Sampit (ANTARA) - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Halikinnor mengaku akan mengevaluasi program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan pertimbangan untuk membuka peluang bagi investor yang ingin membuka rumah sakit swasta di daerah ini.
“Nanti akan saya tinjau kembali program UHC itu, karena investor tidak akan masuk lantaran semua ditanggung lewat BPJS Kesehatan,” kata Halikinnor di Sampit, Sabtu.
Ia menjelaskan, selama ini pelayanan di RSUD dr Murjani Sampit sebagai rumah sakit utama dan satu-satunya di Kota Sampit sering dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, hal ini bukan semata-mata dikarenakan manajemen rumah sakit yang kurang baik, melainkan daya tampung rumah sakit yang terbatas dan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang.
Berdasarkan informasi yang ia dapat dari pihak RSUD dr Murjani Sampit, umumnya satu dokter hanya bisa melayani maksimal 40 pasien dalam sehari, sedangkan jumlah calon pasien yang datang mencapai ratusan sehingga tak jarang ada yang tidak bisa terlayani. Hal itu pula yang sering menjadi keluhan masyarakat.
Sebagai perbandingan, Kota Palangka Raya yang memiliki beberapa rumah sakit dalam satu kota, RSUD dr Murjani Sampit merupakan rumah sakit satu-satunya di Kota Sampit, sedangkan jumlah penduduk di Kotim merupakan yang terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Saya tanya ke dokter spesialis di RSUD dr Murjani Sampit, katanya satu dokter maksimal hanya bisa melayani 40 pasien sehari, sedangkan yang datang itu biasa sampai ratusan,” sebutnya.
Ia melanjutkan, karena alasan itu pula pemerintah daerah selalu membuka peluang bagi investor yang ingin membuka rumah sakit swasta di Kotim dengan harapan jumlah pasien yang ada bisa terbagi dan tidak menumpuk di satu fasilitas layanan kesehatan.
Baca juga: PT Pelni gunakan kapal tambahan angkut pemudik dari Sampit
Ada beberapa investor yang mengutarakan keinginan untuk membangun rumah sakit swasta, salah satunya pengusaha asal Kalimantan Selatan Haji Norhin yang telah membangun Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru.
Kabarnya investor itu masih mencari lahan yang cocok sembari melihat pangsa pasar di Kotim, namun adanya program UHC tampaknya membuat investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Kotim.
Diketahui, sejak 2023 Pemkab Kotim menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk program UHC bagi seluruh masyarakat Kotim. Setiap tahun Pemkab Kotim menggelontorkan Rp50 juta hingga Rp60 miliar untuk program itu.
Program ini adalah program jaminan kesehatan yang bertujuan memberikan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, terutama kalangan kurang mampu.
Bagi masyarakat kurang mampu atau tidak mampu membayar iuran bulanan secara mandiri bisa mendaftar sebagai anggota penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang iuran bulanannya ditanggung oleh pemerintah melalui program UHC.
Dengan begitu tidak ada alasan lagi bagi masyarakat Kotim untuk tidak bisa mendaftar peserta BPJS Kesehatan dan tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
Namun karena adanya program ini pula masyarakat enggan untuk berobat ke fasilitas layanan kesehatan swasta yang umumnya tidak menerima penggunaan BPJS Kesehatan dan lebih memilih layanan kesehatan yang gratis.
“Jadi jangan salah mengira kenapa sampai sekarang belum ada investor rumah sakit swasta masuk ke Kotim, bukan karena izinnya dipersulit atau segala macam. Tetapi karena kita ada program UHC, makanya nanti kita tinjau lagi UHC itu,” demikian Halikinnor.
Baca juga: PT Sukajadi Sawit Mekar salurkan 10.000 liter Minyakita murah bantu masyarakat
Baca juga: Seorang nelayan di Kotim hilang saat mencari ikan
Baca juga: Murid SMPN 4 Sampit tetap dapat tugas selama libur Lebaran
