Kantor Pertanahan Palangka Raya resmi implementasikan layanan sertipikat elektronik

Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Nasional Pertanahan (ATR/BPN) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah secara resmi meluncurkan pengimplementasian layanan sertipikat elektronik.

 

"Alhamdulillah hari ini Kantor Pertanahan Palangka Raya resmi launching (meluncurkan) layanan sertipikat elektronik, artinya sudah siap memproduksi dokumen elektronik," kata Kepala ATR/BPN Palangka Raya Yono Cahyono di Palangka Raya, Senin.

 

Dia menjelaskan, implementasi layanan sertipikat elektronik merupakan wujud dari keinginan Kementerian ATR/BPN yang tertuang dalam renstra dan roadmap untuk menjadi institusi berstandar dunia.

 

Sebelum dilaksanakan peluncuran pengimplementasian pada hari ini, sebelumnya Kantor Pertanahan Palangka Raya telah melaksanakan kegiatan alih media untuk sertipikat aset milik pemerintah. Ini sebagai upaya pendahuluan penyesuaian bagi pihaknya, dalam peralihan ke elektronik tersebut. 

 

"Dan per hari ini bukan hanya dari instansi pemerintah, tetapi masyarakat sudah bisa menikmati layanan elektronik ini," tuturnya.

Baca juga: Tim voli putri Palangka Raya masuk final Selekda Pra Popnas Kalteng 2024

 

Yono Cahyono menyampaikan, dalam pengimplementasian hasil atau output sertipikat hak atas tanah selain masuk dalam akun milik masyarakat secara elektronik, juga dicetak sertifikat elektronik satu lembar, sebagai penyesuaian bagi masyarakat saat terjadinya peralihan.

 

Adapun sertipikat elektronik yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan Palangka Raya melalui kegiatan alih media, di antaranya aset Kementerian ATR/BPN sebanyak empat sertifikat, aset pemda/pemkot satu sertifikat, aset pemprov ada tiga sertifikat, serta aset Kejaksaan dua sertifikat.

 

"Ketika kami launching implementasi layanan sertipikat elektronik, sertifikat yang lama tetap berlaku, sebelum ada permohonan alih media dari masyarakat," jelasnya.

 

Jadi, ditegaskannya, proses untuk menjadi sertipikat elektronik tidak serta merta Kantor Pertanahan melakukannya, sehingga harus ada permohonannya.

 

"Kalau itu tidak ada, sertipikat yang lama, masih berlaku. Jadi masyarakat agar tetap tenang. Terkait dengan alih media ini akan dilakukan bertahap," terangnya.

Baca juga: Personel Polresta Palangka Raya dites urine cegah penggunaan narkoba

Baca juga: Polresta selidiki terbakarnya 12 unit ruko di Palangka Raya

Baca juga: Diperkirakan hujan lebat, Pemkot diminta perhatikan pohon rawan tumbang