemain. Bahkan, klub dihujat oleh netizen yang tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya.
"Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau 'family football'. Kami juga berharap PSSI bisa menjadi penengah sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik," tegasnya.
Kalteng Putra juga telah memberikan hak jawab kepada National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia. Tinggal selanjutnya menunggu putusan dari NDRC Indonesia.
"Harapan kami, NDRC Indonesia dapat memberikan putusan yang adil dan tepat karena persoalan gaji ini, bukan tanpa sebab," demikian Sigit Widodo.
Baca juga: Cegah karhutla, warga Palangka Raya diminta gencarkan gerakan PLTB
Baca juga: Karhutla terjadi di Palangka Raya tanggung jawab bersama
Baca juga: DPRD minta Pemkot Palangka Raya benahi fasilitas pasar tradisional