Pj Bupati Barsel: ASN dilarang terlibat politik praktis

Penjabat Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Deddy Winarwan mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah setempat agar jangan terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024.

 

"Hal itu sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN," katanya di Buntok, Rabu.

 

Oleh karena itu, Deddy mengingatkan kepada seluruh ASN agar netral. Apabila ada oknum ASN yang berani ikut terlibat politik praktis, maka yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi, baik sanksi administratif, pencopotan jabatan hingga sanksi pidana.

 

"Kita meminta kepada ASN ataupun PPPK di daerah ini netral dan silakan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu 14 Februari 2024 untuk menyalurkan hak pilih sesuai dengan hati nuraninya masing-masing," ujarnya.

Baca juga: Optimalkan pembangunan bidang lingkungan, Pemkab Barsel tingkatkan anggaran pada DLH

 

Pada kesempatan itu, ia juga meminta, apabila ada informasi, oknum ASN yang mengondisikan terhadap orang lain untuk memilih calon tertentu dalam pemilu agar dilaporkan kepada dirinya.

 

"Apabila ada oknum ASN ataupun PPPK yang berpolitik praktis dengan mengondisikan masyarakat untuk memilih calon tertentu, silakan laporkan kepada saya, supaya saya melaporkannya kepada Bawaslu, Gakkumdu dan Inspektorat Jenderal untuk ditindak," tegasnya.

 

Sebab menurut Deddy Winarwan, ASN ataupun PPPK harus netral dan dilarang melakukan pengondisian maupun mengarahkan orang lain untuk memilih calon tertentu dalam pemilu.

 

"Saya juga sudah menegaskan kepada seluruh jajaran saya, jangan ikut dalam politik praktis dan dilarang keras mengondisikan jajaran di bawahnya untuk memilih calon tertentu dalam pelaksanaan pemilu," demikian Deddy Winarwan.

Baca juga: KPU Barsel laksanakan simulasi pemungutan suara di Hilir Sper

Baca juga: Sebanyak 5.746 KPM di Barito Selatan dapat bantuan cadangan pangan

Baca juga: Pemkab Barsel distribusikan bansos ke sejumlah desa di dua kecamatan