Palangka Raya (ANTARA) - Bappedalitbang Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan Forum Satu Data Tingkat Daerah menjadi upaya pemerintah provinsi dalam mewujudkan ketersediaan data berkualitas serta terintegrasi.
"Tujuannya untuk penentuan daftar data, data prioritas, rencana aksi, kode referensi data induk, dan pembatasan akses data tertentu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya, Rabu.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
Dijelaskannya kebijakan SDI, hadir dari berbagai permasalahan, di antaranya data belum berkualitas, sistem basis data sektoral belum terpadu, belum seragamnya kode referensi, data sulit diakses dan tidak terintegrasi, serta ketidakjelasan unit pengelolaan data.
Baca juga: Jelang Pilkada 2024, Wagub Kalteng minta ASN jaga netralitas
Leonard menyampaikan kebijakan SDI dalam rangka mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan instansi pusat dan daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
"Tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah di antaranya tahap identifikasi kebutuhan data daerah," ujarnya.
Identifikasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang dikoordinir Bappedalitbang yang melibatkan pembina data, wali data dan produsen data.
Dilanjutkan tahap pengumpulan dilakukan produsen data dan dikoordinir Diskominfosantik sebagai wali data. Tahap pengisian dilakukan produsen data dan dikoordinir Diskominfosantik sebagai tahap pemeriksaan Bappedalitbang, hingga Diskominfosantik sebagai wali data dan melibatkan produsen data.
Baca juga: Dislutkan Kalteng dampingi warga pesisir tanam vegetasi pantai
Baca juga: Dinkes paparkan penguatan infrastruktur kesehatan di Kalteng
Baca juga: Pacu daya saing, Pemprov Kalteng alokasikan belasan paket pelatihan kerja
"Tujuannya untuk penentuan daftar data, data prioritas, rencana aksi, kode referensi data induk, dan pembatasan akses data tertentu," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kalteng Leonard S Ampung di Palangka Raya, Rabu.
Forum ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
Dijelaskannya kebijakan SDI, hadir dari berbagai permasalahan, di antaranya data belum berkualitas, sistem basis data sektoral belum terpadu, belum seragamnya kode referensi, data sulit diakses dan tidak terintegrasi, serta ketidakjelasan unit pengelolaan data.
Baca juga: Jelang Pilkada 2024, Wagub Kalteng minta ASN jaga netralitas
Leonard menyampaikan kebijakan SDI dalam rangka mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan instansi pusat dan daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
"Tahapan dalam pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah di antaranya tahap identifikasi kebutuhan data daerah," ujarnya.
Identifikasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang dikoordinir Bappedalitbang yang melibatkan pembina data, wali data dan produsen data.
Dilanjutkan tahap pengumpulan dilakukan produsen data dan dikoordinir Diskominfosantik sebagai wali data. Tahap pengisian dilakukan produsen data dan dikoordinir Diskominfosantik sebagai tahap pemeriksaan Bappedalitbang, hingga Diskominfosantik sebagai wali data dan melibatkan produsen data.
Baca juga: Dislutkan Kalteng dampingi warga pesisir tanam vegetasi pantai
Baca juga: Dinkes paparkan penguatan infrastruktur kesehatan di Kalteng
Baca juga: Pacu daya saing, Pemprov Kalteng alokasikan belasan paket pelatihan kerja