Kalimantan Tengah menjadi 10 provinsi dengan inflasi terendah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Kalimantan Tengah Sri Widanarni mengatakan, daerah setempat menjadi salah satu dari 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat inflasi terendah.

 

"Dengan kondisi ini, kita harus bersyukur karena Kalimantan Tengah masuk ke dalam 10 provinsi inflasi terendah dan ini perlu kita pertahankan," katanya di Palangka Raya, Senin.

 

Adapun 10 provinsi yang mengalami inflasi terendah, yakni Gorontalo 1,16 persen, Sulawesi Utara 1,16 persen, Sulawesi Barat 1,19 persen, Papua 1,28 persen, Jambi 1,70 persen, Aceh 1,83 persen, Kalimantan Tengah 1,88 persen, DKI Jakarta 1,89 persen, Sumatera Barat 1,94 persen, Riau 1,96 persen, serta Banten 2,04 persen.

 

Kemudian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan untuk 10 provinsi yang mengalami inflasi tertinggi meliputi Bangka Belitung 3,55 persen, Sulawesi Tenggara 3,46 persen, Maluku Utara 3,34 persen, Yogyakarta 3,30 persen, Maluku 3,1 persen, Kalimantan Timur 3,07 persen, Jawa Timur 3,01 persen, Kalimantan Selatan 2,72 persen, Papua Barat 2,69 persen, dan Jawa Tengah 2,49 persen.

Baca juga: Kalteng gencarkan Gerakan Pangan Murah jaga stabilisasi harga beras

 

Sri Widanarni berharap agar ke depan stabilitas harga pangan di Kalimantan Tengah tetap terjaga dan tidak ada terjadinya lonjakan, seperti beras, minyak goreng, bawang putih, cabai, dan komoditas pangan strategis lainnya.

 

Oleh karenanya secara berkelanjutan Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah terus berkolaborasi melalui berbagai program maupun kegiatan dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi.

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Kadishanpang) Kalimantan Tengah Riza Rahmadi menambahkan, sampai dengan saat ini pihaknya terus melaksanakan giat pasar penyeimbang, pasar murah, serta lainnya dalam upaya stabilisasi harga maupun pasokan.

 

"Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, kami berupaya agar tetap tersedianya akses terhadap pangan murah bagi masyarakat. Jadi kami pun secara rutin memantau kondisi pasokan maupun ketersediaan dan harga pangan di lapangan. Apabila ada daerah yang memerlukan intervensi, kami segera melakukan kegiatan ke lapangan," jelasnya.

Baca juga: Bappenas petakan kebutuhan pengembangan infrastruktur di Kalimantan

Baca juga: Kadiskominfosantik Kalteng usung SATUKITA mempercepat implementasi SPBE

Baca juga: Pelabuhan perikanan di Seruyan jadi pusat pengembangan masyarakat nelayan