Tamiang Layang (ANTARA) - Kalangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah mengundang sekaligus bertemu sejumlah pemangku kepentingan, termasuk para tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk musyawarah dan mufakat terkait maskot pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024 di wilayah setempat.
"Seperti halnya maskot Pilkada 2028 lalu, yang dibuat berdasarkan diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, begitupun pada tahun ini kita menyusunnya berdasar konsultasi dengan mereka," kata Ketua KPU Barito Timur, Satya Hedipuspita di Tamiang Layang, Senin.
Menurutnya, tidak dilaksanakannya sayembara maskot pilkada bukan karena masalah tidak adanya anggaran, tetapi anggaran yang tersedia cukup. Musyawarah dan mufakat maskot telah disepakati para komisioner KPU Barito Timur dalam rapat pleno, agar dilakukan berbagai pertimbangan yang salah satunya karena waktu yang berhimpitan dengan beberapa tugas lain dan sempit.
Musyawarah dan mufakat maskot Pilkada Barito Timur akan dilaksanakan besok (Selasa) di ruang RPP KPU Barito Timur di Tamiang Layang mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Adapun yang diundang diantaranya Penjabat Bupati Barito Timur, Sekda Barito Timur, Kadis Kominfo PS, Kadis Budparpora, tokoh masyarakat Ampera AY Mebas dan Allen Ngepek, tokoh adat Wahatin, Damang Paju Epat, Paju Sepuluh, Paju Lima, Paku Karau.
Menanggapi adanya undangan musyawarah mufakat Maskot Pilkada Bartim 2024, Sumitsastro, salah satu warga Kabupaten Barito Timur menilai ada kejanggalan dengan tidak diadakannya dengan tidak adanya lomba atau sayembara.
Baca juga: KPU plenokan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Bartim Pemilu 2024
Menurutnya, lomba atau sayembara maskot Pilkada Bartim 2024 merupakan proses politik dan demokrasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Kalau ini saya nilai ada kejanggalan. Kemungkinan desainnya sudah ada tapi perlu disepakati lagi sehingga diduga ada penyalahgunaan anggaran untuk sayembara maskot yang ditiadakan," kata Sumitsastro.
Baca juga: Distan Bartim optimalkan lahan rawa dukung pencapaian ketahanan pangan
Baca juga: Kesbangpol Bartim catat ada 43 ormas terdaftar
Baca juga: KPU Bartim segera lantik 50 PPK jelang Pilkada 2024
"Seperti halnya maskot Pilkada 2028 lalu, yang dibuat berdasarkan diskusi dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat, begitupun pada tahun ini kita menyusunnya berdasar konsultasi dengan mereka," kata Ketua KPU Barito Timur, Satya Hedipuspita di Tamiang Layang, Senin.
Menurutnya, tidak dilaksanakannya sayembara maskot pilkada bukan karena masalah tidak adanya anggaran, tetapi anggaran yang tersedia cukup. Musyawarah dan mufakat maskot telah disepakati para komisioner KPU Barito Timur dalam rapat pleno, agar dilakukan berbagai pertimbangan yang salah satunya karena waktu yang berhimpitan dengan beberapa tugas lain dan sempit.
Musyawarah dan mufakat maskot Pilkada Barito Timur akan dilaksanakan besok (Selasa) di ruang RPP KPU Barito Timur di Tamiang Layang mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Adapun yang diundang diantaranya Penjabat Bupati Barito Timur, Sekda Barito Timur, Kadis Kominfo PS, Kadis Budparpora, tokoh masyarakat Ampera AY Mebas dan Allen Ngepek, tokoh adat Wahatin, Damang Paju Epat, Paju Sepuluh, Paju Lima, Paku Karau.
Menanggapi adanya undangan musyawarah mufakat Maskot Pilkada Bartim 2024, Sumitsastro, salah satu warga Kabupaten Barito Timur menilai ada kejanggalan dengan tidak diadakannya dengan tidak adanya lomba atau sayembara.
Baca juga: KPU plenokan perolehan kursi dan calon terpilih DPRD Bartim Pemilu 2024
Menurutnya, lomba atau sayembara maskot Pilkada Bartim 2024 merupakan proses politik dan demokrasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Kalau ini saya nilai ada kejanggalan. Kemungkinan desainnya sudah ada tapi perlu disepakati lagi sehingga diduga ada penyalahgunaan anggaran untuk sayembara maskot yang ditiadakan," kata Sumitsastro.
Baca juga: Distan Bartim optimalkan lahan rawa dukung pencapaian ketahanan pangan
Baca juga: Kesbangpol Bartim catat ada 43 ormas terdaftar
Baca juga: KPU Bartim segera lantik 50 PPK jelang Pilkada 2024