Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan menekankan pemerintah kota harus segera mengusut terkait kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram di Kota Palangka Raya.
"Saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan gas bersubsidi, kalaupun ada pasti hanya sebentar kemudian stoknya habis," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dirinya menjelaskan, bahwa untuk mengatasi hal ini pemerintah kota harus turun secara langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab terjadinya kelangkaan gas bersubsidi tersebut.
Hal ini dikarenakan, gas elpiji tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Jangan sampai ada salah sasaran, karena di gas bersubsidi tersebut tertulis jelas bahwa gas itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Jangan sampai masyarakat mampu juga ikut membeli gas itu," ucapnya.
Hatir melanjutkan, bahwa berdasarkan kuota yang ada, seharusnya tidak terjadi kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram di masyarakat Kota Palangka Raya.
Terlebih jika pendistribusian gas tersebut berjalan sesuai kuota dan tepat sasaran, dirinya meyakini tidak ada masyarakat yang mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji bersubsidi.
"Kan seharusnya sudah jelas pendistribusiannya, masyarakat yang membeli harus menggunakan KTP agar gas ini benar-benar dijual atau dibeli oleh masyarakat miskin," ujarnya.
Hatir juga menambahkan bahwa pemerintah kota harus segera mengecek kondisi di lapangan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi distribusi yang salah sasaran.
Permasalahan ini, lanjutnya, penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah cukup sulit akibat kondisi ekonomi saat ini.
"Saya berharap Pemerintah Kota Palangka Raya bisa segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan ini, demi kepentingan masyarakat," demikian Hatir.
"Saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan gas bersubsidi, kalaupun ada pasti hanya sebentar kemudian stoknya habis," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dirinya menjelaskan, bahwa untuk mengatasi hal ini pemerintah kota harus turun secara langsung ke lapangan untuk memastikan penyebab terjadinya kelangkaan gas bersubsidi tersebut.
Hal ini dikarenakan, gas elpiji tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
"Jangan sampai ada salah sasaran, karena di gas bersubsidi tersebut tertulis jelas bahwa gas itu diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Jangan sampai masyarakat mampu juga ikut membeli gas itu," ucapnya.
Hatir melanjutkan, bahwa berdasarkan kuota yang ada, seharusnya tidak terjadi kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram di masyarakat Kota Palangka Raya.
Terlebih jika pendistribusian gas tersebut berjalan sesuai kuota dan tepat sasaran, dirinya meyakini tidak ada masyarakat yang mengeluhkan terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji bersubsidi.
"Kan seharusnya sudah jelas pendistribusiannya, masyarakat yang membeli harus menggunakan KTP agar gas ini benar-benar dijual atau dibeli oleh masyarakat miskin," ujarnya.
Hatir juga menambahkan bahwa pemerintah kota harus segera mengecek kondisi di lapangan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi distribusi yang salah sasaran.
Permasalahan ini, lanjutnya, penting untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait agar tidak menambah beban masyarakat yang sudah cukup sulit akibat kondisi ekonomi saat ini.
"Saya berharap Pemerintah Kota Palangka Raya bisa segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kelangkaan ini, demi kepentingan masyarakat," demikian Hatir.