Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan tengah (Kapolda Kalteng) Irjen Pol Djoko Poerwanto memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di provinsi setempat akan berjalan aman dan lancar.
Pernyataan tersebut diucapkan Djoko Poerwanto pada kegiatan Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 di Palangka Raya, yang digagas oleh Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, bahkan secara geografi, provinsi setempat memiliki 13 kabupaten dan satu kota dengan lahan terluas daerah di seluruh Indonesia, namun dengan jumlah penduduk 2.741.075 jiwa.
"Saya tegaskan bahwa Polda Kalteng siap mewujudkan Kalteng aman dan nyaman, walaupun Polda setempat masih kekurangan personel. Karena saat ini rasionya satu polisi menjaga 3.385 masyarakat," kata Djoko Poerwanto di Palangka Raya, Kamis.
Jenderal berpangkat bintang dua itu menuturkan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim gabungan dengan kekuatan pesonel pengaman Pilkada 2024 baik dari Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung.
Kekuatan personel kontijensi sebanyak 4.4479 personel, kekuatan personel PAM Polda dan Polres jajaran 5.378 personel dan dibantu oleh TNI dengan kekuatan 2.176 personel.
"Kami juga berkomitmen dalam menyediakan kekuatan, untuk mewujudkan pilkada damai di Kalteng," bebernya.
Lebih lanjut jenderal yang hobi olahraga sepeda tersebut menambahkan, bicara potensi kerawanan Polda setempat bersama stakeholder lainnya, juga sudah melakukan analisa potensi konflik, diantaranya terjadi konflik internal partai politik (parpol) sehingga bisa menimbulkan kelompok aksi unjuk rasa (unras), kericuhan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), politik uang, penghilangan dokumen pilkada, terjadinya kerusuhan, termasuk demonstrasi penolakan hasil pilkada dengan cara kekerasan. Juga termasuk adanya black campaign.
Baca juga: Waspada hoaks dan ujaran kebencian jelang Pilkada 2024
Selanjutnya, untuk prediksi ancaman juga sudah dipetakan. Beberapa diantaranya janji-janji paslon tidak ditepati hingga masyarakat menuntut, bentrok antar pendukung, terjadinya provokasi, penyalahgunaan wewenang dengan menekan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hal-hal lainnya.
"semua kerawanan gangguan pilkada sudah kami petakan. Maka dari itu kami sudah menyiapkan cara bertindak, termasuk meningkatkan kerjasama seluruh stakeholder, antisipasi hoax, termasuk terus menyiapkan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial," demikian Djoko Poerwanto.
Pada kegiatan Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut, juga dihadiri Kejaksaan Tinggi, Korem 102/Pjg, Gapki Pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng turut hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: KPU Kotim memerlukan 1.110 pantarlih optimalkan coklit Pilkada 2024
Baca juga: Perangkat desa diminta pastikan pilkada berjalan kondusif
Baca juga: Pilkada Barito Timur 2024 tanpa calon perseorangan
Pernyataan tersebut diucapkan Djoko Poerwanto pada kegiatan Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 di Palangka Raya, yang digagas oleh Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng, bahkan secara geografi, provinsi setempat memiliki 13 kabupaten dan satu kota dengan lahan terluas daerah di seluruh Indonesia, namun dengan jumlah penduduk 2.741.075 jiwa.
"Saya tegaskan bahwa Polda Kalteng siap mewujudkan Kalteng aman dan nyaman, walaupun Polda setempat masih kekurangan personel. Karena saat ini rasionya satu polisi menjaga 3.385 masyarakat," kata Djoko Poerwanto di Palangka Raya, Kamis.
Jenderal berpangkat bintang dua itu menuturkan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim gabungan dengan kekuatan pesonel pengaman Pilkada 2024 baik dari Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung.
Kekuatan personel kontijensi sebanyak 4.4479 personel, kekuatan personel PAM Polda dan Polres jajaran 5.378 personel dan dibantu oleh TNI dengan kekuatan 2.176 personel.
"Kami juga berkomitmen dalam menyediakan kekuatan, untuk mewujudkan pilkada damai di Kalteng," bebernya.
Lebih lanjut jenderal yang hobi olahraga sepeda tersebut menambahkan, bicara potensi kerawanan Polda setempat bersama stakeholder lainnya, juga sudah melakukan analisa potensi konflik, diantaranya terjadi konflik internal partai politik (parpol) sehingga bisa menimbulkan kelompok aksi unjuk rasa (unras), kericuhan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), politik uang, penghilangan dokumen pilkada, terjadinya kerusuhan, termasuk demonstrasi penolakan hasil pilkada dengan cara kekerasan. Juga termasuk adanya black campaign.
Baca juga: Waspada hoaks dan ujaran kebencian jelang Pilkada 2024
Selanjutnya, untuk prediksi ancaman juga sudah dipetakan. Beberapa diantaranya janji-janji paslon tidak ditepati hingga masyarakat menuntut, bentrok antar pendukung, terjadinya provokasi, penyalahgunaan wewenang dengan menekan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hal-hal lainnya.
"semua kerawanan gangguan pilkada sudah kami petakan. Maka dari itu kami sudah menyiapkan cara bertindak, termasuk meningkatkan kerjasama seluruh stakeholder, antisipasi hoax, termasuk terus menyiapkan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial," demikian Djoko Poerwanto.
Pada kegiatan Diskusi Publik Jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 tersebut, juga dihadiri Kejaksaan Tinggi, Korem 102/Pjg, Gapki Pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng turut hadir dan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Baca juga: KPU Kotim memerlukan 1.110 pantarlih optimalkan coklit Pilkada 2024
Baca juga: Perangkat desa diminta pastikan pilkada berjalan kondusif
Baca juga: Pilkada Barito Timur 2024 tanpa calon perseorangan