Palangka Raya (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan strategi dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2024.
"Kami akan terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan yang terjadi di tahun 2024 ini," kata Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengatakan, tujuan Program JKN adalah untuk memberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Untuk itu pihaknya akan selalu melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN dapat berjalan dengan maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya masyarakat Indonesia.
"Dengan usaha dan upaya bersama seluruh stake holder kami percaya tantangan dalam Program JKN dapat diatasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Nuim.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada pada Program JKN. Upaya tersebut tidak lepas dari komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Dia menambahkan, dalam upaya peningkatan urusan layanan kesehatan masyarakat tersebut tentu memerlukan dukungan dari seluruh pihak. Misalnya kita bisa mulai dari daerah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang baik seperti yang ada di Kota Palangka Raya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Palangka Raya sosialisasikan hak dan kewajiban ke peserta JKN
"Selain itu kita juga perlu bersinergi dalam hal lain seperti upaya penanganan stunting serta pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis),” kata Nuim.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, salah satu tantangan adanya distribusi penduduk di Kalimantan Tengah yang belum merata di setiap daerah.
Selain itu menurut Suyuti, di Kalteng angka migrasi penduduk masih tinggi sehingga menyebabkan adanya pemanfaatan layanan kesehatan yang belum maksimal.
"Ada penduduk di daerah yang belum memiliki NIK valid akibat belum meratanya distribusi penduduk. Kemudian juga angka migrasi atau perpindahan penduduk cukup tinggi, yang membuat pemanfaatan layanan kesehatan tidak merata," katanya.
Kemudian juga terkait kesiapan sarana dan prasarana dalam pemberian layanan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
Suyuti menambahkan bahwa dalam Program JKN selain memberikan layanan kesehatan perorangan juga penting untuk memberikan upaya layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya upaya layanan kesehatan masyarakat akan memiliki dampak lebih luas dari layanan kesehatan perorangan.
“Perlu ditingkatkan terkait upaya layanan kesehatan masyarakat. Karena apabila urusan layanan kesehatan masyarakat baik, maka urusan kesehatan perorangan akan menjadi baik,” kata Suyuti.
Baca juga: BPJS Kesehatan Palangka Raya lakukan monitoring dan evaluasi di Faskes
Baca juga: Peserta BPJS Kesehatan andalkan JKN untuk berobat penyakit jantung
Baca juga: Peserta semakin paham manfaat JKN usai jalani pengobatan
"Kami akan terus melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menghadapi tantangan yang terjadi di tahun 2024 ini," kata Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan Nuim Mubaraq melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengatakan, tujuan Program JKN adalah untuk memberikan kemudahan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk Indonesia dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Untuk itu pihaknya akan selalu melakukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN dapat berjalan dengan maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya masyarakat Indonesia.
"Dengan usaha dan upaya bersama seluruh stake holder kami percaya tantangan dalam Program JKN dapat diatasi untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata Nuim.
Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada pada Program JKN. Upaya tersebut tidak lepas dari komitmen dan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Dia menambahkan, dalam upaya peningkatan urusan layanan kesehatan masyarakat tersebut tentu memerlukan dukungan dari seluruh pihak. Misalnya kita bisa mulai dari daerah yang memiliki kelengkapan sarana dan prasarana yang baik seperti yang ada di Kota Palangka Raya.
Baca juga: BPJS Kesehatan Palangka Raya sosialisasikan hak dan kewajiban ke peserta JKN
"Selain itu kita juga perlu bersinergi dalam hal lain seperti upaya penanganan stunting serta pelayanan Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis),” kata Nuim.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan, salah satu tantangan adanya distribusi penduduk di Kalimantan Tengah yang belum merata di setiap daerah.
Selain itu menurut Suyuti, di Kalteng angka migrasi penduduk masih tinggi sehingga menyebabkan adanya pemanfaatan layanan kesehatan yang belum maksimal.
"Ada penduduk di daerah yang belum memiliki NIK valid akibat belum meratanya distribusi penduduk. Kemudian juga angka migrasi atau perpindahan penduduk cukup tinggi, yang membuat pemanfaatan layanan kesehatan tidak merata," katanya.
Kemudian juga terkait kesiapan sarana dan prasarana dalam pemberian layanan kepada masyarakat Kalimantan Tengah.
Suyuti menambahkan bahwa dalam Program JKN selain memberikan layanan kesehatan perorangan juga penting untuk memberikan upaya layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya upaya layanan kesehatan masyarakat akan memiliki dampak lebih luas dari layanan kesehatan perorangan.
“Perlu ditingkatkan terkait upaya layanan kesehatan masyarakat. Karena apabila urusan layanan kesehatan masyarakat baik, maka urusan kesehatan perorangan akan menjadi baik,” kata Suyuti.
Baca juga: BPJS Kesehatan Palangka Raya lakukan monitoring dan evaluasi di Faskes
Baca juga: Peserta BPJS Kesehatan andalkan JKN untuk berobat penyakit jantung
Baca juga: Peserta semakin paham manfaat JKN usai jalani pengobatan