Jakarta (ANTARA) - Deputi Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Dessy Ruhati mengatakan, berdasarkan hasil kajian pihaknya bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hingga kini sebanyak 295 restoran Indonesia telah beroperasi di Belanda.
“Berdasarkan hasil kajian dapat kami sampaikan bahwa di dunia, restoran Indonesia paling banyak di Belanda 295 restoran, Australia sebanyak 162 restoran, Amerika Serikat (AS) 89 restoran, Malaysia 70 dan Jepang ada 66 restoran,” ujar Dessy dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, hasil kajian itu juga mencatat usaha kuliner khas Indonesia di luar negeri memiliki pola atau ciri khas yang sama yakni, pemilik restoran turut berperan sebagai pengelola restoran.
Adapun restoran Indonesia yang berdiri di luar negeri ini berupa usaha restoran, pop up, all you can eat hingga cloud kitchen dengan konsumen utama merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di negara itu atau diaspora serta warga setempat.
Dessy mencatat, masing-masing restoran yang tersebar itu memiliki omzet sekitar kurang dari Rp300 juta.
“Berdasarkan responden yang telah kami lakukan penelitian dengan jumlah 28 restoran di luar negeri, masing-masing mayoritas restoran miliki omzet sekitar kurang dari Rp300 juta itu 43 persen dan besaran pembiayaan yang dibutuhkan sekitar Rp1-5 miliar,” ujarnya.
Bagi calon pengusaha restoran Indonesia, lanjut dia, dalam membuka restoran baru atau memperluas restoran yang ada, tercatat pelaku usaha membutuhkan bantuan pinjaman dengan tenor atau masa pinjam selama satu hingga lima tahun dengan bunga pada kisaran 1-3 persen.
Dengan target yang dicanangkan Presiden Jokowi yakni 4.000 restoran Indonesia dapat berjejaring di luar negeri pada 2024, Dessy mengakui masih ada kendala soal pasokan bahan baku termasuk rempah-rempah Indonesia.
Ke depan, lanjut Dessy, pihaknya akan berkoordinasi dengan lintas ke-deputi-an untuk membantu memasarkan rempah asal Indonesia ke pasar Eropa yang merupakan pasar potensial di sektor pariwisata.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN Zamroni Salim mengungkapkan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pihaknya, dibutuhkan eksportir khusus bumbu atau rempah Indonesia ke luar negeri termasuk restoran di dunia pada umumnya.
Selain itu, dari sisi pembiayaan, ujar Zamroni, Penugasan Khusus Ekspor (PKE) bukan hal utama yang dibutuhkan eksportir. Melainkan program yang ada di dalam Indonesia Spice Up The World (ISUTW) sehingga calon eksportir mengetahui permintaan negara tujuan ekspor, standar dan regulasi yang diperhatikan dalam ekspor.
“Dan yang perlu diperhatikan bahwa ada semacam hub. Harapan dari rekomendasi kami juga membentuk hub juga tapi hub bumbu-bumbu yang lebih lengkap bisa bentuknya didanai BUMN atau juga diserahkan kepada swasta dan ini perlu kajian lebih lanjut soal hub bumbu luar negeri,” katanya.