Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Tengah Satriadi menyatakan bahwa pihaknya pada tanggal 30 November 2023, akan melaksanakan apel siaga pengawasan yang diikuti seluruh komisioner Bawaslu dan Pengawas Kecamatan kabupaten/kota se-Kalteng.
Apel siaga itu salah satu upaya Bawaslu dalam menyambut dan mempersiapkan pengawasan selama masa kampanye pemilu 2024 yang telah dimulai hari ini, kata Satriadi melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Selasa.
"Kami juga berharap seluruh kontestan peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye, agar taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, peserta pemilu harus menjunjung tinggi sportivitas, saling menghargai, tidak melakukan kampanye berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), tidak menyebarkan kebencian maupun kabar bohong (Hoak), serta tidak melakukan politik uang.
"Masyarakat pun kami harapkan saling menghargai sekalipun ada perbedaan pilihan. Mari kita sama-sama mensukseskan pemilu 2024," kata Satriadi.
Dirinya pun membenarkan bahwa Bawaslu RI telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Kampanye atau Siwaskam yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengawasan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: KPU tegaskan tidak ada WNA di daftar pemilih tetap
Di mana aplikasi itu, proses pengawasan kampanye dalam Pemilu 2024 akan semakin terarah sesuai dengan aturan pengawasan pemilu mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan.
"Intinya ada banyak hal yang telah dipersiapkan dan akan dilaksanakan Bawaslu dalam mengoptimalkan pengawasan selama masa kampanye hingga pemungutan suara," demikian Satriadi.
KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pemilu 2024, masyarakat Indonesia akan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, guru diminta tak terjebak politik praktis
Baca juga: Bawaslu luncurkan aplikasi pengawasan kampanye Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu proses laporan dugaan pelanggaran pemilu
Apel siaga itu salah satu upaya Bawaslu dalam menyambut dan mempersiapkan pengawasan selama masa kampanye pemilu 2024 yang telah dimulai hari ini, kata Satriadi melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Selasa.
"Kami juga berharap seluruh kontestan peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye, agar taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan," ucapnya.
Selain itu, lanjut dia, peserta pemilu harus menjunjung tinggi sportivitas, saling menghargai, tidak melakukan kampanye berbau suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), tidak menyebarkan kebencian maupun kabar bohong (Hoak), serta tidak melakukan politik uang.
"Masyarakat pun kami harapkan saling menghargai sekalipun ada perbedaan pilihan. Mari kita sama-sama mensukseskan pemilu 2024," kata Satriadi.
Dirinya pun membenarkan bahwa Bawaslu RI telah meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Kampanye atau Siwaskam yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengawasan tahapan kampanye pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: KPU tegaskan tidak ada WNA di daftar pemilih tetap
Di mana aplikasi itu, proses pengawasan kampanye dalam Pemilu 2024 akan semakin terarah sesuai dengan aturan pengawasan pemilu mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan.
"Intinya ada banyak hal yang telah dipersiapkan dan akan dilaksanakan Bawaslu dalam mengoptimalkan pengawasan selama masa kampanye hingga pemungutan suara," demikian Satriadi.
KPU telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam pemilu 2024, masyarakat Indonesia akan memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baca juga: Jelang Pemilu 2024, guru diminta tak terjebak politik praktis
Baca juga: Bawaslu luncurkan aplikasi pengawasan kampanye Pemilu 2024
Baca juga: Bawaslu proses laporan dugaan pelanggaran pemilu