Sampit (ANTARA) - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Shalahuddin mengumpulkan seluruh kepala desa di wilayah setempat dalam rangka menyatukan arah pembangunan dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa.
"Kami ingin menyerap aspirasi dari para kepala desa, apa saja yang masih menjadi permasalahan dan apa keinginan mereka, insyaallah apa yang bisa kami bantu sesuai kewenangan provinsi," kata Shalahuddin di Sampit, Rabu.
Rapat kerja kepala desa se-Kotim ini digelar di aula rumah jabatan Bupati Kotim dengan dihadiri kurang lebih 168 kepala desa, serta Pj Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kotim.
Shalahuddin menyampaikan, kegiatan ini digelar pertama untuk perkenalan dirinya sebagai Pjs Bupati Kotim sementara Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Meski masa tugasnya di Kotim hanya dua bulan, namun Shalahuddin ingin bekerja optimal dan tentunya hal itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan setempat. Kedua, sesuai amanah Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui kegiatan ini ia ingin menyampaikan kepada seluruh kepala desa terkait program-program yang telah dilaksanakan Pemprov Kalteng untuk Kotim.
"Saya juga sudah sampaikan bahwa hampir semua jalan provinsi yang ada di Kotim sudah mantap, kecuali ada sedikit yang belum, sekitar 4,5 persen yang belum mantap. Tetapi itu akan kita kerjakan di 2025 karena program itu terus-menerus dilakukan," ujarnya.
Selain program yang memang menjadi kewenangan provinsi, ada program lainnya dalam bentuk hibah yang akan dibantukan ke Kotim.
"Seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan mengawal setiap program dalam artian lebih yang intens," imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng ini melanjutkan, kegiatan ini juga upaya pemerintah untuk menyatukan arah pembangunan dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa.
Kepala desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan di kabupaten, karena desa yang maju dan mandiri akan diwujudkan kabupaten yang maju dan sejahtera.
Baca juga: BKPSDM: Rekrutmen PPPK dibuka khusus non ASN Kotim
Dalam kesempatan itu, Shalahuddin juga mengingatkan seluruh kepala desa akan poin-poin penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Kesuksesan pelaksanaan seluruh program pembangunan salah satunya adalah terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi.
Apalagi di Kotim terdapat satu desa yang ditetapkan oleh KPK sebagai desa percontohan anti korupsi di Kalteng, yaitu Desa Bagendang Hilir.
"Hal ini membuktikan upaya-upaya Pemkab Kotim telah berjalan dalam menjalankan pemerintahan desa yang anti korupsi," sebutnya.
Selain itu, pemahaman akan aturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, hingga upaya pengentasan stunting tidak boleh dianggap sepele.
"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi para kepala desa menyampaikan permasalahan di desa masing-masing untuk bersama-sama mencari solusi untuk kemajuan daerah," kata Shalahuddin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim Raihansyah menyampaikan dalam laporannya bahwa saat ini desa-desa di Kotim sedang melaksanakan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes ini bertujuan untuk penyusunan RKP Desa untuk 2025 dan daftar usulan Musrenbang kecamatan atau kabupaten 2026.
"Kami telah mengeluarkan surat edaran maupun petunjuk teknis terkait perencanaan desa tahun anggaran 2025, sehingga desa tidak terlambat dan dapat menetapkan APBDes tahun anggaran 2025 tepat waktu," demikian Raihansyah.
Baca juga: Pisah sambut Sekretaris DPRD Kotim jadi momentum penuh makna
Baca juga: Pjs Bupati Kotim ajak terapkan nilai Pancasila dalam hadapi Pilkada
Baca juga: Cegah kekerasan di sekolah, Disdik Kotim bimtek peningkatan kapasitas TPPK
"Kami ingin menyerap aspirasi dari para kepala desa, apa saja yang masih menjadi permasalahan dan apa keinginan mereka, insyaallah apa yang bisa kami bantu sesuai kewenangan provinsi," kata Shalahuddin di Sampit, Rabu.
Rapat kerja kepala desa se-Kotim ini digelar di aula rumah jabatan Bupati Kotim dengan dihadiri kurang lebih 168 kepala desa, serta Pj Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kotim.
Shalahuddin menyampaikan, kegiatan ini digelar pertama untuk perkenalan dirinya sebagai Pjs Bupati Kotim sementara Bupati Halikinnor dan Wakil Bupati Irawati mengambil cuti untuk mengikuti kontestasi Pilkada 2024.
Meski masa tugasnya di Kotim hanya dua bulan, namun Shalahuddin ingin bekerja optimal dan tentunya hal itu membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan setempat. Kedua, sesuai amanah Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui kegiatan ini ia ingin menyampaikan kepada seluruh kepala desa terkait program-program yang telah dilaksanakan Pemprov Kalteng untuk Kotim.
"Saya juga sudah sampaikan bahwa hampir semua jalan provinsi yang ada di Kotim sudah mantap, kecuali ada sedikit yang belum, sekitar 4,5 persen yang belum mantap. Tetapi itu akan kita kerjakan di 2025 karena program itu terus-menerus dilakukan," ujarnya.
Selain program yang memang menjadi kewenangan provinsi, ada program lainnya dalam bentuk hibah yang akan dibantukan ke Kotim.
"Seperti yang saya sampaikan tadi, kami akan mengawal setiap program dalam artian lebih yang intens," imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng ini melanjutkan, kegiatan ini juga upaya pemerintah untuk menyatukan arah pembangunan dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa.
Kepala desa memegang peranan penting sebagai ujung tombak keberhasilan pembangunan di kabupaten, karena desa yang maju dan mandiri akan diwujudkan kabupaten yang maju dan sejahtera.
Baca juga: BKPSDM: Rekrutmen PPPK dibuka khusus non ASN Kotim
Dalam kesempatan itu, Shalahuddin juga mengingatkan seluruh kepala desa akan poin-poin penting dalam menjalankan pemerintahan di desa. Kesuksesan pelaksanaan seluruh program pembangunan salah satunya adalah terwujudnya pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi.
Apalagi di Kotim terdapat satu desa yang ditetapkan oleh KPK sebagai desa percontohan anti korupsi di Kalteng, yaitu Desa Bagendang Hilir.
"Hal ini membuktikan upaya-upaya Pemkab Kotim telah berjalan dalam menjalankan pemerintahan desa yang anti korupsi," sebutnya.
Selain itu, pemahaman akan aturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan, hingga upaya pengentasan stunting tidak boleh dianggap sepele.
"Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi para kepala desa menyampaikan permasalahan di desa masing-masing untuk bersama-sama mencari solusi untuk kemajuan daerah," kata Shalahuddin.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim Raihansyah menyampaikan dalam laporannya bahwa saat ini desa-desa di Kotim sedang melaksanakan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes ini bertujuan untuk penyusunan RKP Desa untuk 2025 dan daftar usulan Musrenbang kecamatan atau kabupaten 2026.
"Kami telah mengeluarkan surat edaran maupun petunjuk teknis terkait perencanaan desa tahun anggaran 2025, sehingga desa tidak terlambat dan dapat menetapkan APBDes tahun anggaran 2025 tepat waktu," demikian Raihansyah.
Baca juga: Pisah sambut Sekretaris DPRD Kotim jadi momentum penuh makna
Baca juga: Pjs Bupati Kotim ajak terapkan nilai Pancasila dalam hadapi Pilkada
Baca juga: Cegah kekerasan di sekolah, Disdik Kotim bimtek peningkatan kapasitas TPPK