Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Barito Utara 2023 pada rapat paripurna I dalam rangka penyampaian LKPj Bupati Barito Utara kepada DPRD setempat.
Rapat paripurna I dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I DPRD Parmana Setiawan, Wakil Ketua II DPRD Sastra Jaya, anggota DPRD dan dihadiri Pj Bupati Muhlis, Pj Sekda Jufriansyah dan pejabat lainnya.
“Atas nama pemerintah daerah dan pribadi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD, yang telah menyelenggarakan rapat paripurna pada hari ini. Semoga penyampaian pidato pengantar LKPj 2023 ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta mendapat hidayah dan ridho dari Allah SWT,” kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Senin.
Menurut dia, LKPj Bupati Barito Utara 2023 ini dibuat mengacu kepada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPj Bupati Barito Utara 2023 ini, katanya, disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Secara umum capaian kinerja pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Makro Barito Utara pada tahun 2023 antara lain indeks pembangunan manusia (IPM) di Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kenaikan yang terjadi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,55 persen sehingga mencapai angka ipm 72,71," kata Muhlis.
Dia menjelaskan, angka kemiskinan untuk 2023 adalah 5,35 ribu jiwa yang mana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan dari 5,80 ribu jiwa pada tahun 2022.
Kemudian angka pengangguran di Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan dari 2022 ke 2023 yakni dari 4,82 persen pada 2022 menjadi 4,85 persen pada 2023.
Pertumbuhan ekonomi pada 2023 bernilai negatif di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 5,49 persen dari 2022 sebesar 6,24 persen.
"Pertumbuhan per kapita di Kabupaten Barito Utara pada 2023 mengalami kenaikan angka sebesar Rp49.906.763, dibandingkan 2022 sebesar Rp47.924.307 atau mengalami peningkatan sebesar 4,14 persen dari tahun sebelumnya,” kata Muhlis menjelaskan.
Muhlis juga mengatakan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan angka pada tahun 2023 sebesar 0,323 dibandingkan pada tahun 2022 0,301 atau mengalami peningkatan sebesar 7,31 persen.
“Sedangkan untuk penilaian indikator kinerja output dan outcome pemerintahan secara keseluruhan terdapat pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD),” demikian Muhlis.
Rapat paripurna I dipimpin Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini, didampingi Wakil Ketua I DPRD Parmana Setiawan, Wakil Ketua II DPRD Sastra Jaya, anggota DPRD dan dihadiri Pj Bupati Muhlis, Pj Sekda Jufriansyah dan pejabat lainnya.
“Atas nama pemerintah daerah dan pribadi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD, yang telah menyelenggarakan rapat paripurna pada hari ini. Semoga penyampaian pidato pengantar LKPj 2023 ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta mendapat hidayah dan ridho dari Allah SWT,” kata Penjabat Bupati Barito Utara Muhlis di Muara Teweh, Senin.
Menurut dia, LKPj Bupati Barito Utara 2023 ini dibuat mengacu kepada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LKPj Bupati Barito Utara 2023 ini, katanya, disusun berpedoman pada Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Secara umum capaian kinerja pemerintahan daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Makro Barito Utara pada tahun 2023 antara lain indeks pembangunan manusia (IPM) di Barito Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kenaikan yang terjadi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,55 persen sehingga mencapai angka ipm 72,71," kata Muhlis.
Dia menjelaskan, angka kemiskinan untuk 2023 adalah 5,35 ribu jiwa yang mana jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan dari 5,80 ribu jiwa pada tahun 2022.
Kemudian angka pengangguran di Kabupaten Barito Utara mengalami kenaikan dari 2022 ke 2023 yakni dari 4,82 persen pada 2022 menjadi 4,85 persen pada 2023.
Pertumbuhan ekonomi pada 2023 bernilai negatif di mana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 5,49 persen dari 2022 sebesar 6,24 persen.
"Pertumbuhan per kapita di Kabupaten Barito Utara pada 2023 mengalami kenaikan angka sebesar Rp49.906.763, dibandingkan 2022 sebesar Rp47.924.307 atau mengalami peningkatan sebesar 4,14 persen dari tahun sebelumnya,” kata Muhlis menjelaskan.
Muhlis juga mengatakan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Barito Utara mengalami penurunan angka pada tahun 2023 sebesar 0,323 dibandingkan pada tahun 2022 0,301 atau mengalami peningkatan sebesar 7,31 persen.
“Sedangkan untuk penilaian indikator kinerja output dan outcome pemerintahan secara keseluruhan terdapat pada laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD),” demikian Muhlis.