Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol. Marthinus Hukom meminta seluruh jajaran BNN Provinsi untuk turun ke masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.
"Pejabat itu paling takut sepatunya rusak, semirnya hilang. Saya meminta rekan-rekan Kepala BNN Provinsi untuk mau turun ke kampung-kampung duduk bersama masyarakat, bangun komunikasi timbal balik, dan membangun relasi dengan masyarakat”, ujar Marthinus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ia pun meyakini permasalahan narkoba akan selesai jika semua program wilayah bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya mengisi ruang publik dengan narasi diksi ikonik di tengah medan pertempuran narasi yang begitu kuat.
"Saat rapat pimpinan terbatas di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) lalu, saya garisbawahi tentang pentingnya kemunculan negara di tengah masyarakat," katanya.
Baca juga: Kepala BNN sebut 312 ribu remaja harus diselamatkan dari narkoba
Rapat pimpinan terbatas itu diadakan terkait implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2024 dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dalam rapat pimpinan selama dua hari di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Lido-Bogor, pada 12-13 November 2024 itu, sejumlah Kepala BNN Provinsi memaparkan berbagai inovasi dan capaian kinerjanya guna meyakinkan Kepala BNN RI atas kesiapan wilayah dalam mempersiapkan instrumen perjuangannya melawan narkoba.
Secara garis besar, sembilan BNN Provinsi yang diberikan kesempatan telah memaksimalkan upayanya guna mendukung terwujudnya Astacita menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai inovasi.
Paparan disampaikan oleh BNN Provinsi Aceh, BNN Provinsi Jawa Timur, BNN Provinsi Sumatera Utara, BNN Provinsi Riau, BNN Provinsi Kepulauan Riau, BNN Provinsi Sumatera Selatan, BNN Provinsi Kalimantan Utara, BNN Provinsi Kalimantan Barat, dan BNN Provinsi DKI Jakarta.
Seluruh Kepala BNN Provinsi turut memaparkan hasil kolaborasi bersama pemangku kepentingan setempat serta upaya preventif lainnya dalam penanggulangan permasalahan narkoba di wilayahnya.
Para Kepala BNN Provinsi juga memaparkan sejumlah jaringan narkotika kelas kakap yang berhasil diidentifikasi dan mendiskusikan kemungkinan adanya kerja sama antarprovinsi.
"Pejabat itu paling takut sepatunya rusak, semirnya hilang. Saya meminta rekan-rekan Kepala BNN Provinsi untuk mau turun ke kampung-kampung duduk bersama masyarakat, bangun komunikasi timbal balik, dan membangun relasi dengan masyarakat”, ujar Marthinus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.
Ia pun meyakini permasalahan narkoba akan selesai jika semua program wilayah bisa berjalan dengan baik. Selain itu, Kepala BNN RI menekankan pentingnya mengisi ruang publik dengan narasi diksi ikonik di tengah medan pertempuran narasi yang begitu kuat.
"Saat rapat pimpinan terbatas di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11) lalu, saya garisbawahi tentang pentingnya kemunculan negara di tengah masyarakat," katanya.
Baca juga: Kepala BNN sebut 312 ribu remaja harus diselamatkan dari narkoba
Rapat pimpinan terbatas itu diadakan terkait implementasi Astacita Menuju Indonesia Emas 2024 dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dalam rapat pimpinan selama dua hari di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Lido-Bogor, pada 12-13 November 2024 itu, sejumlah Kepala BNN Provinsi memaparkan berbagai inovasi dan capaian kinerjanya guna meyakinkan Kepala BNN RI atas kesiapan wilayah dalam mempersiapkan instrumen perjuangannya melawan narkoba.
Secara garis besar, sembilan BNN Provinsi yang diberikan kesempatan telah memaksimalkan upayanya guna mendukung terwujudnya Astacita menuju Indonesia Emas 2045 melalui berbagai inovasi.
Paparan disampaikan oleh BNN Provinsi Aceh, BNN Provinsi Jawa Timur, BNN Provinsi Sumatera Utara, BNN Provinsi Riau, BNN Provinsi Kepulauan Riau, BNN Provinsi Sumatera Selatan, BNN Provinsi Kalimantan Utara, BNN Provinsi Kalimantan Barat, dan BNN Provinsi DKI Jakarta.
Seluruh Kepala BNN Provinsi turut memaparkan hasil kolaborasi bersama pemangku kepentingan setempat serta upaya preventif lainnya dalam penanggulangan permasalahan narkoba di wilayahnya.
Para Kepala BNN Provinsi juga memaparkan sejumlah jaringan narkotika kelas kakap yang berhasil diidentifikasi dan mendiskusikan kemungkinan adanya kerja sama antarprovinsi.